KEDAULATAN & SISTEM PEMERINTAHAN

KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

 

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari materi pada bab ini, diharapkan kalian akan mampu memahami kedaulatan rakyat dalam system pemerintahan Indonesia, menguraikan tentang kedaulatan rakyat, dan mengetahui peran yang dilaksanakan oleh lembaga negara. Selain itu, kalian juga akan mampu menunjukkan sikap positif  terhadap system pemerintahan dan kedaulatan rakyat di Indonesia.

 

Istilah-Istilah Penting

 

  • Abolisi : pemberhentian pengusuatan dan pemeriksaan suatu perkara sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman.
  • Agregasi : penggabungan tuntutan atau aspirasi
  • Amnesti : pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan negara kepada orang atau kelompok yang telah melakukan tindakan pidana
  • Artikulasi : memasukkan, mengambil aspirasi atau tuntutan dari masyarakat
  • Bicameral : system parlemen yang terdiri dari dua badan
  • Duta : orang yang diutus melakukan tugas khusus, wakil diplomatik negara di negara lain dengan tugas mewakili negara
  • Grasi : ampunan kepala negara kepada orang yang telah divonis
  • Gender : pembedaan laki-laki dan perempuan dari sudut ekonomi, sosial dan budaya.
  • Konstitusi : hukum dasar, undang-undang dasar
  • Konsul : orang yang ditugasi pemerintahan negara untuk mengurusi kepentingan perdagangan di negara lain
  • Krisis : keadaan darurat, penuh ketakutan
  • Rehabilitasi : pengembalian nama baik seseorang oleh Presiden karena telah tercemar
  • Rekrutmen : seleksi atau memasukkan anggota-anggota
  • Sosialisasi : penyebarluasan
  • Supremasi hukum : hukum sebagai tertinggi
  • Uni cameral : system parlemen yang terdiri dari satu badan
  • Akuntan publik : ahli di bidang akuntansi yang terdaftar pada register  negara dan mempunyai izin Menteri Keuangan untuk membuka kantor akuntan (swasta) yang bertugas memberikan layanan jasa akuntansi kepada masyarakat atas pembayaran tertentu
  • Amandemen : usul perubahan undang-undang yang di bicarakan di Dewan Perwakilan Rakyat
  • Aspirasi : harapan dan tujuan untuk keberhasilan di masa yang akan datang
  • Audit : pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala
  • Diskriminasi : perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara
  • Filsuf : ahli filsafat
  • Implikasi : kerlibatan atau keadaan terlibat
  • Kondusif : memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat mendukung
  • Konglomerat : pengusaha besar yang mempunyai banyak perusahaan atau anak perusahaan
  • Manifesto : pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau suatu kelompok
  • Parlemen : badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab
  • Politik : segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara
  • Reformasi : gerakan pembaharuan
  • Revolusi : perubahan ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekerasan
  • System : hubungan beberapa komponen yang saling berkerja bersama-sama; tidak dapat dipisah-pisahkan menjalankan suatu proses tertentu guna mencapai hasil tertentu pula.

 

 

 

ooOoo

 

Pengertian Kedaulatan

 

                Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari kata Sovereignty dalam bahasa Inggris, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kata kedaulatan sendiri berasal dari bahasa Arab, daulah yang artinya pemerintah. Kedaulatan berarti hak memerintah. Seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi atau memiliki hak memerintah dalam suatu negara maka dialah yang memiliki kedaulatan. Jadi, pengertian kedaulatan tidak terpisahkan dari negara, sebab negara merupakan organisasi kekuasaan. Di dalam negara juga terdapat pemegang kedaulatan.

                Kedaulatan dalam negara mencakup dua hal, seperti berikut ini :

  1. Kedaulatan internal (kedaulatan ke dalam), yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain.
  2. Kedaulatan eksternal (kedaulatan ke luar ), yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara-negara lain guna kepentingan bangsa dan negara.

 

Sifat atau ciri dari kedaulatan adalah sebagai berikut :

1. Asli

Kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

2. Permanen

Kedaulatan itu tetap ada selama negara masih berdiri. Kedaulatan akan tetap ada meskipun pemerintah berganti. Kedaulatan akan hilang bila negara yang bersangkutan lenyap atau tidak ada lagi. Jadi, sifatnya tetap selama negara masih berdiri.

3. Tidak terbagi-bagi.

Pemegang kedaulatan merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan tidak ada kekuasaan lain yang sama tinggi atau lebih tinggi lagi.

4. Tidak Terbatas.

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Sebab bila dibatasi oleh kekuasaan lain maka kedaulatan itu bukan lagi merupakan kekuasaan tertinggi di negara.

Teori-Teori Kedaulatan

 

1. Teori Kedaulatan Tuhan.

Menurut sejarahnya, teori kedaulatan tuhan merupakan teori yang paling tua diantara teori-teori kedaulatan yang lain. Berdasarkan teori kedaulatan tuhan, kekuasaan tertinggi berasal dari tuhan. Teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5 sampai abad ke-15. Tokoh-tokoh teori ini antara lain Augustianus, Thomas Aquinas, dan Marsilius. Saat itu raja dipandang sebagai wakil tuhan.

2. Teori Kedaulatan Raja.

Menurut teori ini, raja atau pemimpin negara itulah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dapat bersifat mutlak, tidak terbatas, dan sewenang-wenang. L’etat c’est moi”, slogan tersebut adalah semboyan raja Perancis pada masa Louis XIV, artinya, “negara adalah saya”!. Raja adalah penguasa mutlak yang tak dapat diganggu gugat. Ini yang disebut dengan teori kedaulatan raja. Jadi, pemerintahan raja Louis XIV di Perancis adalah contoh penerapan teori kedaulatan raja.

3. Teori Kedaulatan Negara.

Berdasarkan teori kedaulatan negara, kedaulatan berasal atau ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum. Jadi, segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Tokoh-tokoh teori kedaulatan ini antara lain Jean Bodin, dan George Jellinek.

4. Teori Kedaulatan Hukum.

Menurut teori kedaulatan hukum, yang memiliki atau bahkan yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Oleh karena itu, baik raja, rakyat, bahkan negara harus tunduk kepada hukum.  Tokoh teori ini antara lain Krabbe.

5. Teori Kedaulatan Rakyat.

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa kedaulatan yang dipegang oleh raja atau penguasa itu berasal dari rakyat. Oleh karena itu, raja atau penguasa harus bertanggung jawab kepada rakyat. Tokoh teori ini antara lain Jean Jacques Rousseau. Indonesia adalah contoh negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi : “ kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.

”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan…..” (Alenia I Pembukaan UUD 1945)

Disamping melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, bangsa Indonesia secara tersirat juga mengakui adanya kedaulatan Tuhan dan prinsip kedaulatan hukum. Hal ini tertuang dalam ketentuan sebagai berikut :

A. Pengakuan adanya kedaulatan Tuhan.

1)       Alenia III Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa….”

2)       Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Pengakuan atas kedaulatan hukum, seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia berdasar atas hukum.

Bagi suatu negara, memiliki kedaulatan berarti berhak atas ketiga poin berikut :

  • Menjadi negara yang berdiri sendiri sejajar dengan negara-negara merdeka yang lain.
  • Memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan orang lain.
  • Menjadi negara yang memiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lain yang diinginkannya.

 

Adapun beberapa perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat seperti tertuang dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut :

  1. Dibentuknya lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana prinsip kedaulatan rakyat atau lembaga-lembaga demokrasi. Lembaga-lembaga tersebut merupakan badan perwakilan dari rakyat yang berdaulat, yaitu :
    1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
    2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
    3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
    4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
  2. Adanya pemilihan presiden dan wakil presiden (pasal 6A UUD NRI Tahun 1945)
  3. Adanya pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD (pasal 22 E UUD NRI Tahun 1945).
  4. Dijaminnya hak-hak warga negara dan juga hak asasi manusia (pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD NRI Tahun 19945).

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

System Pemerintahan dan Para  Pemegang Kedaulatan Beserta Perannya

 

Pengertian Pemerintahan

 

Pemerintah adalah lembaga yang bertugas menentukan kebijakan (Public Policy) dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah pelaksana (eksekutif) kebijakan umum. Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan. Sedang pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara itu.

                Pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedang pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja, yaitu yang dilaksanakan oleh kepala pemerintahan dan kabinetnya.

                Kabinet adalah dewan yang anggota-anggotanya terdiri atas pemimpin-pemimpin administrasi departemen (menteri-menteri) yang berfungsi sebagai penasehat bagi kepala negara mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan dan administrasi pemerintah contohnya kabinet Indonesia bersatu, kabinet 100 menteri, kabinet gotong-royong, kabinet pembangunan.

Menurut penjelasan UUD 1945 yang telah diamandenan sekarang ini ada beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam system pemerintahan Indonesia, yaitu :

  1. Presiden adalah kepala negara
  2. Presiden adalah kepala pemerintahan
  3. Presiden mengangkat para menteri sebagai kabinet yang selanjutnya bertanggungjawab kepada presiden.
  4. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak bertanggungjawab kepada DPR.
  5. Meskipun presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR, DPR memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.
  6. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
  7. DPR memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan aggaran.
  8. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
  9. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  10. Parlemen terdiri atas dua bagian (bicameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR. DPR terdiri atas para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing provinsi yang berjumlah 4 orang tiap provinsi. Anggota DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu dengan sistem distrik perwakilan banyak. Selain lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu.
  11. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri, serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan pemerintahan dapat dibagi dengan dua cara, yaitu :

1.       Secara Vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam suatu negara federal.

2.       Secara Horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politica.

Secara skematis, lembaga-lembaga negara menurut ketentuan dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut :

 

Terdapat empat asas yang berhubungan dengan system penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

1. Sentralisasi, adalah pemusatan kekuasaan pemerintahan negara pada pemerintah pusat.

2. Desentralisasi, penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepda daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.

4. Tugas Pembantuan, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Trias Politica

 

Konsep trias politica pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, kekuasaan-kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama atau satu lembaga. Dengan ini diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Trias politica membagi kekuasaan menjadi tiga macam : pertama,kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang; ketiga, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Doktrin Montesquieu banyak mempengaruhi orang Amerika pada masa undang-undang dasarnya dirumuskan. Sehingga dokumen itu (konstitusi Amerika) dianggap yang paling banyak mencerminkan trias politica dalam konsep aslinya. Misalnya, presiden Amerika tidak dapat dijatuhkan oleh Kongres (Majelis Rendah) selama masa jabatan empat tahun. Di lain pihak, Kongres tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Presiden maupun menteri tidak boleh merangkap menjadi anggota Kongres, dan presiden tidak dapat membimbing Kongres seperti perdana menteri Inggris. Begitu pula badan yudikatif, terutama Mahkamah Agung, mempunyai kedudukan yang bebas, oleh karena hakim Mahkamah Agung, sekali diangkat oleh presiden, serta selama berkelakuan baik, memegang jabatannya seumur hidup atau sampai saatnya mengundurkan diri secara sukarela.

Akan tetapi, sekalipun tiga kekuasaan sudah dipisah satu sama lain sesempurna mungkin, namun para Penyusun Undang-Undang Dasar Amerika Serikat masih juga menganggap perlu untuk menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaannya. Maka dari itu dicoba untuk membendung kecendrungan ini dengan mengadakan suatu system “Checks and Balance” (pengawasan dan keseimbangan) dimana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.

Dalam rangka “Checks and Balance” ini presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Kongres, akan tetapi dipihak lain veto ini dapat dibatalkan oleh Kongres dengan dukungan 2/3 suara dari kedua Majelis (Majelis Rendah dan Majelis Tinggi). Mahkamah Agung mengadakan checks terhadap badan eksekutif dan badan legislatif melalui Judicial Review (hak uji terhadap undang-undang). Di lain pihak, Hakim Agung yang telah diangkat oleh badan eksekutif seumur hidup dapat diberhentikan oleh Kongres kalau ternyata telah melakukan tindakan kriminil. Begitu pula presiden dapat di-‘impeach’ oleh badan itu. Presiden boleh menandatangani perjanjian internasional, tetapi baru dianggap sah jika Senat (Majelis Tinggi) juga mendukungnya. Begitu pula untuk pengangkatan jabatan-jabatan yang termasuk wewenang presiden seperti hakim agung dan duta besar, diperlukan persetujuan Senat. Sebaliknya, menyatakan perang (suatu tindakan eksekutif) hanya boleh diselenggarakan oleh Kongres. Jadi, system “Checks and Balance” ini mengakibatkan satu cabang (lembaga) kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan yang lain.  Campur tangan ini tidak dimaksudkan untuk memperbesar efisiensi kerja (seperti terlihat di Inggris dalam fungsi dari  kekuasaan eksekutif dan legislatif), tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara lebih efektif.

(Dikutip dari Miriam Budiardjo,Dasar-dasar Ilmu Politik,1998)

 

 

                Negara-negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.
  2. Penyelenggaraan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan anggota Dewan Perwakila Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu tersebut diatur oleh UU.
  3. Kekuasaan atau kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
  4. Pengawasan (kontrol) yang dilakukan oleh DPR terhadap jalannya pemerintahan atau lembaga eksekutif.
  5. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

 

Pelaksana Kedaulatan Rakyat di Indonesia

 

Pelaksana kedaulatan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi (wakil) kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara yang dimaksud menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah MPR, Presiden, DPR, BPK, MA, MK, KY, DPD, Pemda, DPRD, dan KPU.

                Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal :

  1. Mengisi keanggotaan MPR karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu (pasal 2 (1));
  2. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilu (pasal 19 (1));
  3. Mengisi keanggotaan DPD melalui pemilu (pasal 22 C (1));
  4. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam suatu pasangan secara langsung (pasal 6 A (1)).

 

Adapun lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan tugas negara sebagai wakil rakyat adalah sebagai berikut :

A.      Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Jumlah anggota MPR saat ini adalah 678 orang, terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Atas dasar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945, jumlah anggota MPR didasarkan atas penjumlahan anggota DPR dan anggota DPD. Jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang (Pasal 27 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003). Adapun jumlah anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari jumlah anggota DPR. Putusan MPR sah apabila disetujui :

1)       Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan presiden/wakil presiden.

2)       Sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari seluruh jumlah anggota MPR untu memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Alat kelengkapan MPR terdiri atas Pimpinan, Panitia Ad Hoc, dan Badan Kehormatan.

Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 3 orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

Perubahan (amandemen) UUD 1945 membawa aplikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara pemegang dan pelaksana sepenuhnya  kedaulatan rakyat. Kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembaga negara lainnya, seperti lembaga kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.

MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan GBHN. Selain itu, MPR tidak lagi mengeluarkan Ketetapan MPR (TAP MPR), kecuali yang berkenaan dengan menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres apabila terjadi kekosongan Wapres, atau memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama. Hal ini berimplikasi pada materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang telah dihasilkan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, saat ini Ketetapan MPR (TAP MPR) tidak termasuk bagian dari hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan wewenanga MPR diatur dalam pasal 3 UUD 1945, yaitu :

  1. Mengubah dan menetapkan UUD;
  2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  3. Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Tugas dan wewenang MPR diatur lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

B.      Presiden

Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara atau penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Dengan kata lain, tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan kekuasaan negara ada di tangan presiden (concentration of power and responsibility upon the president).

UUD 1945 mengharuskan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagai berikut :

  1. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri (pasal 6 (1).
  2. Tidak pernah menghianati negara (pasal 6 (1)
  3. Mampu secara rohani dan jasmani utuk melaksanakan tugas dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden.
  4. Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (pasal 6 A (1).
  5. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu (pasal 6 A (2)). Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU No. 23 Tahun 2003

 

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (pasal 7 UUD 1945).

Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945, yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden (pasal 4 UUD 1945). Kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut :

  1. Membuat UU bersama DPR (pasal 5 (1) dan pasal 20).
  2. Menetapkan Peraturan Pemerintah (pasal 5 (2)).
  3. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10).
  4. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11).
  5. Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12).
  6. Mengangkat dan menerima Duta dan Konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13). Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya serta membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu. Adapun Konsul adalah orang yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara dalam mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warga negaranya di negara lain.
  7. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) (pasal 14(1). Grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang  yang telah dijatuhi hukuman. Adapun Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula).
  8. Member amnesty dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 (2). Amnesty adalah pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Adapun Abolisi adalah peniadan peristiwa pidana.
  9. Member gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (pasal 15).
  10. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (pasal 16).
  11. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17). Menteri (minister) adalah anggota kabinet atau kepala suatu departemen, misalnya menteri agama; dan bertanggung jawab kepada presiden. Departemen adalah organ atau bagian dari badan pemerintahan yang bertugas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam bagian atau cabang  tugas yang menjadi wewenangnya; contoh : departemen agama bertugas melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan.
  12. Mengajukan rancangan UU APBN (pasal 23 (2)).

 

C.      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam system ketatanegaraan Republi Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas anggota partai politk peserta pemilu, yang dipilih berdasarkan hasil pemilu serta memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Anggota DPR berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota DPR dipilih melalui pemilu (pasal 19), sedangkan susunan keanggotaan DPR diatur melalui UU. Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20 A (1) UUD 1945 bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

1)       Fungsi legislasi antara lain diwujudkan dalam pembentukan UU bersama Presiden.

2)       Fungsi anggaran berupa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan Presiden.

3)       Fungsi pengawasan dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945. Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR dilengkapi dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (pasal 20 A (2)), hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (pasal 20 A (3)).

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi,  maka dapat dikenakan panggialan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi, tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Alat kelengkapan DPR terdiri atas : Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, Panitia Anggaran, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

1)       Pimpinan DPR.

Kedudukan pimpinan dalam DPR bisa dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen. Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi.

Pimpinan DPR bersifat kolektif, terdiri atas satu orang ketua, dan sebanyak-banyaknya  4 orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi terbesar. Fraksi kelompok dalam organisasi yang mempunyai pendapat berbeda dan merupakan sub kelompok; sekumpulan anggota-anggota dalam Dewan Perwakilan rakyat (parlemen) menurut bidang-bidang profesi atau partainya; fraksi-fraksi ini merupakan golongan-golongan dalam parlemen yang menyarakan suara dan aspirasi partai ataupun golongan yang diwakilinya; contohnya fraksi  Partai Demokrasi Indonesia, fraksi utusan daerah dll. Pimpinan DPR dipilih dari dan oleh anggota.

2)       Komisi.

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisiaan keanggotaan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Saat ini DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja masing-masing :

a)       Komisi I membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.

b)       Komisi II membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, dan Agraria. Aparat/Aparatur adalah orang-orang yang mempunyai kewajiban sebagai alat negara; misalnya : polisi, jaksa disebut sebagai aparatur. Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara yang pada pokoknya meliputi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, bidang ketatalaksanaan, dan bidang kepegawaian yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; bidang yang paling penting ialah bidang kepegawaian karena bidang itulah yang secara langsung bersentuhan dengan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.

c)       Komisi III membidangi hukum dan perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

d)       Komis IV membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, prikanan, dan pangan.

e)       Komisi V membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal.

f)         Komisi VI membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM (Usaha Kecil dan Menengah), dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

g)       Komisi VII membidangi Energi, Sumber Daya Mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup.

h)       Komisi VIII membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.

i)         Komisi IX membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi.

j)         Komisi X membidangi pendidikan, pemuda, olah raga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan.

k)       Komisi XI membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank.

3)       Badan Musyawarah.

Badan Musyawarah (Bamus) merupakan miniatur DPR. Sebagian keputusan penting DPR digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain memiliki tugas menetapkan acara DPR, temasuk mengenai perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU.

Pembentukan Bamus sendiri dilakukan oleh DPR melalui Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR. Anggota Bamus berjumlah sebanyak-banyaknya sepersepuluh dari anggota DPR, berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pimpinan Bamus langsung dipegang oleh pimpinan DPR.

4)       Panitia Anggaran.

Panitia Anggaran DPR memiliki tugas pokok melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Susunan keanggotaan panitia Anggaran ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan panitia anggaran terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur komisi dengan memerhatikan perimbangan jumlah anggota fraksi.

5)       Badan Kehormatan DPR.

Dewan Kehormatan DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini di DPR. Dewan Kehormatan merupakan respon, atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan.

BKDPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik anggota. Rapat-rapat Dewan Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPR.

6)       Badan Legislasi DPR.

Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca perubahan pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas poko Baleg, antara lain merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR

Badan legislasi dibentuk DPR dalam rapat paripurna, dan susunan keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP).

7)       Badan Urusan Rumah Tangga.

Badan Urusan Rumah tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijan kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan dengan bidang keuangan/administrative anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan anggota dan pegawai sekretariat jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.

8)       Badan Kerjasama Antar-Parlemen.

Badan Kerjasama Antar-Parlemen menjalin kerja sama dengan parlemen negara lain.

9)       Alat Kelengkapan Lainnya.

Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk panitia yang bersifat sementara:

a)    Panitia Khusus.

Panitia Khusus ialah panitia yang dibentuk oleh DPR. Komposisi keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) ditetapkan oleh Rapat Paripurna berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna. Contohnya, pansus Bulog pada tahun 2001 untuk menyelidiki penyelewengan dan Bulog.

b)    Panitia Kerja.

Panitia Kerja adalah unit kerja sementara yang dapat dibentuk oleh alat kelengkapan DPR untuk mengefisienkan kinerjanya.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPR dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas Usul Pimpinan DPR.

Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPR secara professional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal DPR.

D.      Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri, dengan tugas khusus untuk menerima pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (pasal 29 E (1)). Bebas dan mandiri berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Jika BPK tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan UU, BPK mengawasi apakah kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan semula dan apakah sudah dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (pasal 23 E (2)). BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

E.       Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 (2)). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (pasal 24 (2)).  Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 (1)).

Sebagai lembaga yudikatif, MA mempunyai kekuasaan :

  1. Memutuskan permohonan kasasi;
  2. Memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili;
  3. Meninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  4. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU.

 

F.       Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk :

  1. Mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD;
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
  3. Memutuskan pembubaran partai politik;
  4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu (pasal 24 C (2) UUD 1945);
  5. Wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi, yang ditetapkan Presiden. Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang tersebut, 3 anggota diajukan oleh MA, 3 orang anggota diajukan oleh DPR, 3 anggota lagi diajukan oleh Presiden (pasal 24 C ayat (3) UUD 1945).

Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara (pasal 24 (5) UUD 1945). Syarat lain diatur dalam pasal 16 UUD No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk sekali masa jabatan berikutnya.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan perubahan Ketiga UUD 1945 dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24 C, dan pasal 7 B yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Setelah disahkannya perubahan ketiga UUD 1945, dalam rangka menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat.

DPR dan pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-undang tentan Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam. DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, Presiden mengambil sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI yang pertama adalah Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 2003.

G.      Komisi Yudisial

 

Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR (pasal 24 B (3) UUD 1945). Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (pasal 24 B (2) UUD 1945).

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim (pasal 24 B (17) UUD 1945.

H.      Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap propinsi (pasal 2 (1), 22 C (1) UUD 1945). DPD merupakan wakil-wakil propinsi. Oleh karena itu, anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, dan selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI (pasal 33 (4) UU Nomor 22 Tahun 2003). Kewenangan DPD dituangkan dalam pasal 22 D UUD 1945 antara lain :

  1. Mengajukan kepada DPR rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. Memberikan pertimbangan kepda DPR atas rancangan UU APBN dan rencana UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

 

I.         Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

J.       Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).

 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

  1. Fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk peraturan daerah bersama pemerintah daerah;
  2. Fungsi anggaran, yaitu fungsi menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah;
  3. Fungsi pengawasan, yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.

 

K.      Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 

KPU merupakan komisi yang bertanggungjawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri (pasal 22 E (5) UUD 1945). Tugas dan wewenang KPU menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah :

  1. Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
  2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan dan pelaksanaan pemilu.
  3. Menetapkan peserta pemilu.
  4. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara.
  5. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
  6. Menyelenggarakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK merupakan lembaga negara yang bertugas sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia.

PARLEMEN

Parlemen adalah lembaga yang “legislate” membuat undang-undang yang anggotanya dianggap mewakili rakyat, sehingga lembaga legislatif sering disebut dewan perwakilan rakyat (DPR. Yang dimaksud dengan perwakilan rakyat adalah pendelegasian kekuasaan rakyat oleh badan perwakilan rakyat (DPR) yang terdiri dari wakil dari partai-partai politik yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum.

Informasi Tambahan

Dewan Perwakilan Rakyat di negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggungjawab kepadanya. Karena itu, CF Strong merumuskan demokrasi sebagai system pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar system perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya bertanggungjawab kepada mayoritas itu.

Dalam logika demokrasi tidak ada perwakilan rakyat tanpa pemilihan umum. Namun ada negara yang memiliki DPR tanpa pemilu misalnya Arab Saudi. Di Arab Saudi tidak ada parlemen. Juga tidak ada partai politik. Di sana ada lembaga yang disebut Majelis as-Shura (Majelis Permusyawaratan) yang beranggotakan 90 orang yang ditunjuk tanpa ada kekuasan legislatif.

Di Brunei Darussalam badan legislatifnya beranggotakan 20 orang yang ditunjuk tanpa kekuasaan legislatif. Tidak ada partai politik di Brunei.

Di Bahrain lembaga legislatifnya disebut Majelis as-Shura. Anggotanya 40 orang yang ditunjuk, juga tanpa kekuasaan legislatif. Partai politik juga tidak diizinkan di Bahrain.

Sama dengan Bahrain, di Qatar lembaga legislatifnya disebut Majelis as-Shura. Anggotanya 35 orang yang ditunjuk dengan tugas konsultatif, tanpa memiliki kekuasaan legislatif. Tidak ada partai politik disini.

Di Oman juga demikian. DPR-nya disebut Majelis as-Shura. Anggotanya 80 orang yang ditunjuk tanpa kekuasan legislative. Partai politik tidak diizinkan berdiri.

System pembagian parlemen ada dua, yaitu :

  1. Lembaga legislatif yang terbagi dalam dua majelis (bi-kameralisme) dan,
  2. Badan legislatif yang hanya terdiri dari satu majelis (uni-kameralisme). Hampir semua negara federal menggunakan system dua majelis karena satu diantaranya mewakili kepentingan negara-negara bagian. Dalam system dua majelis lembaga legislatif dibagi dalam Majelis Rendah (Lower House/House of Common) dan Majelis Tinggi (Upper House/House of Lord/Senat).

 

Ada dua tipe hubungan antara rakyat dan yang mewakili (DPR), yaitu :

  1. Tipe delegasi (mandat), yang berpendirian bahwa wakil rakyat merupakan corong keinginan rakyat. Ia harus menyarakan apa saja yang dikehendaki rakyat.
  2. Perwakilan tipe trustee (kepercayaan independen), yang berpendirian wakil rakyat dipilih berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan memiliki kemampuan mempertimbangkan dengan baik apa yang dikehendaki rakyat.

 

Jenis-Jenis Sistem Pemerintahan

 

                Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari system (bahasa Inggris) yang berarti tatanan, susunan, jaringan, atau cara. Jadi , sistem adalah tatanan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung dan berpengaruh satu sama lain dalam satu kesatuan yang berinteraksi dengan lingkungannya dan secara keseluruhan memiliki tujuan dan fungsi yang sama.

                Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan kata memrintah berasal dari kata perintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal atau urusan dalam memerintah.

                Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu Sistem Pemerintahan Presidensial dan Sistem Pemerintahan Parlementer.

                Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer tersebut didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adapun sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasinya.

A.      Sistem Pemerintahan Parlementer.

Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :

  1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
  2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum sehingga memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
  3. Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan Perdana Menteri (Prime Minister) sebagai pemimpin kabinet. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
  4. Kabinet bertanggungjawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen.
  5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah Presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemrintahan.
  6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan, maka presiden/raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

 

B.      Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Artinya, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Badan eksekutif dan legislatif tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Badan eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :

  1. Penyelenggaraan negara berada ditangan presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis.
  2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggungjawab kepada presiden dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen/legislatif.
  3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.
  4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
  5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan karena anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
  6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.

 

Sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 yang diamandemen menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dibuktikan bahwa presiden Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga berada di luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Namun, sistem pemerintahan Indonesia juga megambil unsur-unsur dari sistem parlementer dan melakukan pembaruan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
  2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan kepala Kepolisian.
  3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.
  4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bikameral, mekanisme Check and Balance dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

SELESAI

 

CopyRight © 2010

By Muhammad Hendri, S.Sos, S.Pd

HP : 081264070041 –  (061)77813539

Email : muhammadhendri37@yahoo.com

Wibesite : www.muhammadhendri.blogspot.com

www.belajargeodenganhendri.wordpress.com

 

 

 

KONSTITUSI & PERUNDANGAN NASIONAL

KONSTITUSI NEGARA

 

 

Seorang pemikir Romawi kuno yang bernama Cicero (106 – 43 SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibi ius”, yang berarti “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa di manapun dalam kehidupan kelompok manusia senantiasa terdapat aturan yang mengikat warganya.

Lebih-lebih dalam kehidupan bernegara. Dalam negara terdapat kumpulan manusia yang sedemikian banyak dan sedemikian luas permasalahannya. Namun demikian kehidupan bernegara akan tertib jika ada aturan yang ditaati dan dijalankan oleh segenap warganya.  Aturan tertinggi dalam negara itu adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD). UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis, yang memuat normanorma dan kaidah-kaidah dasar yang harus ditaati oleh seluruh rakyat.

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution yang artinya adalah hukum dasar. Sedangkan dalam bahasa Belanda sering disebut grondwet atau grundgezetz. Menurut L.J. Van Apeldorn hukum dasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum dasar tertulis (undang-undang dasar) dan hukum dasar tidak tertulis. Biasanya konstitusi dalam suatu negara diartikan sebagai undang-undang dasar. Dengan demikian undangundang dasar sebenarnya merupakan bagian dari konstitusi yang tertulis.

Undang-Undang Dasar menurut C.S.T Kansil, diartikan sebagai piagam tertulis yang dengan sengaja diadakan, dan memuat segala apa yang dianggap pembuatnya menjadi asas fundamental negara ketika itu. Sedangkan E.C.S Wade menyatakan bahwa undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara-cara kerja badan itu.

Dari dua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis dari suatu negara yang memuat tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan atau lembaga negara, serta menentukan cara kerja dari badan-badan tersebut.

Undang-undang dasar menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu UUD yang bersifat fleksibel (supel) dan UUD yang bersifat rigid atau kaku. Undang-undang dasar bersifat fleksibel apabila membuka adanya prosedur yang lebih mudah untuk mengubah undang-undang dasar tersebut. Sedangkan undang-undang dasar bersifat frigid atau kaku apabila prosedur untuk mengubah undang-undang dasar tersebut sangat sulit.

Fungsi dari undang-undang dasar itu sendiri adalah sebagai berikut :

  1. Undang-undang dasar bersifat mengikat lembaga negara, lembaga masyarakat serta mengikat setiap warga negara.
  2. Undang-undang dasar berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau ketentuan-ketentuan yang hams ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terikat dalam negara tersebut.
  3. Undang-undang dasar berfungsi sebagai sumber hukum bagi produkproduk hukum yang ada dibawahnya.
  4. Undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dan sebagai parameter terhadap seluruh norma hukum yang ada di bawahnya.

 

  • Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut (E.C.S.Wade dan G.Philips, 1970).
  • Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara (K.C.Wheare, 1975).
  • Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah (C.F. Strong, 1960).

 

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai UUD (konstitusi), di bawah ini akan dibahas macam-macam UUD yang pernah berlaku di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945

 

UUD 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Rumusan UUD 1945 sebenarnya menggunakan rumusan hasil sidang BPUPKI yang sudah mengalami perubahan dan penyempurnaan dan ditetapkan pada sidang PPKI. UUD 1945 terdiri dari tiga bagian yaitu:

a. Pembukaan terdiri dari empat alinea.

b. Batang Tubuh terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, IV Aturan Peralihan dan II Aturan Tambahan.

c. Penjelasan.

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea itu, juga mempunyai pokok-pokok pikiran yang sangat penting, yaitu:

a. Negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan paham negara persatuan.

b. Dasar negara adalah Pancasila, yaitu:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3) Persatuan Indonesia

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Batang tubuh UUD 1945, yang dipertegas dalam penjelasan UUD 1945, mengatur tentang sistem pemerintahan negara, yaitu:

  1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1).
  2. Sistem kostitusional, yaitu pemerintah berdasar atas konstitusi (hukum dasar), jadi tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas. (Pasal 1)
  3. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4).
  4. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden(Pasal 17).
  5. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, kepala negara harus tunduk pada Konsitusi (Pasal 4).
  6. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7).

 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam gerak dan pelaksanaannya mengalami beberapa masa berlaku, yaitu:

  1. Masa Pertama, dimulai tanggal 18 Agustus 1945 — 17 Agustus 1950. Sejak ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 berarti UUD 1945 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan tanggal 27 Desember 1949 merupakan masa berlakunya Konstitusi RIS di mana UUD 1945 hanya berlaku di salah satu negara bagian RIS.
  2. Masa Kedua, dimulai tanggal 5 Juli 1959—Sekarang Dengan adanya kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan

UUD yang baru maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi:

1)       Pembubaran Konstituante

2)       Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS1950.

3)       Akan dibentuk dalam waktu dekat MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

Dengan Dekrit Presiden maka negara Republik Indonesia dengan resmi menggunakan UUD 1945 kembali. Sejak saat itu UUD 1945 berlaku hingga sekarang, walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pada 1998 UUD 1945 mengalami amandemen oleh MPR terutama pada bagian batang tubuh.

2. Konstitusi RIS 1949

 

Pada tanggal 23 Agustus – 2 September 1949 di Den Haag, Belanda, diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Tujuan diadakannya KMB adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secepat-cepatnya, dengan cara yang adil dan pengakuan kemerdekaan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu keputusan pokok KMB ialah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS, selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dan pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam, dan mulai saat itulah diberlakukan Konstitusi RIS.

Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi yang bersifat sementara, yang dalam waktu secepat-cepatnya. Konstituante bersama dengan pemerintah akan menetapkan konstitusi baru menggantikan konstitusi ini. Bentuk negara menurut konstitusi ini adalah negara serikat dan bentuk pamerintahannya ialah republik (Pasal 1 ayat 1 KRIS). Kedaulatan negara dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 KRIS).

Sedangkan alat-alat kelengkapan RIS adalah:

a. Presiden

b. Menteri

c. Senat

d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

e. Mahkamah Agung (MA)

f. Dewan Pengawas Keuangan (DPK) Sementara wilayah RIS adalah wilayah yang meliputi:

  1. Negara Republik Indonesia, daerah meliputi seperti tersebut dalam Persetujuan Renville

1) Negara Indonesia Timur

2) Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta

3) Negara Jawa Timur

4) Negara Madura

5) Negara Sumatera Timur

6) Negara Sumatera Selatan

  1. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak berdiri: Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.
  2. Daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah bagian. Sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS dapat dijelaskan sebagaiberikut:

 

  1. Pemerintahan dijalankan oleh Presiden bersama-sama para menteri dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan mengurus supaya konstitusi UU Federal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku untuk RIS dijalankan.
  2. Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.
  3. Sistem kabinet adalah kabinet yang bertanggung jawab (cabinet government) kepada perdana menteri.
  4. Kabinet tidak dapat dipaksa untuk meletakkan jabatannya oleh DPR pertama RIS.
  5. RIS mengenal sistem perwakilan bikameral (dua kamar), yaitu Senat dan DPR.

 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1950, yang mulai berlaku tanggal 27 Desember 1949.

PROFIL TOKOH

Prof. Dr. Mr. Soepomo (1903-1958)

Lahir di Sukoharjo, Solo, tahun 1903. Setelah tamat dari Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta (1923) ia melanjutkan ke Universitas Leiden Belanda dan meraih gelar Doktor (1926). Kemudian bekerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pada masa pendudukan Jepang is menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian juga sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. la sebagai tim perumus pada saat penyusunan UUD 1945. Setelah Indonesia merdeka ia menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Presidensial (AgustusNovember 1945) dan menduduki posisi yang sama pada saat Indonesia menjadi RIS.

Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar 9, 2005 .

 

3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950

 

Negara Republik Indonesia Serikat ternyata tidak dapat bertahan lama, karena bentuk negara serikat bukanlah bentuk negara yang dicitacitakan dan tidak sesuai dengan jiwa proklamasi kemerdekaan. Oleh sebab itu, pengakuan kedaulatan RIS menimbulkan gejolak di negara-negara bagian RIS dan menuntut pembubaran RIS dan kembali ke negara kesatuan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 akhirnya RIS dibubarkan oleh Presiden Soekarno selaku Presiden RIS pada saat itu dan diproklamasikan terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu pula dibentuk panitia yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo yang bertugas untuk membuat UUDS 1950 yang terdiri dari 147 pasal.

Bangsa Indonesia semenjak proklamasi kemerdekaan menghendaki suatu negara kesatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Sehingga pembentukan RIS dipandang sebagai taktik politik Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan berlakunya UUDS 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 mengembalikan semangat bangsa Indonesia untuk menjadi negara kesatuan.

Bentuk negara RI menurut UUDS 1950 adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Dengan demikian UUDS 1950 menganut paham kedaulatan rakyat. Pasal 2 UUDS 1950 menyatakan bahwa RI meliputi seluruh daerah In-donesia. Sedangkan yang dimaksud daerah Indonesia adalah daerah “Hindia Belanda” dahulu, termasuk pulau Irian Barat (sekarang bernama Papua). Irian Barat meskipun secara de facto belum di bawah kekuasaan RI namun secara de jure bagian dari wilayah RI.

Alat-alat kelengkapan negara meliputi:

a. Presiden dan wakil presiden

b. Menteri-menteri

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d. Mahkamah Agung (MA)

e. Dewan Pengawas Keuangan (DPK)

Sedangkan sistem pemerintahan berdasarkan UUDS 1950 adalah:

  1. Pemerintah terdiri dari Presiden dan para menteri, yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan berupaya agar UUD, undang-undang dan peraturan lainnya dilaksanakan.
  2. Presiden ialah kepala negara dan dalam menj alankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden.
  3. Sistem kabinet adalah kabinet parlementer yang bertanggung jawab kepada Presiden.
  4. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat.
  5. Konstituante bertugas bersama-sama pemerintah, secepatnya menetapkan UUD RI yang akan menggantikan UUD Sementara.

 

Pada masa berlakunya UUD 1950, terjadi peristiwa yang bersejarah bagi demokrasi di Indonesia, yaitu adanya pemilihan umum yang pertama. Pemilu pada saat itu berlangsung dua tahap. Tahap pertama berlangsung tanggal 21 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Setelah terbentuknya Konstituante pada tanggal 10 November 1956, mulailah dewan tersebut bersidang untuk menetapkan UUD bagi negara dan bangsa Indonesia. Dalam sidang-sidang Konstituante ternyata belum berhasil merumuskan UUD yang baru, sehingga pada permulaan tahun 1959 pemerintah menganjurkan untuk menetapkan UUD 1945 menjadi UUD yang menggantikan UUDS 1950. Namun dalam persidangan selanjutnya ternyata tidak dapat memutuskan berlakunya UUD 1945. Dengan demikian apabila hal ini berlarut-larut akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Akhirnya Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan “Dekrit Presiden”, dimana salah satu isi dekrit tersebut adalah berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950.

PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN TERHADAP KONSTITUSI YANG BERLAKU DI INDONESIA

 

Sebaik apapun konstitusi negara dibuat tetapi bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan amanat konstitusi tersebut tentu tidak dapat menghasilkan suatu kehidupan kenegaraan seperti yang dicita-citakan. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita. Sejak UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara, mulai saat itulah sedikit demi sedikit terjadi penyimpangan terhadap konstitusi negara. Untuk memperjelas pembahasan mengenai penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi negara (UUD 1945) akan dibagi menjadi dua tahap masa berlakunya UUD 1945, yaitu periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949, dan periode 5 Juli 1959 sampai sekarang.

1. Masa Berlakunya UUD 1945 Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

 

Pada masa ini sesuai dengan pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dinyatakan bahwa “sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. Dalam rapat PPKI tangal 23 Agustus ditentukan kedudukan dan tugas komite sebagai berikut:

  1. Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya Jakarta;
  2. Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat;
  3. Usaha Komite Nasional adalah:

1)       Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka;

2)       Mempersatukan rakyat dari berbagai lapisan dan jabatan supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat;

3)       Membantu menentramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum;

4)       Membantu pimpinan dalam penyelenggaraan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum;

  1. Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada komite-komite nasional di daerah;
  2. Komite Nasional di Pusat, di pusat daerah dan di daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa anggota pengurus yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional.

 

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diumumkan oleh presiden tanggal 23 Agustus 1945 dan diresmikan tanggal 29 Agustus 1945. Mas berlaku KNIP dimulai sejak diumumkan hingga terbentuknya DPR/MPR hasil pemilihan umum. Tugas dan tanggung jawab Komite Nasional Pusat semakin bertambah setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menyatakan “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta meyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat”.

Setelah maklumat tersebut dikeluarkan, diikuti Maklumat 3 November 1945 yang berisi tentang kebebasan untuk mendirikan partai politik dan akan diadakannya pemilihan badan perwakilan rakyat. Akhirnya dikeluarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945 yang berisi tentang pengumuman pemerintah mengenai daftar susunan kabinet baru yang dipimpin oleh perdana menteri. Maklumat tersebut melahirkan sistem multi partai dalam pemerintahan yang parlementer. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa:

  1. UUD 1945 belum dapat dilakasanakan dengan baik karena masih dalam masa peralihan dan perjuangan bangsa dan negara yang masih diarahkan untuk mempertahankan kemerdekaan.
  2. Pelaksanaan pemerintahan negara menurut UUD 1945 belum dapat dilaksanakan karena belum adanya lembaga-lembaga negara secara definitif.
  3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 telah terjadi ketika sistem pemerintahan presidensial diganti sitem pemerintahan parlementer.
  4. Dengan terbentuknya negara federal RIS pada tahun 1949 berdasarkan Konstitusi RIS, maka UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian RI yang meliputi sebagian Pulau Jawa, Sumatera dengan ibukotanya Yogyakarta.

 

Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 6 Oktober 1945 menjadi pemicu dikeluarkan-nya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merupakan penyimpang-an terhadap UUD 1945.

2. Masa Berlakunya UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 – Sekarang

 

Masa ini ditandai dengan lahirnya Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan demikian negara Indonesia yang semula berdasarkan UUDS 1950 digantikan dengan UUD 1945 kembali. Masa ini sering disebut masa berlakunya UUD 1945 yang kedua, setelah mengalami perubahan dua UUD, baik Konstitusi RIS maupun UUDS 1945.

Periode ini dapat dibedakan menjadi tiga kurun waktu, yaitu:

a. Periode 1959 — 1965 (Orde Lama)

Ada beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa ini, yaitu:

1)       Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum dibentuk berdasarkan UUD 1945, dan lembaga ini masih bersifat sementara.

2)       Presiden telah mengeluarkan peraturan perundangan berbentuk Penetapan Presiden tanpa persetujuan DPR. Seharusnya pemerintah bersama-lama dengan DPR membuat Undang-Undang.

3)       MPRS mengangkat Presiden seumur hidup, hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menentukan bahwa presiden dipilih dengan masa jabatan 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.

4)       Hak menetapkan anggaran belanja negara oleh DPR tidak berjalan dengan baik. Bahkan Presiden pada tahun 1960 membubarkan DPR, karena DPR tidak menyetujui rancangan anggaran belanja negara yang diajukan pemerintah. Seharusnya DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden berdasarkan konstitusi UUD 1945.

Banyaknya penyimpangan yang terjadi pada masa itu mengakibatkan buruknya keadaan politik, ekonorni, keamanan dan meningkatnya konflik sosial dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan coupt yang dikenal dengan peristiwa G 30. S/PKI. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi negara dan UUD 1945 dengan ideologi komunis. Dengan adanya pemberontakan G. 30. S/PKI mendorong munculnya Orde Baru yang bertekad untuk melaksankan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen.

b. Periode 1966 — 1998 (Orde Baru)

 

Dengan dipelopori aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, pada tahun 1966 melancarkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat), yaitu:

1) Bubarkan PKI

2) Bersihkan kabinet dari unsur PKI

3) Turunkan harga-harga

Gerakan memperjuangkan Tritura semakin meningkat, sehingga saat itu keadaan menjadi sangat sulit dikendalikan. Dalam situsi demikian, pada tanggal 11 Maret 1966 presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen. Soeharto dan memberikan wewenang kepadanya untuk mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Lahirnya surat perintah itu dianggap sebagai awal lahirnya orde baru.

Langkah-langkah yang diambil Letjen. Soeharto adalah dengan membubarkan PKI dengan ormas-ormasnya, dan melaksanakan koreksi total terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat Orde Lama. Orde Baru awalnya mempunyai tujuan yang mulia yaitu ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, bersama perjalanan sejarah bangsa Indonesia ada beberapa hal yang dapat kita cermati pada masa orde baru ini, yaitu:

1)       Pada mulanya UUD 1945 dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan kenegaraan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

2)       Dalam perkembangan berikutnya mulai adanya penyimpangan terhadap UUD 1945, yaitu dengan adanya pengekangan terhadap hak-hak demokrasi rakyat.

3)       Adanya pembatasan kehidupan partai politik, padahal dalam UUD 1945 diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik.

4)       Kekuasaan presiden sangat dominan, sehingga kekuasaan legislatif relatif lemah dan cenderung mengikuti kekuasaan eksekutif.

5)       Kehidupan ekonomi cenderung dikuasai oleh sekelompok orang, di mana hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945.

6)       Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin merajalela di berbagai bidang kehidupan yang akhirnya menimbulkan krisis sosial.

Beberapa ketimpangan-ketimpangan itulah yang mengakibatkan masyarakat bersama mahasiswa demonstrasi besar-besaran untuk meruntuhkan kekuasaan Orde Baru. Pada tahun 1998 akhirnya kekuasaan Orde Baru tumbang yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya. Mulai saat itu muncullah Orde Reformasi.

c. Periode 1998 — Sekarang (Orde Reformasi)

 

Pertumbuhan bidang ekonomi pada masa orde baru, diakui atau tidak, menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi. Di camping itu juga diimbangi perkembangan sarana dan prasarana infrastruktur yang dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Namun perkembangan ekonomi yang baik itu tidak diimbangi dengan pembangunan mental dan budi pekerti, serta demokrasi yang tidak berjalan semestinya. Hal ini mengakibatkan munculnya gerakan untuk menjatuhkan kekuasaan penguasa Orde Baru.

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh B.J Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden RI. Ada beberapa hal yang dapat diungkapkan berkaitan dengan berlakunya UUD 1945 pada masa reformasi, yaitu:

1)       Kran demokrasi pada masa ini dibuka lebar-lebar, sehingga hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan dan hak untuk berpolitik berkembang dengan baik sesuai dengan pasal 28 UUD 1945.

2)       Pasal 20A UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif (DPR) dan organisasi sosial politik dapat dijalankan dengan memberikan kritik dan saran kepada lembaga ekskutif.

3)       Adanya langkah besar dari MPR untuk mengamandemen UUD 1945. UUD 1945 mulai diamandemen tahun 1999 hingga tahun 2002, sehingga ada empat tahap amandemen. Ada beberapa hal penting setelah UUD 1945 diamandemen, yaitu:

a)       Adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, maksimal 2 periode (pasal 7),

b)       Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (pasal 6A).

c)       Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang dipilih melalui pemilu (pasal 2). DPD tersebut dibentuk untuk mengakomodasi aspirasi daerah.

d)       Adanya Komisi Yudisial yang bertugas untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim (pasal 24B).

e)       Hak asasi manusia diatur secara khusus dalam pasal 28A-28J.

4)       Dibukanya kran demokrasi pada era reformasi ini memberikan kebebasan bagi warga negara untuk menyatakan pendapat, namun kebebasan tanpa batas, serta tindakan anarki dalam menyuarakan pendapat.

5)       Kebebasan pers berakibat pada tidak disensornya berita yang masuk. sehingga terkesan mengeksploitasi berita secara vulgar, termasuk hal-hal yang berbau pornografi.

6)       Bidang politik, ekonomi dan hukum masih banyak membutuhkan penataan yang lebih baik sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat.

Amandemen UUD 1945 dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu:

a. Perubahan pertama disahkan tanggal 19 Oktober 1999.

b. Perubahan kedua disahkan tanggal 18 Agustus 2000.

c. Perubahan ketiga tanggal 10 November 2001.

d. Perubahan keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

HASIL-HASIL AMANDEMEN UUD 1945

 

Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah konstitusi yang rigid atau kaku, :etapi sebaliknya sebagai konstitusi yang luwes atau fleksibel. Artinya UUD 1945 mempunyai prosedur yang mudah untuk merubahnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 37 UUD 1945, yang mengatur mekanisme yang harus dilewati untuk mengubah UUD 1945. Ada dua pola untuk mengubah UUD 1945, yaitu pola pertama mengubah dalam arti mengganti UUD 1945 dengan UUD yang baru sama sekali, dan pola yang kedua yaitu mengubah dalam arti mengamandemen UUD 1945. Melalui pola yang kedua ini akan terjadi beberapa perubahan dan penyempurnaan UUD 1945, akan tetapi tidak sampai menghilangkan kerangka dasarnya Berta nilai-nilai kesejarahannya.

Apabila kita cermati dalam UUD 1945 pasal 3 disebutkan “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”, dan Pasal 37 dalam UUD 1945 menyatakan “usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Pasal 3 UUD 1945 memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada MPR untuk mengubah (mengamandemen) UUD. Amandemen UUD dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah dan komprehensif kepada penyelenggara negara dan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Di samping itu, amandemen UUD 1945 akan memungkinkan untuk memasukkan materi-materi yang belum dijumpai dalam UUD. Materi-materi tersebut sudah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan pasal 37 UUD 1945 memberikan arah dan prosedur untuk mengubah UUD 1945.

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain :

  1. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undangundang.
  2. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fl eksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir).
  3. Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945. 

 

Perubahan UUD 1945 memiliki  beberapa tujuan, antara lain :

  1. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi;
  3. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945;
  4. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.
  5. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan ne-gara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
  6. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara.

 

Dalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar yang penting kalian pahami. Kesepakatan tersebut adalah :

  1. tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
  2. tetap mempertahankan NKRI
  3. mempertegas sistem pemerintahan presidensial
  4. penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif  akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh).

 

Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR, kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan.  Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui mekanisme sidang MPR yaitu:

  1. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999
  2. Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000
  3. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001
  4. Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus  2002. Perubahan UUD Negara RI 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD itu sendiri bukan untuk mengganti.

 Perubahan Keempat, ditetapkan 10 Agustus 2002, meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Dalam naskah perubahan keempat ini ditetapkan bahwa:

  1. UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  2. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  3. Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung” dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya kedalam Bab III tentang “Kekuasaan Pemerintahan Negara”.

 Bacalah hasil perubahan UUD 1945 yang berupa pengubahan atau penambahan pasal-pasal ini! Yakni :

- pasal 2 ayat 1,

- pasal 6A ayat 4,

- pasal 8 ayat 3,

- pasal 11 ayat 1,

- pasal 16, – pasal 23B,

- pasal 23D,

- pasal 24 ayat 3:

- bab XIII,

- pasal 31 ayat1-5,

- pasal 32 ayat 1-2 : Bab XIV,

- pasal 33 ayat 4-5,

- pasal 34 ayat1-4,

- pasal 37 ayat 1-5, 

- aturan Peralihan Pasal I,II dan III.

- aturan Tambahan Pasal I dan II UUD 1945.

Dilihat dari jumlah bab, pasal, dan ayat, hasil perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan perubahan UUD yang dilakukan MPR dari tahun 1999 hingga 2001 melalui empat kali sidang majelis. Perubahan pertama UUD 1945 merupakan hasil Sidang Umum MPR tahun 1999. Perubahan kedua UUD 1945 merupakan basil Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perubahan ketiga UUD 1945 merupakan basil Sidang Tahunan 2001, dan perubahan keempat UUD 1945 merupakan basil Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Perubahan yang dilakukan oleh MPR dapat dibagi menjadi empat jenis perubahan, yaitu:

  1. mengubah rumusan yang sudah ada, contoh pasal 2 ayat 1 sebelum diubah berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.” Setelah diamandemen menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.
  2. membuat rumusan yang baru sama sekali, contoh pasal 6a ayat 1 berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
  3. menghapus atau menghilangkan yang ada, misalnya ketentuan dalam Bab IV UUD 1945 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihilangkan.
  4. memindahkan rumusan pasal ke dalam rumusan ayat atau sebaliknya, contohnya pasal 34 yang sebelum diamandemen jumlah pasalnya hanya satu, setelah diamandemen menjadi empat pasa.

 Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

 Dalam sidang umum MPR 1999 telah disepakati untuk mengamandemen UUD 1945 sebatas batang tubuhnya saja. Sementara Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan untuk tidak diubah, sebab di dalam pembukaan tersebut terdapat prinsip-prinsip falsafah negara yang paling mendasar dan memuat kaidah pokok negara yang fundamental.

Adapun hasil-hasil amandemen UUD 1945 secara umum dari perubahaan pertama sampai perubahan yang keempat adalah sebagai berikut:

  1. Kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, dikembalikan lagi kepada rakyat. (Pasal 1 ayat 2)
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat mempunyai wewenang untuk menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya secara langsung, sehingga tidak ada penjatahan anggota MPR.(Pasal 2)
  3. Tugas dan wewenang MPR semakin diperkecil, karena tugas-tugas MPR seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden diserahkan secara penuh kepada pilihan rakyat , serta GBHN tidak ditentukan oleh MPR tetapi diserahkan kepada Presiden sesuai dengan misi dan visi pemerintahannya. (Pasal 3)
  4. Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara langsung, dengan masa jabatan paling lama dua periode masa jabatan.
  5. Pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan alas desentralisasi.
  6. Peranan DPR semakin ditingkatkan dengan memberdayakan fungsi DPR baik fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan sehingga terjadi check and balance.
  7. Anggota DPR diplih langsung oleh rakyat.
  8. DPD (Dewan Perwakilan Daerah), berfungsi sebagai mediator antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat.
  9. Adanya lembaga baru yang memegang kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
  10. Adanya perhatian secara khusus mengenai HAM, terbukti dengan dimasukkannya HAM secara rinci dalam UUD 1945.
  11. Adanya perhatian yang serius dalam bidang pendidikan, dengan memberikan anggaran pendidikan sebesar 20%.

Dengan menyimak hal-hal tersebut di atas, perubahan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR mempunyai tujuan yang mulia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sistem politik, meningkatkan kehidupan demokrasi, memberikan kedaulatan yang semakin besar kepada rakyat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-haknya. Dengan demikian kita tidak perlu khawatir, karena perubahan terhadap UUD merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD bukanlah suatu ketentuan yang selamanya sesuai dengan perkembangan jaman, tetapi kadang-kadang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian seiring dengan perkembangan global. Adanya amandemen mengakibatkan pergeseran dan perubahan mendasar, sehingga mengubah corak dan format kelembagaan negara.

SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN UUD 1945 HASIL PERUBAHAN

 

Apa tujuan perubahan? Pada dasarnya  mengubah atau mengamandemen suatu peraturan dimaksudkan untuk menyempurnakan, melengkapi, atau mengganti peraturan yang sudah ada sebelumnya. Tentu saja hasil perubahan itu diharapkan lebih baik dan berguna bagi rakyat.  Demikian pula halnya terhadap perubahan terhadap UUD 1945.

Pada uraian sebelumnya telah dipaparkan hasil-hasil perubahan UUD 1945, yang ditetapkan dalam Sidang Umum MPR 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan UUD 1945 bukan hanya menyangkut perubahan jumlah bab, pasal, dan ayat tetapi juga adanya perubahan sistem ketatanegaraan RI. Hasil-hasil perubahan tersebut menunjukkan adanya penyempurnaan  kelembagaan negara, jaminan dan perlindungan HAM,  dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Hasil- hasil perubahan tersebut telah melahirkan peningkatan pelaksanaan kedaulatan rakyat, utamanya  dalam pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Perubahan itu secara lebih rinci antara lain sebagai  berikut :

  1. MPR yang semula sebagai lembaga tertinggi negara dan berada di atas lembaga negara lain, berubah menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR, Presiden, BPK, MA, MK, DPD, dan Komisi Yudisial.
  2. pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang semula dipegang oleh Presiden beralih ke tangan  DPR.
  3. Presiden dan wakil Presiden yang semula dipilih oleh MPR berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung dalam satu pasangan.
  4. Periode masa jabatan Presiden dan wakil Presiden yang semula tidak dibatasi, berubah menjadi maksimal dua kali masa jabatan.
  5. Adanya lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi.
  6. Presiden dalam hal mengangkat dan menerima duta dari Negara lain  harus memperhatikan pertimbangan  DPR.
  7. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR  dalam hal memberi amnesti dan rehabilitasi.

 

Sebagai warga negara, kalian hendaknya mampu menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan (amandeman).  Sikap positif tersebut antara lain:

  1. menghargai upaya yang dilakukan oleh para mahasiswa dan para politisi yang dengan gigih memperjuangkan reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan,
  2. menghargai upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara khususnya MPR yang telah melakukan perubahan terhadap UUD 1945,
  3. menyadari manfaat hasil  perubahan UUD 1945,
  4. mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai  dengan UUD 1945 hasil perubahan,
  5. mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945,
  6. berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan hasil perubahan UUD 1945,
  7. menghormati dan melaksanakan aturan-aturan lain di bawah UUD 1945 temasuk tata tertib sekolah.

 

Tanpa sikap positif warga negara terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan, maka hasil perubahan UUD 1945 itu tidak akan banyak berarti bagi kebaikan hidup bernegara. Tanpa kesadaran untuk mematuhi UUD 1945 hasil perubahan, naka penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya. Itulah beberapa sikap dan perilaku yang hendaknya ditujukkan oleh warga negara yang baik, tidak terkeculi kalian semua.

PERUNDANG-UNDANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

 

Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada:

a.   Landasan Filosofis

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh  Pancasila.  Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan filosofis  Pancasila, yakni :

1)       Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa,

2)       Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3)       Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperi yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia,

4)       Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan

5)       Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.   Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai  dengan kenyataan dan kebutuhan  masyarakat.

c. Landasan Yuridis

Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundangundangan memuat keharusan:

1)       adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan,

2)       adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan,

3)       mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu,

4)       tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya,

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

 

Lembaga Administrasi Negara menyatakan, bahwa prinsip-prinsip yang mendasari  pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah :

  1. Dasar yuridis (hukum) sebelumnya. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan yuridis yang jelas, tanpa landasan yuridis yang jelas, peraturan perundangundangan yang disusun tersebut dapat batal demi hukum. Adapun yang dijadikan landasan yuridis adalah selalu peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum lain hanya dapat dijadikan bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut.
  2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundangundangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundangundangan yang akan dibuat.
  3. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundangundangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.
  4. Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.Dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat yang telah diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku.  Prinsip ini dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah lex posteriori derogat lex priori.
  5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara otomatis dinyatakan batal demi hukum. Contoh suatu keputusan menteri tidak dibenarkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, dan undangundang tidak boleh bertentangan dengan  UUD 1945.
  6. Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang dimenangkan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (prinsip lex specialist lex ge-neralist). Misalnya bila ada masalah korupsi dan terjadi pertentangan antara undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi dengan KUHP, maka yang berlaku adalah UU no. 20 tahun 2001.
  7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda

 

Setiap UU yang dikeluarkan pemerintah hanya mengatur satu obyek tertentu saja.  Contoh undangundang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 mengatur masalah Kehakiman, UU nomor 5 tahun 2004 mengatur Mahkamah Agung,  Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang  nomor 24 tahun 2003. Jadi sekalipun ketiga lembaga tersebut sama-sama bergerak di bidang hukum namun materinya berbeda, sehingga diatur oleh  undang-undang yang berbeda.

Tata Urutan  Peraturan Perundang-Undangan

Sejak Indonesia merdeka tangal 17 Agustus 1945 ada beberapa peraturan  yang mengalami tata urutan perundang-undangan, yaitu : 

Pertama, Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang “Memorandum DPR-GR mengatur “Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia”. Kedua, pada era reformasi, MPR telah mengeluarkan produk hukum yang berupa Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000  tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan”. Ketiga pada tahun 2004 melalui UU RI no. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Lahirnya UU RI no. 10 tahun 2004 tidak terlepas dari tuntutan reformasi di bidang hukum. MPR pada tahun 2003 telah mengeluarkan Ketetapan nomor 1/MPR/2003 tentang  Peninjauan kembali terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (19) Ketetapan MPR No.I/MPR/2003, maka status dan kedudukan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 digolongkan pada Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Sedangkan Ketetapan MPR No. III/MPR/ 2000 adalah tergolong Ketetapan MPR yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) ).

Pada tahun 2004 lahir Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, di dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut dicantumkan mengenai Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, maka TAP MPR No. III/MPR/2000 otomatis dinyatakan tidak berlaku. 

Rumusan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 2004 sebagai berikut:

  1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sbb:
    1. Undang-Undang Dasar  Negara Kesatuan Republik Idonesia Tahun  1945
    2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
    3. Peraturan Pemerintah
    4. Peraturan Presiden
    5. Peraturan Daerah (Perda)
  2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
    1. Peraturan Daerah Provinsi  dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan Gubernur
    2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabuapetn/Kota bersama Bupati/Walikota
    3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
  3. Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah/Kabupaten/Kota yang bersangkutan
  4. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
  5. Kekuatan hukum Peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

Untuk lebih memahami tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 2004 cermati uraian  berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945

 

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis Negara Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. L.J. van Apeldoorn menyatakan Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sedangkan E.C.S. Wade menyatakan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa UndangUndang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD, dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara Republik Indonesia merupakan:

  1. bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru.
  2. wujud  kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur.
  3. mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

 

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut :

  1. Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul di antara lembaga tersebut.
  2. Hak-hak asasi manusia
  3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,
  4. Memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti tidak muncul kembali seorang diktator atau  pemerintahan kerajaan yang kejam.
  5. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

 

Dalam tata urutan peraturan perundangundangan di Indonesia, menurut Miriam Budiardjo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan :

a. UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa,

b. UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur,

c. UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa,

d. UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara.

Sejak era reformasi UUD 1945 telah mengalami perubahan yang dilakukan melalui sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan pertama tanggal 12 Oktober 1999, perubahan kedua tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga tanggal 9 November dan  perubahan keempat tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan dalam upaya menjawab tuntutan reformasi di bidang politik dan/atau ketatanegaraan. Konsekwensi perubahan terhadap UUD 1945 berubahnya struktur kelembagaan, baik dilihat dari fungsi maupun kedudukannya. Ada lembaga negara yang dihilangkan, ada juga lembaga negara yang baru. Lembaga yang dihilangkan adalah Dewan Pertimbangan Agung, lembaga yang baru di antaranya  Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.

2. Undang-undang

 

Undang-undang merupakan peraturan perun-

dang-undangan untuk melaksanakan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membuat UU adalah DPR bersama Presiden. Adapun kriteria agar suatu permasalahan diatur melalui Undang-Undang antara lain adalah:

a. UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945,

b. UU dibentuk atas perintah ketentuan UU terdahulu,

c. UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang sudah ada,

d. UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia,

e. UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.

Adapun prosedur pembuatan undang-undang adalah sebagai berikut:

a. DPR memegang kekuasaan membentuk undangundang.

b. Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

c. Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan:

a. otonomi daerah,

b. hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,

c. pengelolaan sumber daya alam,

d. sumber daya ekonomi lainnya, dan

e. yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang (PERPU) dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. PERPU dibuat dalam keadaan “darurat” atau mendesak karena permasalahan  yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Setelah diberlakukan PERPU tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan.

4. Peraturan Pemerintah

 

Untuk melaksanakan suatu undang-undang, dikeluarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dibuat untuk  melaksanakan  undangundang. Kriteria pembentukan  Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut :

  1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya. Setiap pembentukan Peraturan Pemerintah harus berdasarkan undang-undang yang telah ada. Contoh untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibentuk Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan.
  2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus merupakan rincian atau penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang induknya, jadi ketika dalam undang-undang itu tidak diatur ma-salah sanksi pidana, maka Peraturan Pemerintahnyapun tidak boleh memuat sanksi pidana.
  3. Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya. Isi atau materi Peraturan Pemerintah hanya mengatur lebih rinci apa yang telah diatur dalam Undang-Undang induknya.
  4. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asal Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan UU. Dibentuknya Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibentuk. sekalipun dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah.

 

5. Peraturan Presiden

 

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribut dari Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah UndangUndang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

6. Peraturan Daerah

 

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.  Materi Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

PROSES PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN NASIONAL

 

Proses pembuatan suatu undang-undang dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR, atau diajukan oleh DPR kepada Presiden atau diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada DPR. Secara skematik proses pembuatan suatu Undang-undang dapat dicermati pada bagan di bawah ini!

Proses Pembahasan RUU dari Pemerintah di DPR RI

 

RUU beserta penjelasan yang berasal dari Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut. Pimpinan DPR memberitahu dan membagikan RUU tersebut kepada  seluruh Anggota. RUU yang terkait dengan DPD disampaikan kepada Pimpinan DPD. Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama dengan Menteri yang mewakili Presiden. Prosedur selengkapnya dapat dicermati pada bagan berikut ini!

 Proses Pembahasan RUU dari DPR di DPR RI

 

RUU beserta penjelasan yang berasal dari DPR disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden memberitahukan dan membagikannya kepada seluruh Anggota kabinet. Apabila ada dua RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang, maka yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan ketua DPR digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.  Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR RI

 

RUU beserta penjelasan yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR, kemudian d Pimpinan DPR memberitahu dan membagikan kepada seluruh Anggota. Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.

Badan Musyawarah selanjutnya menunjuk Komisi atau Badan Legislatif untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.

Perubahan  Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan terhadap kewenangan penyusunan undangundang, dari yang semula berada di tangan presiden bergeser ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Di tingkat daerah, berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan membentuk undang-undang lebih besar diberikan kepada daerah, jadi tidak bertumpu ke pusat.

Suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) secara garis besar formatnya berisi : Panamaan; Pembukaan; Batang Tubuh; Penutup; Penjelasan (bila ada) dan Lampiran (bila diperlukan). Penamaan, berkaitan dengan judul atau nama dari Rancangan Undang-Undang atau Undang-Undang yang diajukan atau disahkan, termasuk nomor dan tahun pembentukan undang-undang tersebut. Penulisan penamaan dilakukan dengan menggunakan huruf besar semua.

Pembukaan, setelah dilakukan penamaan, maka bagian berikutnya adalah pembukaan, yaitu yang dimulai dengan:

  1. Frase “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”, kemudian dicantumkan pula nama pejabat pembuat undang-undang (untuk tingkat pusat) dan peraturan daerah (untuk tingkat propinsi, kabupaten atau kota),

 Contoh :   Undang-undang :  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

                                                                    GUBERNUR  

                    BUPATI  

    WALIKOTA

  1. Konsideran, yaitu berisi hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut beserta latar belakangnya, dan dimulai dengan kata “menimbang” dan seterusnya …

Contoh : Menimbang,

a. bahwa …

b. bahwa …

c. bahwa …

  1. Dasar Hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan atau dasar kewenangan pembuatan peraturan tersebut. Selain itu juga memuat peraturan perundang-undangan yang terkait langsung. Teknik penulisan dasar hukum dimulai de-ngan kata “mengingat” dan seterusnya.

                Contoh : Mengingat …

  1. Pencantuman frase : “Dengan persetujuan“
  2. Pencantuman Badan Perwakilan yang memberikan persetujuan, apakah DPR atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupatan/Kota.

 Setelah bagian pendahuluan selesai, baru meningkat pada bagian Batang Tubuh, yaitu berisi tentang ketentuan umum, ketentuan, mengenai obyek, ketentuan mengenai sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Ketentuan umum berisi tentang defi nisi, pengertian, penjelasan mengenai suatu istilah atau singkatan yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai obyek yang diatur, lazimnya disusun sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Ketentuan mengenai obyek disusun untuk, menggambarkan  satu kesatuan sistem, cara berpikir yang runtut, mudah diketahui, dan dimengerti.

Ketentuan mengenai pencantuman sanksi sangat bergantung dari jenis undang-undang yang dibuat. Hal ini karena tidak semua undang-undang mencantumkan sanksi. Begitu juga jenis sanksi tidak selamanya berupa sanksi pidana, artinya bisa berupa sanksi administrasi, denda, tindakan paksa, dan lain sebagainya. Ketentuan peralihan merupakan suatu cara untuk mempertemukan antara akibat hukum peraturan perundang-undangan baru dan peraturan perundang-undangan lama. Adapun fungsi peraturan peralihan adalah:

a. Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau peraturan perundang-undangan.

b. Menjamin kepastian hokum.  

c. Memberikan perlindungan hukum.

Ketentuan penutup berisi penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan; pengaruh peraturan perundang-undangan yang baru terhadap peraturan perundang-undangan yang ada; rumusan perintah pengundangan; penandatanganan pengesahan; pengundangan dan akhir bagian penutup. Bila dipandang perlu, dalam suatu undang-undang dilengkapi pula dengan penjelasan terhadap undangundang tersebut, baik penjelasan yang bersifat umum atau penjelasan yang bersifat khusus, misalnya penjelasan pasal demi pasal.

Suatu undang-undang dinyatakan berakhir masa berlakunya:

  1. ditentukan  dalam undang-undang itu kapan berakhirnya,
  2. dicabut kembali oleh undang-undang yang baru,
  3. bila terbit undang-undang baru yang memuat ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang yang lama, maka undang-undang yang lama secara otomatis menjadi hapus kekuatannya.

 

Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah, prosedurnya secara jelas  diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

 

Selesai

 

CopyRight © 2010

By Muhammad Hendri, S.Sos, S.Pd

HP : 081264070041 – (061)77813539

Email : muhammadhendri37@yahoo.com

Wibesite : www.muhammadhendri.blogspot.com

 www.belajargeodenganhendri.wordpress.com

 

 

IDEOLOGI PANCASILA

IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA

 

Pengertian  Ideologi

Ideologi berasal dari kata idea (Inggris), yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja Yunani oida = mengetahui, melihat dengan budi. Kata “logi” yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi, Ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasangagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari menurut Kaelan ‘idea’ disamakan artinya dengan cita-cita.

Dalam perkembangannya terdapat pengertian  Ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah  Ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy seorang Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy ideologi yaitu ‘science of ideas’, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis.

Karl Marx mengartikan Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Gunawan Setiardjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

Ramlan Surbakti mengemukakan ada dua pengertian Ideologi yaitu Ideologi secara fungsional dan Ideologi secara struktural. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini digolongkan menjadi dua tipe, yaitu Ideologi yang doktriner dan Ideologi yang pragmatis. Ideologi yang doktriner bilamana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Ideologi itu dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah komunisme. Sedangkan Ideologi yang pragmatis, apabila ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum hanya prinsip-prinsipnya, dan Ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, system ekonomi, kehidupan agama dan sistem politik. Pelaksanaan Ideologi yang pragmatis tidak diawasi oleh aparat partai atau aparat pemerintah melainkan dengan pengaturan pelembagaan (internalization), contohnya individualisme atau liberalisme. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.

Dengan demikian secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa Ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Notonegoro sebagaimana dikutip oleh Kaelan mengemukakan, bahwa Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri:

  1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan;
  2. Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Ideologi merupakan cerminan cara berfikir orang atau masyarakat  yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka akan semakin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai  ketentuan yang mengikat, yang harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi ataupun masyarakat.

Ideologi berintikan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya. Pengertian yang demikian itu juga dapat dikembangkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu masyarakat bangsa.

Dalam ilmu-ilmu sosial dikenal dua pengertian mengenai ideologi, yaitu :

1. Pengertian ideologi secara fungsional.

Ideologi secara fungsional diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama; atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik.

2. Pengertian ideologi secara struktural.

Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa.

Dalam arti fungsional, ideologi digolongkan secara tipologi dengan beberapa tipe, yaitu :

1. Ideologi Doktriner.

Suatu ideologi dapat digolongkan doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas, diindoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Komunisme merupakan salah satu contohnya.

2. Ideologi Pragmatis.

Ketika ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-prinsipnya saja). Dalam hal ini, ideologi itu tidak diindoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik. Individualisme (liberalisme) merupakan salah satu contoh ideologi pragmatis.

 Pentingnya Ideologi bagi Suatu Negara

Jika menengok sejarah kemerdekaan negara-negara dunia ketiga, baik yang ada di Asia, Afrika maupun Amerika Latin yang pada umumnya cukup lama berada di bawah cengkeraman penjajahan negara lain, ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. Ideologi dalam artian ini sangat diperlukan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang selanjutnya mewujudkannya dalam kehidupan penyelenggaraan negara.

Pentingnya ideologi bagi suatu negara juga terlihat dari fungsi ideologi  itu sendiri. Adapun fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita  dari  mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama  kita.  Apabila dibandingkan dengan agama, agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan (konfl ik) atau ketegangan sosial. Dalam hal ini ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas (rasa kebersamaan) dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan memenyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman, misalnya dengan memakai semboyan “kesatuan dalam perbedaan” dan “perbedaan dalam kesatuan”.

Pengertian Ideologi Sebagai Dasar Negara

Dasar Negara adalah landasan kehidupan bernegara. Setiap negara harus  mempunyai landasan  dalam  melaksanakan kehidupan  bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dasar  negara  bagi  suatu  negara  merupakan  sesuatu yang amat penting. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan. Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara.   

MENGENAL IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA

 

LIBERALISME

Liberalisme tumbuh dari konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan feodal, di mana sistem sosial-ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis feodal dan menindas hak-hak individu. Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang digerakkan oleh keresah ilmiah (rasa ingin tahu dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru) dan artistik umum pada zaman itu.

Keresahan intelektual tersebut disambut oleh golongan pedagang dan industri, bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntutan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan, gereja, dan gilde-gilde. Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas; tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Masyarakat yang terbaik (rezim terbaik), menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk bertanggungjawab atas tindakannya, dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukan.

Seseorang yang bertindak atas tanggungjawab sendiri dapat mengembangkan kemampuan bertindak. Menurut asumsi liberal inilah, John Stuart Mill mengajukan argumen yang lebih mendukung pemerintahan berdasarkan demokrasi liberal. Dia mengemukakan tujuan utama politik ialah mendorong setiap anggota masyarakat untuk bertanggungjawab dan menjadi dewasa. Hal ini hanya akan dapat terjadi manakala mereka ikut serta dalam pembuatan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Oleh karena itu, walaupun seorang raja yang bijaksana dan baik hati, mungkin dapat membuat keputusan yang lebih baik atas nama rakyat daripada rakyat itu sendiri, bagaimana pun juga demokrasi jauh lebih baik karena dalam demokrasi rakyat membuat sendiri keputusan bagi diri mereka, terlepas dari baik buruknya keputusan tersebut.

Ciri-ciri ideologi liberal sebagai berikut :

1)       Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.

2)       Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers.

3)       Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat  belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.

4)       Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah.

5)       Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia. Kalau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagiaan sebagian besar individu belum tentu maksimal.

Paham ini dianut di Inggris dan Koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat.

KONSERVATISME

Ketika liberalisme menggoncang struktur masyarakat feodal yang mapan, golongan feodal berusaha mencari ideologi tandingan untuk menghadapi kekuasaan persuasive liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi konservatisme sebagai reaksi atas paham liberal.

Menurut paham itu, liberalisme merupakan paham yang terlalu individualistis karena memandang masyarakat terdiri atas individu atau gabungan individu. Sebaliknya, menurut paham konservatif masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain tidak sekedar penjumlahan unsur-unsurnya, dan suatu kelompok lebih dapat menciptakan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang dapat diciptakan oleh anggota masyarakat secara individual. Liberalisme, menurut penilaian paham konservatif cenderung menimbulka sejumlah individu yang hidupnya lebih baik tetapi tidak peduli pada keadaan sekitarnya.

Paham konservatif itu ditandai dengan gejala-gejala berikut :

1)       Masyarakat terbaik adalah masyarakat yang tertata. Masyarakat harus memiliki struktur (tata) yang stabil sehingga setiap orang mengetahui, bagaimanakah ia harus berhubungan dengan orang lain. seseorang akan lebih dapat memperoleh kebahagiaan sebagai anggota suatu keluarga, anggota gereja dan anggota masyarakat daripada yang dapat diperoleh secara individual.

2)       Untuk menciptakan masyarakat yang tertata dan stabil itu diperlukan suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggungjawab. Paham konservatif berpandangan pengaturan yang tepat atas kekuasaan akan menjamin perlakuan yang sama terhadap setiap orang.

3)       Paham ini menekankan tanggungjawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. Posisi ini bertentangan dengan paham liberal yang berpandangan pihak yang lemah harus bertanggungjawab atas urusan dan hidupnya. Sisi konservatif inilah yang menimbulkan untuk pertama kali negara kesejahteraan (welfare-state) dengan program-program jaminan sosial bagi yang berpenghasilan rendah.

Liberalisme dan konservatisme di Amerika Serikat mempunyai pengertian yang lain. di Amerika Serikat secara umum dikenal dua ideologi yang bersaingan, yakni liberal yang mendasari Partai Demokrat dan Konservatif yang mendasari partai republik. Selain itu, ada pula yang agak liberal di partai republik dan agak konservatif di partai demokrat. Kedua ideologi itu sesungguhnya merupakan pengembangan dari liberalisme seperti yang dikembangkan di Eropa. Karakteristik paham liberal di Amerika Serikat dalam hal ini menaruh perhatian pada ketimpangan sosial di kalangan minoritas, mendukung campur tangan pemerintah yang lebih besar dalam mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, menaruh perhatian pada pemeliharaan kebebasan menyatakan pendapat dan hak-hak politik yang lain, menekankan pemisahan negara dengan agama, kurang mendukung pembuatan peraturan untuk mengatur kehidupan anggota masyarakat secara moral (misalnya menentang aturan yang melarang aborsi), dan kurang menyetujui pembangaunan militer secara besar-besaran dan tidak menghendaki intervensi militer ke negara lain.

Paham konservatif berpandangan sebaliknya dari karakteristik liberal. Pemerintah yang terbaik ialah yang memerintah sedikit mungkin, ekonomi dan pasar bebas akan dengan sendirinya menguntungkan semua individu, menghendaki keterkaitan negara dengan agama, kurang memperhatikan hak-hak sipil golongan minoritas, mendukung peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara moral (menentang aborsi), mendukung pembangunan industri persenjataan besar-besaran, dan untuk menjamin kepentingan ekonomi dan politiknya bersedia melakukan intervensi militer atas negara-negara lain.

Ciri lain yang membedakan kedua ideologi ini menyangkut hubungan ekonomi dengan negara lain. paham konservatif tidak menghendaki pengaturan ekonomi (proteksi), melainkan menganut paham ekonomi internasional yang bebas (persaingan bebas), sedangkan paham liberal cenderung mendukung pengaturan ekonomi internasional sepanjang hal itu membantu buruh, konsumen dan golongan menengah domestik.

SOSIALISME DAN KOMUNISME

Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan akibat-akibatnya. Awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad kesembilan belas dikenal sebagai sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan (humanitarian), dan menyakini kesempurnaan watak manusia. Penganut paham ini berharap dapat menciptakan masyarakat sosialis yang dicita-citakan dengan kerjernihan dan kejelasan argumen, bukan dengan cara-cara kekerasan dan revolusi.

Pada perkembangan berikutnya, analisis sosial paham sosialis tampak lebih jelas. Paham ini berkeyakinan kemajuan manusia dan keadilan terhalang dengan lembaga hak milik atas sarana produksi. Pemecahannya, menurut paham ini ialah dengan membatasi atau menghapuskan hak milik pribadi (privat property) dan menggantinya dengan pemilikan bersama atas sarana produksi. Dengan cara ini, ketimpangan distribusi kekayaan yang tak terelakkan dari lembaga pemilikan pribadi di bawah kapitalisme dapat ditiadakan.

Perbedaan utama antara sosialisme dan komunisme terletak pada sarana yang digunakan untuk mengubah kapitalisme menjadi sosialisme. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dan seyogyanya dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. Paham sosialis juga lebih luwes dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap dan dalam hal kesediaan berperanserta dalam pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Paham sosialis ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Barat.

Pada pihak lain, paham komunis berkeyaninan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi, dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Dalam masa transisi dengan bantuan negara di bawah diktator proletariat, seluruh hak milik pribadi dihapuskan dan diambil alih untuk selanjutnya berada dalam kontrol negara.

Pada gilirannya, negara dan hukum akan lenyap karena tidak lagi diperlukan. Paham komunis ini pernah diterapkan di bekas negara Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Kini paham komunis masih diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC) dan Vietnam. Paham komunis di bekas negara Uni Soviet berbeda dengan paham komunis di RRC dalam penafsiran mereka atas ajaran Marxisme. Contohnya, Revolusi Oktober di Uni Soviet dimotori oleh kelompok pelopor (vanguard group), sedangkan revolusi di RRC dilakukan dengan cara gerilya bersama petani.

Perubahan-perubahan drastis dalam peta politik dan ekonomi, seperti kehancuran di Uni Soviet dan kejatuhan rezim komunis di negara-negara Eropa Timur pada sejak 1989 menunjukkan sosialisme dan komunisme tengah dilanda krisis berat. Hal terbaik yang mungkin muncul dari krisis ini berupa timbulnya sosialisme yang berwajah manusiawi (sosialisme humanis), sedangkan kemungkinan terburuk yang mungkin muncul dari krisis ini berupa hancurnya komunisme.

FASISME

Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Hal itu akan dapat dicapai apabila terdapat seorang pemimpin kharismatis sebagai simbol kebesaran negara yang dilakukan oleh massa rakyat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan dan simbol-simbol yang ditatanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman (Hitler), Jepang, Italia (Mussolini), dan Spanyol.

Dewasa ini pemikiran fasisme cendrung muncul sebagai kekuatan reaksioner (right wing) di negara-negara maju, seperti skin ilead dan kluk kluk klan di Amerika Serikat yang berusaha mencapai dan mempertahankan supremasi kulit putih.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA INDONESIA

 

Pengertian Pancasila

Ditinjau dari asal-usulnya, kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta yang mengandung dua suku kata, yaitu panca dan syila. Panca berarti lima dan syila dengan huruf i yang dibaca pendek mempu-nyai arti 5atu sendi, dasar, alas atau asas. Sedangkan syila dengan peng-ucapan i panjang (syi:la) berarti peraturan tingkah laku yang baik, utama atau yang penting. Dengan demikian Pancasila dapat diartikan berbatu sendi lima, atau lima tingkah laku utama, atau pelaksanaan lima kesusilaan Pancasyila Krama).

Apabila ditinjau dari segi kesejarahan (historis), istilah Pancasila pertama kali ditemukan dalam agama Budha. Dalam Kitab Tri Pitaka Pancasila diartikan sebagai lima aturan kesusilaan yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penganut agama Buddha. Dalam Kitab Vinaya Pitaka, yang merupakan salah satu bagian dari Kitab Tri Pitaka, disebut ada lima pantangan atau lima larangan yang wajib dihindari oleh setiap pemeluk Budha, yaitu: menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari perzinaan, menghindari kebohongan, menghindari makanan dan minuman yang memabukkan yang menyebabkan ketagihan.

Masuknya agama Buddha ke Indonesia turut membawa ajaran Pancasila tersebut. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk istilah Pancasila dimasukkan dalam kitab Negarakertagama karya Empu Prapanca. Dalam buku tersebut dituliskan “Yatnanggegwani Pancasyiila Kertasangskarbhisekaka Krama” yang artinya Raja menjalankan ke lima pantangan (Pancasila) dengan setia. Istilah Pancasila juga dapat kita jumpai dalam sebuah kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam buku itu terdapat istilah Pancasila yang diartikan sebagai pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu:

• Tidak boleh melakukan kekerasan

• Tidak boleh mencuri

• Tidak boleh berwatak dengki

• Tidak boleh berbohong

• Tidak boleh mabuk minuman keras.

Tokoh yang mengajukan rumusan awal Pancasila adalah Prof. Dr. Supomo dan Ir. Soekarno. Garuda Pancasila, lambang negara RI. Badannya dilindungi dengan perisai yang memuat lambang kelima sila Pancasila.

- Bintang bersudut lima, lambang sila pertama

- Rantai bermata bulatan dan persegi, lambang sila kedua

- Pohon beringin, lambang sila ketiga

- Kepala banteng, lambang sila keempat

- Padi dan kapas, lambang sila kelima.

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, istilah Pancasila kembali mencuat ke permukaan. Pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno dalam pidatonya mengatakan “ … namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.” Setelah berakhirnya sidang BPUPKI tersebut dibentuklah Panitia Sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan “Piagam Jakarta”. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menetapkan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat Pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan urutan sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

c. Persatuan Indonesia

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Sejarah Perumusan Pancasila

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya, ternyata lebih kejam daripada pemerintah Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah muncul perlawanan terhadap Jepang.

Pada tahun 1943 posisi Jepang semakin genting karena menghadapi gempuran tentara Sekutu. Di samping itu, mereka juga menghadapi perlawanan di setiap daerah. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mendesak Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Desakan tersebut ternyata mendapatkan respon dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koyso menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut. dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoshakai pada 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 anggota berasal dari Indonesia, 4 anggota keturunan Cina, satu anggota keturunan Belanda dan satu anggota dari keturunan Arab. Dalam salah satu sidang BPUPKI, tepatnya tanggal 1 Joni 1945, telah diadakan pembicaraan mengenai dasar negara Indonesia.

Dalam sidang tersebut Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya dan mengemukakan lima prinsip yang sebaiknya dijadikan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu:

a. Kebangsaan Indonesia

b. Internasionalisme atau perikemanusiaan

c. Mufakat atau demokrasi

d. Kesejahteraan sosial

e. Ketuhanan

Ir. Soekarno kemudian menegaskan bahwa kelima alas itu dinamakan Pancasila. Setelah Sidang I BPUPKI berakhir dibentuklah Panitia Kecil atau Panitia Sembilan untuk merumuskan ide dasar negara dengan bahan utama yang telah dibi.carakan dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil bersidang dan berhasil merumuskan Piagam Jakarta, yaitu:

a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

c. Persatuan Indonesia

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah BPUPKI dibubarkan, sebagai gantinya dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas semula dari panitia ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan serah terima kemerdekaan yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun dengan takluknya Jepang kepada Sekutu. maka pada tanggal 14 Agustus terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan yang baik dan sempit itu akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan langkah besar dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan berhasil menetapkan:

a. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

b. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam UUD 1945 inilah rumusan Pancasila yang sah sebagai dasar negara dapat kita temui, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan rumusan sebagai berikut.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Kemanusiaan yang adil dan beradab

c. Persatuan Indonesia

d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara dapat berupa suatu falsafah yang dapat merangkum atau menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Dasar negara merupakan fondasi atau landasan yang kuat dan kokoh serta tahan terhadap segala gangguan, hambatan maupun rintangan dari dalam maupun dari luar, sehingga bangunan gedung di atasnya dapat berdiri dengan kokoh dan kuat. Bangunan itu ialah negara Republik Indonesia yang ingin mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Tujuan dirumuskannya Pancasila oleh para pendiri negara adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Radjiman Widyodiningrat bahwa hakikat Pancasila adalah sebagai dasar negara. Demikian pula Muhammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno juga menyebutkan perlu adanya dasar negara Indonesia yang merdeka yaitu Pancasila. Dengan demikian, para pelaku sejarah memang berniat merumuskan Pancasila sebagai landasan negara, sebagai falsafah negara dan ideologi negara dan tidak ada niatan lainnya.

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi dasar atau pedoman dalam penyelenggaraan negara. Seandainya negara adalah sebuah bangunan, maka Pancasila sebagai fondasi yang nantinya akan dijadikan tempat berpijak bangunan-bangunan berikutnya. Dengan demikian, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan negara serta berbagai peraturan lainnya yang mengatur di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Di samping Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai cumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Oleh sebab itu, Pancasila di samping memerankan diri sebagai dasar negara juga memerankan diri sebagai sumber tertib hukum bagi Republik Indonesia.

Pada zaman Orde Baru, fungsi Pancasila sebagai sumber hukum diperkuat melalui UU Keormasan Tahun 1985, yaitu UU No. 5 Tandn 1985 tentang keharusan semua kekuatan politik mencantumkan Pane asila sebagai satu-satunya asas dalam anggaran dasarnya. Selain itu. L-1. No.8 Tahun 1985 juga mengharuskan semua organisasi sosial kemasyarakatan mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Maka pada kedua Undang-undang tersebut, Pancasila tidak hang a dianggap sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai Anggaran Dasar (AD bagi seluruh organisasi politik, kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Hal ini menyebabkan perluasan makna Pancasila yang tidal; sesuai dengan Tap. MPRS No.XX/MPRS/1966. jo. Tap. MPR No.V MPR/1973, jo. Tap MPR No.IX/MPR/1978 dan dipertegas lagi dalam Tap. MPR No.XVIII/MPR/1998 yang berisi tentang pengembalian kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Ideologi berasal dari kata idea yang artinya pemikiran, khayalan. konsep, keyakinan, dan kata logos yang artinya logika, ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan ilmu tentang keyakinankeyakinan atau gagasan-gagasan. Ada beberapa pengertian ideologi menurut para tokoh seperti berikut.

a)       Menurut Destutt de Tracy, ideologi diartikan sebagai Science of Ideas, di dalamnya ideologi dijabarkan sebagai sejumlah program yang diharapkan membawa perubahan lembaga dalam suatu masyarakat.

b)       Kirdi Dipoyuda membatasi pengertian ideologi sebagai suatu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial termasuk kehidupan negara.

c)       Menurut Ali Syariati, ideologi adalah keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras tertentu.

d)       Menurut Sastrapratedja, ideologi adalah suatu kompleks gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.

Ideologi umumnya dirumuskan dari pandangan hidup, baik pandangan yang bersumber dari ajaran agama maupun dari falsafah hidup. Ideologi yang berasal dari ajaran agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun agama lainnya, ideologi ini biasanya bersifat umum dan universal, artinya berlaku untuk semua umat manusia. Sedangkan ideologi yang berdasarkan falsafah hidup biasanya berlaku untuk partai, kelas maupun bangsa bersangkutan, sehingga herlaku lokal atau untuk kelompok atau bangsa itu sendiri. Dari pengertianpengertian ideologi di atas, maka dapat dikaji lebih lanjut mengenai unsurunsur suatu ideologi. Menurut Koento Wibisono ada tiga unsur penting dalam suatu ideologi, yaitu:

a)       Keyakinan, yaitu setiap ideologi selalu menunjukkan gagasan vital yang sudah diyakini kebenarannya untuk dijadikan dasar dan arch strategic bagi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

b)       Mitos, yaitu konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran yang secara optimal dan pasti, yang menjamin tercapainya tujuan melalui cara-cara yang telah ditentukan.

c)       Loyalitas, yaitu setiap ideologi menuntut keterlibatan optimal atas dasar loyalitas dari pendukungnya.

Sedangkan Sastrapatedja mengemukakan tiga unsur yang ada dalam pengertian ideologi, yaitu:

a)       Interpretasi, yaitu adanya suatu penafsiran terhadap kenyataan dan realitas.

b)       Preskripsi, yaitu setiap ideologi memuat seperangkat nilai atau suatu ketentuan moral.

c)       Program Aksi, yaitu ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan.

 Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan ideologi adalah sekumpulan gagasan atau keyakinan yang disusun secara sistematis dan menyeluruh dan diyakini kebenarannya dalam suatu masyarakat atau bangsa, sehingga berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ideologi Pancasila merupakan salah satu bentuk ideologi yang berkembang di tengah-tengah ideologi dunia. Contoh-contoh ideologi lain ada dalam sejarah bangsa-bangsa adalah:

a)       komunisme,

b)       sosialisme,

c)       kapitalisme,

d)       komunitarianisme,

e)       liberalisme,

f)         konservatisme,

g)       nazisme,

h)       monarkisme,

i)         fasisme dan

j)         anarkisme

k)       demokrasi

Dengan memperhatikan pengertian dan unsur-unsur ideologi, dapat dikatakan bahwa semua komponen itu adalah pandangan hidup yang sudah disertai dengan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan sudah menjadi milik kelompok atau bangsa tertentu. Nlisalnya ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam suatu ideologi harus terkandung tiga komponen dasar, yaitu:

  • Keyakinan hidup, yaitu konsepsi yang menyeluruh tentang alam semesta (kosmos). Dalam konsepsi ini akan dihadapkan antara keyakinan hidup dengan alam semesta, yang di dalamnya tercermin tiga keyakinan dasar, yaitu hal yang menyangkut hakikat diri pribadi, hakikat yang menyangkut hubungannya dengan sesama, serta hubungan antara pribadi dengan Tuhan.
  • Tujuan hidup, yaitu konsepsi tentang cita-cita hidup yang diinginkan.
  • Cara-cara yang dipilih untuk mencapai tujuan hidup, termasuk juga di dalamnya berbagai macam institusi (lembaga), program aksi, dan lain sebagainya.

Pancasila telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu ideologi. Unsur keyakinan hidup dalam Pancasila tercermin pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia merumuskan tujuan hidupnya dalam sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hidup yang sangat mulia itu tentunya harus diperjuangkan dengan segala pengorbanan dengan cara-cara yang efektif . Cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan sila kelima adalah melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sila inilah tercermin makna demokrasi. Dengan prinsip demokrasi, tujuan hidup bangsa dan negara akan diupayakan untuk diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Suatu ideologi harus mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan hambatan serta perkembangan dari dalam negeri maupun perkembangan global. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak akan menutup rapatrapat terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada era globalisasi dan era informasi. Oleh sebab itu, Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, artinya Pancasila harus membuka diri terhadap perubahan dan tuntutan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat ditunjukkan dengan memenuhi persyaratan tiga dimensi, yaitu:

a)       Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut harus bersumber dari kenyataan hidup yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dan menghayati ideologi tersebut, karena digali dan dirumuskan dari budaya sendiri. Pada gilirannya nanti akan merasa memiliki dan berusaha mempertahankannya. Ideologi Pancasila benar-benar mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur tersebut merupakan kenyataan yang ada dan hidup dalam masyarakat. Dengan demikian bangsa Indonesia betul-betul merasakan dan menghayati nilai-nilai tersebut dan tentunya akan berusaha untuk mempertahankannya.

b)       Dimensi idealisme, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan cita-cita tersebut suatu bangsa akan mengetahui ke arah mana tujuan akan dicapai. Pancasila adalah suatu ideologi yang mengandung cita-cita yang akan dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Cita-cita tersebut akan mampu menggugah harapan dan memberikan optimisme Berta motivasi kepada bangsa Indonesia. Maka semua itu harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c)       Dimensi fleksibilitas, yaitu suatu dimensi yang mencerminkan kemampuan suatu ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Mempengaruhi berarti ikut memberikan warna dalam perkembangan masyarakat, sedangkan menyesuaikan diri berarti masyarakat berhasil menemukan pemikiran-pemikiran baru terhadap nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Ideologi Pancasila memiliki sifat yang fleksibel, luwes, terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Dengan sifat fleksibel tersebut ideologi Pancasila akan tetap aktual dan mampu mengantisipasi tuntutan perkembangan zaman.

NILAI-NILAI PANCASILA

Pancasila sebagai suatu ideologi mengandung nilai-nilai yang disaring dan digali dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilainilai tersebut memberikan pengaruh bentuk sikap dan perilaku yang positif. Nilai dapat diartikan sebagai kualitas atau isi dari sesuatu. Orang yang akan menilai berarti menimbang sesuatu. Artinya, suatu kegiatan manusia rang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan.

Keputusan tersebut dapat menggambarkan apakah sesuatu itu berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Sesuatu dikatakan bernilai apabila is mempunyai l.egunaan, keberhargaan (nilai kebenaran), keindahan (nilai estetis), kebaikan (nilai moral atau etis) maupun mengandung unsur religius (nilai agama). Sesuatu yang bernilai akan selalu dihargai dan dihormati di manapun sesuatu itu berada. Suatu contoh, sebatang emas akan tetap menjadi barang yang dicari dan diminati orang banyak, walaupun berada di tempat yang kotor sekalipun, karena emas dianggap sebagai barang yang berharga. Demikian pula seseorang yang selalu mematuhi dan menjalankan ketentuan-ketentuan agama akan selalu dihormati oleh orang lain karena orang itu mencerminkan nilai-nilai religius.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro, nilai dapat dibagi rnenjadi tiga, yaitu:

  1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia.
  2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan aktivitas.
  3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Sedangkan nilai kerohanian dapat diperinci menjadi empat macam, yaitu:

  1. Nilai kebenaran/kenyataan, yaitu nilai yang bersumber dari pada unsur akal manusia (rasio, budi, cipta).
  2. Nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia
  3. Nilai kebaikan atau nilai Moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak/kemauan manusia.
  4. Nilai religius, merupakan nilai ketuhanan, kerohanian tertinggi dan mutiak. Nilai ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut.

 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

 Sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa “mengandung dua pengertian pokok, yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yaitu zat yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta. Oleh karena itu, Tuhan Bering disebut Causa Prima, yaitu penyebab pertama yang tidak disebabkan lagi. Tuhan. selaku causa prima mempunyai sifat yang abadi, yang sempurna, yang kuasa, tidak berubah, tidak terbatas, dzat yang mutlak yang adanya tidak terbatas, pengatur segala tertib alam. Sedangkan Yang Maha Esa dapat diartikan yang Mahasatu atau yang Mahatunggal, dan tidak ada yang mempersekutukan-Nya. Hal ini berarti Tuhan tidak tersusun dari beberana unsur. Ia esa pada dzat-Nya, esa pada sifat-Nya dan esa dalam perbuatanNya. Oleh sebab itu, tidak satu pun yang dapat menyamai-Nya, Diaia dzat yang Mahasempurna.

Dengan demikian, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan: Yang Maha Esa, Tuhan Pencipta Alam Semesta beserta isinya. Kepercayaan dan ketaqwaan tersebut mengandung pengertian selalu berusaha menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengandung makna monotheisme yang absolut. yaitu dzat yang senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada umat manusia, pencipta segala sesuatu yang ada, pengatur alam semesta. dialah dzat yang maha tunggal dan tiada sekutu bagi-Nya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga mengandung arti bahwa bangsa dan negara Republik Indonesia dalam hidup dan kehidupannya harus benarbenar meyakini dan menyadari akan kekuasaan Tuhan yang bersifat mutlak tidak terbagi, sehingga sila ini mempunyai kedudukan yang terpuncak, yang teramat luhur dan mulia. Untuk memperkuat sila Ketuhanan Yang Maha Esa maka dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 disebutkan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah:

  • Adanya sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  • Kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  • Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antarpemeluk beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  • Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak asasi yang paling hakiki.
  • Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
  • Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Tiap-tiap penduduk mempunyai kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

 2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan sifat hakiki manusia sebagai makhluk sosial (homo socius). Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan melengkapi manusia dengan jasmani dan rohani, yang keduanva merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sering disebut pribadi manusia. Manusia tanpa unsur rohani adalah mati karena tidak mempunyai arti apa-apa, tidak punya rasa, keinginan, daya pikir maupun roh atau nyawa. Manusia dengan segala kesempurnaan rohani, tanpa asmani hanya merupakan sekumpulan keinginan-keinginan, perasaan dan vita-cita yang tak mungkin untuk diwujudkan karena manusia itu tanpa bentuk dan tanpa sarana untuk rnencapai cita-citanya.

Adil dalam pengertian yang objektif diartikan sebagai apa adanya. Seseorang dikatakan adil apabila memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya. Memperlakukan seseorang dengan pilih kasih dan berat sebelah bisa dikatakan sebagai perlakuan tidak adil. Dengan demikian, prang yang bersikap adil tentunya is tidak akan mempunyai sifat yang sewenang-wenang.

Beradab berasal dari kata adab yang diartikan budaya, sedangkan bradab berarti berbudaya. Manusia yang beradab berarti manusia yang tingkah lakunya selalu dijiwai oleh nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai budaya merupakan nilai-nilai yang luhur yang dijunjung tinggi oleh manusia. Oleh sebab itu, nilai-nilai luhur tersebut dapat dijadikan pedoman dan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan suatu kebulatan pengertian yang lengkap tentang manusia. Hal ini berarti di samping sebagai makhluk individu manusia juga sebagai makhluk sosial, di mana keduanya harus ditempatkan pada tempat yang sesuai. Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat pula diartikan sebagai suatu penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur, tanpa membeda-bedakan perbedaan keyakinan hidup, status sosial, politik, ras, warna kulit, keturunan, bahasa, agama, budaya, adat-istiadat maupun suku.

Tuhan menciptakan manusia dalam kedudukan yang sama dan sederajat. Oleh sebab itu kita harus saling menghormati dan menghargai setiap orang dengan baik. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut:

  • Mengakui dan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
  • Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan, suku, ras, keturunan, adat, status sosial, warna kulit, jenis kelamin, dan lain sebagainya.
  • Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa (tepo seliro).
  • Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
  • Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
  • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  • Berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran.
  • Bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia.
  • Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Sila Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia terdiri dari dua kata yang penting yaitu persatuan dan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak pecah-belah. Sedangkan persatuan mengandung pengertian disatukannya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan. Keanekaragaman masyat:akat Indonesia diharapkan dapat diserasikan menjadi satu dan utuh, tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Indonesia dapat diartikan secara geografis, atau dapat dilihat sebagai bangsa. Indonesia dalam pengertian geografis adalah bagian bumi yang membentang dari 95 – 141 derajat Bujur Timm- dan 6 derajat Lintang Utara sampai dengan 11 derajat Lintang Selatan. Sedangkan Indonesia dalam pengertian bangsa adalah suatu bangsa yang secara politis hidup dalam wilayah tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persatuan Indonesia mengandung arti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan yang didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia mengandung arti kebangsaan (nasionalisme), yaitu bangsa Indonesia harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga negara, tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit, yang hanya mengagungkan bangsanya sendiri dan merendahkan bangsa lain, tetapi kebangsaan yang menuju persaudaraaan dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa saling menghormati dan saling menghargai.

Rasa kebangsaan yang berlebihan sehingga memandang rendah bangsa lain disebut dengan chauvinisme.

Dengan demikian, secara lebih rinci sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai sebagai berikut.

  • Dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  • Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  • Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
  • Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
  • Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
  • perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  • Mengembangkan persatuan berdasar Bhineka Tunggal Ika.
  • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

 4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Untuk menjelaskan sila ini ada beberapa kata perlu dipahami, yaitu kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan juga sering disebut kedaulatan rakyat. Hal ini berarti rakyatlah yang berkuasa, rakyatlah yang memerintah atau sering disebut dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Hikmat kebijaksanaan mempunyai arti suatu sikap yang dilandasi penggunaan akal sehat dan selalu mempertimbangkan kepentingan persatuan dan kesatuan. Kepentingan rakyat akan dijamin dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan berarti suatu tata cara yang khas bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan berdasarkan mufakat. Pelaksanaan dari kebenaran ini, memerlukan semangat mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan daerah, golongan maupun pribadi. Hal ini merupakan itikad yang baik dan ikhlas dilandasi pikiran yang sehat, ditopang oleh kesadaran bahwa kepentingan bangsa dan negara mengalahkan kepentingan yang lain.

Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat mengambil bagian dalam urusan negara. Bentuk keikutsertaan itu ialah badan-badan perwakilan, baik pusat maupun daerah. Keanggotaan badan-badan perwakilan itu ditentukan melalui suatu pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung arti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya, dilakukan melalui perwakilan. Keputusankeputusan yang diambil oleh wakil-wakil rakyat dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh akal sehat Berta penuh rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah:

  • Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
  • Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
  • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  • Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam musyawarah.
  • Dengan itikad baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
  • Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  • Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
  • Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk menyalurkan aspirasinya.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial adalah keadaan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Artinya, keadilan itu tidak untuk golongan tertentu saja tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakaan kekayaan, jabatan maupun suku tertentu. Keadilan sosial dapat diartikan suatu pengaturan yang tepat dari suatu masyarakat nasional yang bertujuan untuk memupuk dan mendorong perkembangan segenap kemampuan yang setinggi mungkin dari seluruh kepribadian anggota masyarakat. Seluruh rakyat Indonesia adalah setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia baik yang mendiaini wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara yang berada di negara lain.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah setiap rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik. ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pengertian adil juga mencakup pengertian adil dan makmur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai pengertian pada dua aspek tujuan hidup, yaitu :

  • Masyarakat yang berkeadilan, yaitu kondisi masyarakat yang menunjukkan pada tata kehidupan yang terpenuhi kebutuhan hidup manusianya dalam aspek rohani.
  • Masyarakat yang berkemakmuran, yaitu kondisi masyarakat yang menunjukkan pada tata kehidupan yang terpenuhi berbagai kebutuhan hidup dari segi material atau jasmani.

Secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial aagi seluruh rakyat Indonesia adalah:

  • Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
  • Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain.
  • Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
  • Tidak menggunakan hak milik perorangan untuk memeras orang lain.
  • Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
  • Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
  • Suka bekerja keras.
  • Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  • Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

 

Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Pancasila merupakan ideologi negara yang digali dari kepribadian bangsa dan nilai-nilai yang berkembang pada masa lampau. Oleh sebab itu sikap positif masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sudah tidak diragukan lagi. Walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain.

Jika kita mau berpikir lebih jernih, dan menengok latar belakang bangsa Indonesia yang beraneka ragam, baik suku, ras, agama, adat-istiadat, budaya, bahasa dan sebagainya, ideologi Pancasila merupakan bentuk ideologi yang paling tepat untuk mengakomodasi kemajemukan tersebut. Sejarah telah mengajarkan kepada kita, bahwa para tokoh pendiri (founding fathers) negara ini telah memikirkan secara mendalam sila-sila yang terdapat dalam Pancasila dan disertai rasa toleransi yang tinggi terhadap semua golongan, baik golongan nasionalis, Islam, Kristen dan unsur masyarakat lain.

Sikap positif warga negara dalam memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat sebagai berikut :

a.       Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan lingkungan yang paling efektif untuk menaaamkan nilai-nilai, baik nilai agama, sopan santun, disiplin, termasuk nilai-nilai Pancasila. Perwujudan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan penanaman terhadap nilai-nilai keTuhanan, bekerja sama antaranggota keluarga, kedisiplinan dalam berbagai hal, musyawarah dalam menyelesaikan masalah keluarga, tolong-menolong, kasih sayang dengan anggota keluarga.

b.       Lingkungan Sekolah

Kehidupan di sekolah merupakan bentuk miniatur dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu nilai-nilai yang berkembang di sekolah pun banyak yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kehidupan berdemokrasi melalui OSIS, mematuhi tata tertib, nilai sopan santun, tenggang rasa serta nilai-nilai keagamaan yang berkembang di sekolah merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila.

c.       Lingkungan Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Dalam lingkungan masyarakat banyak sekali kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, misalnya rembug desa, di lingkungan RT, RW, dan desa. Proses pengambilan keputusan selalu dilakukan melalui musyawarah berkembang sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling membantu, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat disebutkan sebagai berikut:

  • Adanya wadah untuk menyalurkan aspirasi rakyat yaitu MPR dan DPR
  • Pengambilan keputusan selalu mengutamakan musyawarah
  • Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara sesuai dengan Tap MPR No.XIIUMPR/1998
  • Pancasila sebagai sumber tertib hukum sesuai dengan Tap MPR No.UMPR/1983

 Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara telah beberapa kali mengalami cobaan, antara lain :

1)       Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948 yang ingin mendirikan negara komunis di Indonesia.

2)       Pemberontakan Darul Islam – Tentara Islam Indonesia (DI/TII), yang ingin mendirikan negara islam di Indonesia.

3)       Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 1965 yang dikenal dengan sebutan G 30 S PKI, PKI ingin mengganti dasar negara Pancasila menjasi komunis. Pemberontakan PKI tersebut dapat ditumpas oleh ABRI dari seluruh rakyat Indonesia yang setia pada Pancasila.

Upaya untuk mempertahan kan ideologi Pancasila dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut :

1)       Menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai pancasila.

2)       Melaksanakan ideologi pancasila secara konsisten.

3)       Menempatkan pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional.

4)       Menempatkan pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia.

 

Selesai

 

CopyRight © 2010

By Muhammad Hendri, S.Sos, S.Pd

HP : 081264070041 – (061)77813539

Email : muhammadhendri37@yahoo.com

Wibesite : www.muhammadhendri.blogspot.com

www.belajargeodenganhendri.wordpress.com

 

 

 

 

 

 

DEMOKRASI & SISTEM POLITIK

PELAKSANAAN DEMOKRASI

DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN

 

Pengantar

Sebagian besar negara-negara di dunia menamakan dirinya negara demokrasi. Bahkan negara yang tidak menjalankan prinsip-prinsip aemokrasi pun enggan apabila negaranya disebut sebagai negara yang tidak demokratis. Hal ini membuktikan bahwa paham demokrasi sudah menjadi paham yang dianut oleh negara-negara di dunia. Indonesia juga adalah negara yang bentuk tata pemerintahannya demokrasi seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kehidupan yang demokratis seakanakan menjadi sosok idola dalam masyarakat, khususnya semenjak digulirkannya gerakan reformasi oleh masyarakat bersama-sama mahasiswa. 

Pengertian Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang artinya rakyat, dan kratos (kratein) yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, atau dapat juga diartikan sebagai kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi pada mulanya digunakan di Yunani Kuno. Ketika itu rakyat menjadi penentu dalam ‘Kebijakan pemerintah. Mereka dapat memberikan pendapat dan suaranya secara langsung. Keikutsertaan rakyat pada waktu itu masih sangat dimungkinkan karena jumlah penduduk masih sedikit. Abraham Lincoln  adalah salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat yang sangat populer. la adalah seorang pejuang demokrasi dan emansipasi dengan mengesahkan undang-undang antiperbudakan.

Dengan adanya perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah uenduduk, demokrasi langsung tidak dapat diterapkan lagi, terutama di negara-negara besar yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar. Hal inilah yang mendorong muncunya demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Dasar pertimbangan dilaksanakannya demokrasi tidak langsung adalah bertambahnya jumlah penduduk, masalah yang dihadapi pemerintah semakin kompleks dan warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Rakyat memberikan kepercayaan kepada sekelompok orang untuk mengatur dan mengelola negara tentunya sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Pengertian demokrasi berdasarkan istilahnya dapat dilihat dari pendapat yang dikemukan oleh para ahli sebagai berikut:

  1. Menurut Joseph A. Schmeter, Demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetetif atas suara rakyat.
  2. Menurut Sidney Hook, demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
  3. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
  4. Menurut Affan Gaffar, demokrasi mempunyai dua makna, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif), yaitu demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, dan demokrasi empirik yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis.

Dari beberapa pengertian demokrasi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakikat demokrasi mengandung tiga hal, yaitu:

a.       Pemerintahan dari Rakyat (Government of the People)

Pemerintahan dari rakyat berkaitan dengan pemerintahan yang sah dan diakui oleh rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Dengan legitimasi dari rakyat pemerintahan itu dapat menjalankan roda birokrasi dan mewujudkan program-programnya sesuai dengan aspirasi rakyat.

b.       Pemerintahan oleh Rakyat (Government by People)

Pemerintahan oleh rakyat adalah pemerintahan yang mendapat kewenangan untuk menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan dan keinginannya sendiri. Di camping itu pemerintah berada di bawah pengawasan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah harus tunduk pada kehendak rakyat. Pengawasan itu dapat dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat atau DPR baik secara langsung maupun tidak langsung.

c.       Pemerintah untuk Rakyat (Government for the People)

Pemerintah untuk rakyat mengandung arti bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus didahulukan dan diutamakan di atas kepentingan yang lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendengarkan dan mengakomodir aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan program-programnya.

Menurut Affan Gaffar, demokrasi mempunyai dua makna, yaitu pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan demokrasi empirik.

Unsur-Unsur Pemerintahan yang Demokratis

Kekuasaan penguasa negara yang absolut, akan selalu menimbulkan pemerintahan yang otoriter, yaitu pemerintahan yang didasarkan kehendak sekelompok orang, sehingga menimbulkan kesewenangwenangan yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat.Untuk menghindari kekuasaan yang absolut, kekuasaan penguasa harus dibatasi oleh hukum. Ajaran inilah yang dinamakan Rule of Law (kedaulatan hukum) yaitu yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Dengan ajaran ini maka akan dapat menjauhkan diri dari tindakan yang sewenangwenang penguasa terhadap rakyat, dan sekaligus melindungi hak-hak rakyat. Suatu pemerintahan yang berpegang pada rule of law harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya supremasi hukum, yaitu hukum menempati posisi yang paling tinggi, di mana semua orang tunduk terhadap hukum.

b. Adanya perlakuan yang sama di depan hukum.

c. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Ada beberapa model demokrasi, yaitu :

1. Demokrasi Langsung (Direct Democracy).

Suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

2. Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy).

Suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keptusan-keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Suatu negara dikatakan sebagai suatu negara yang demokratis apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Partisipasi secara Aktif dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Partisipasi secara aktif warga negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat diarahkan untuk mengendalikan tindakantindakan para pemimpin negara, serta ikut berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu masyarakat juga dapat menyampaikan kritik, mengajukan gagasan, atau dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat melalui saluran-saluran yang demokratis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

b. Adanya Perlindungan terhadap Hak-hak Rakyat secara Konstitusional

Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara artinya hak-hak warga negara memperoleh jaminan perlindungan hukum yang kokoh dalam konstitusi negara (Undang-Undang Dasar). Dengan adanya jaminan yang tegas dari konstitusi diharapkan hak-hak warga negara dihormati, sehingga warga negara dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik tanpa adanya keraguan karena dijamin oleh konstitusi negara.

c. Adanya Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan peradilan dalam menjalankan fungsinya tidak dipengaruhi atau dicampurtangani oleh kekuasaan manapun termasuk kekuasaan eksekutif (presiden). Sehingga dalam mengambil suatu keputusan akan menggunakan pikiran jernih berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan masyarakat.

d. Adanya Pemilihan Umum yang Bebas

Pemilihan umum yang bebas adalah pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Pemilihan umum merupakan mekanisme untuk menentukan komposisi dalam pemerintahan dan parlemen secara berkala dan merupakan sarana utama bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu yang berkelanjutan merupakan langkah penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara.

e. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan untuk berorganisasi

Kebebasan menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan gagasan, pandangan atau pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota dari suatu partai politik atau organisasi masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan pada awalnya timbul dalam kehidupan politik sebagai reaksi terhadap absolutisme. Kebebasan diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memperjuangkan kepentingannya Berta melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara.

f. Adanya pengakuan dan supremasi hukum

Pengakuan dan supremasi hukum adalah hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan semua warga negara dan pemerintah tunduk dan taat kepada hukum. Penghormatan terhadap hukum harus di kedepankan baik oleh penguasa maupun oleh warga negara. Segala warga negara berdiri setara di depan hukum tanpa ada kecualinya. Ketaatan terhadap hukum merupakan salah satu syarat yang sangat mendasar bagi terwujudnya masyarakat yang demokratis.

Pemerintahan yang otoriter, adalah pemerintahan yang didasarkan pada kehendak sekelompok orang, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat.

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa. Sebelum Indonesia merdeka, kehidupan yang demokratis sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya berbagai perkumpulan dan perserikatan, seperti Budi Utomo, Serikat Islam, perkumpulan keagamaan (NU dan Muhammadiyah), perkumpulan partai-partai, perhimpunan pelajar, organisasi sosial dan lain-lain.

Salah satu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang sekaligus sebagai tonggak demokrasi di Indonesia adalah dengan adanya Konggres Pemuda II. Musyawarah yang diterapkan dalam Konggres Pemuda II akhirnya dapat membuat suatu kesepakatan penting dan sekaligus menyatukan semua komponen pemuda Indonesia yang semula terpecah-pecah dalam organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan, yaitu dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Bukti lain bahwa bangsa Indonesia sudah melaksanakan kehidupan yang demokratis adalah sidang BPUPKI yang membahas rancangan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar secara bermusyawarah. Demikian pula pada saat disusunnya teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia , yang kemudian dibacakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, merupakan wujud nyata dari pengambilan keputusan secara demokratis. Secara garis besar pelaksanaan demokrasi Indonesia yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaaan dibedakan menjadi beberapa periode, yaitu:

 a. Periode Berlakunya Demokrasi Liberal (1945-1959)

Pada masa ini, awal mulanya diterapkan demokrasi dengan sistem kabinet presidensial yaitu para menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, sehingga yang berhak memberhentikannya adalah presiden. Namun setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X yang menyatakan BP KNIP menjadi sebuah lembaga yang berwenang sebagaimana lembaga negara, kemudian diperkuat dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang menyatakan diperbolehkannya pembentukan multipartai, serta Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang menegaskan tanggung jawab adalah dalam tangan menteri. Lahirlah sistem pemerintahan parlementer yang pada prinsipnya menegaskan pertanggung jawaban menteri-menteri kepada parlemen. Pemberlakuan UUDS 1950 menegaskan berlakunya sistem parlementer dengan multipartai. Namun perkembangan partai-partai tidak dapat berlangsung lama karena koalisi yang dibangun sangat rapuh dan gampang pecah, sehingga mengakibatkan tidak stabilnya pemerintahan pada saat itu.

b. Periode Berlakunya Demokrasi Terpimpin (1959—1965)

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali, dan berakhirnya pelaksanaan demokrasi liberal. Kemacetan politik yang terjadi pada masa itu dapat diselesaikan dengan menggunakan demokrasi terpimpin, di mana dominasi kepemimpinan yang kuat akan dapat mengendalikan kekuatan politik yang ada pada saat itu. Keadaan pada masa demokrasi terpimpin diwarnai oleh tank menarik tiga kekuatan politik yang paling utama, yaitu Soekarno, Angkatan Darat dan PKI. Soekarno membutuhkan PKI untuk menandingi kekuatan Angkatan Darat yang beralih fungsi sebagai kekuatan politik, sedangkan PKI memerlukan Soekarno untuk mendapatkan perlindungan presiden dalam melawan Angkatan Darat. Angkatan darat sendiri membutuhkan Soekarno untuk mendapatkan legitimasi agar dapat terjun ke arena politik Indonesia.

Adanya tarik ulur dalam kehidupan politik saat itu, memunculkan masalah-masalah besar yang menyimpang dari kehidupan demokrasi yang berdasarkan UUD 1945, yaitu:

1)       Presiden diangkat sebagai presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS No.lI1/1963.

2)       Adanya perangkapan jabatan oleh beberapa orang, di mana seorang anggota kabinet dapat juga sekaligus menjadi anggota MPRS.

3)       Keanggotaan MPRS dan lembaga negara lain tidak melalui proses demokrasi yang baik, karena dilakukan dengan cara menunjuk seseorang untuk menjadi anggota lembaga negara tertentu.

4)       Pelaksanaan demokrasi terpimpin cenderung berpusat pada kekuasaan presiden yang melebihi apa yang ditentukan oleh UUD 1945, yaitu dengan keluarnya produk hukum yang setingkat undangundang dalam bentuk penetapan presiden (Penpres). Misalnya Penpres No.2/1959 tentang pembentukan MPRS, Penpres No.3/1959 tentang DPAS dan Penpres No.3/1960 tentang DPRGR.

5)       DPR basil Pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden karena RAPBN yang diajukan pemerintah tidak disetujui DPR, dan dibentuklah DPRGR tanpa melalui pemilu.

6)       Terjadinya penyelewengan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945, dengan berlakunya ajaran Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunis).

7)       Terjadinya Pembrontakan Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI) yang mengajarkan ideologi komunis. Peristiwa Gerakan 30 September PKI dapat ditumpas dan dibubar:an beserta dengan antek-anteknya, bahkan PKI menjadi organisasi :eriarang. Hancurnya PKI, menandai berakhirnya sistem demokrasi terpimpin dan munculnya Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila pan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

c. Periode Berlakunya Demokrasi Pancasila (1965—1998)

Gerakan pembrontakan yang dilakukan oleh PKI merupakan puncak penyimpangan yang terjadi pada masa berlakunya demokrasi terpimpin. Tetapi hal ini menjadi titik tolak bagi pengemban Surat Perintah 11 Maret, yaitu Soeharto untuk menuju puncak kepemimpinan nasional dengan dikeluarkannya ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967 tentang Pengangkatan Soeharto menjadi Presiden Negara Republik Indonesia.

Pada masa orde baru berlaku sistem demokrasi pancasila. Dikatakan demokrasi pancasila karena sistem demokrasi yang diterapkan didasarkan pada Pancasila, yang intinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakiln yang dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan menjiwai sila kelima. Pengertian demokrasi pancasila tersebut sesuai dengan Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila, di mana dalam ketetapan tersebut disebutkan istilah Demokrasi Pancasiia adalah sama dengan sila keempat dari Pancasila.

Ada beberapa fungsi Demokrasi Pancasila, yaitu:

1) menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara;

2) menjamin tetap tegaknya negara Proklamasi 17 Agustus 1945;

3) menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia;

4) menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila;

5) menjamin adanya hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara lembaga-lembaga negara;

6) menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

Prinsip atau asas pelaksanaan Demokrasi Pancasila menurut pemerintahan orde baru ada tiga, yaitu:

1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan martabat manusia;

2) kekeluargaan dan gotong royong;

3) musyawarah mufakat.

Namun, demokrasi pancasila dalam era Orde Baru hanya sebatas keinginan yang belum pernah terwujud. Karena gagasan yang baik tu baru sampai taraf wacana belum diterapkan. Praktik kenegaraan dan pemerintahan pada rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. M. Rusli mengungkapkan ciri-ciri rezim orde haru sebagai berikut.

1)       Adanya dominasi peranan ABRI dengan adanya Dwi Fungsi ABRI pada saat itu, yaitu disamping sebagai kekuatan pertahanan keamanan ABRI juga mempunyai peranan dalam bidang politik. Hal ini dapat dilihat dengan jatah kursi yang diberikan ABRI dalam MPR;

2)       Adanya birokrasi dan sentralisasi dalam pengambilan keputusan politik;

3)       Adanya pembatasan terhadap peran dan fungsi partai dalam pengambilan keputusan politik;

4)       Adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik;

5)       Adanya massa mengambang

6)       Adanya monolitisasi ideologi negara; yaitu negara tidak membiarkan berkembangnya ideologi-ideologi lain;

7)       Adanya inkorporasi; yaitu lembaga-lembaga non pemerintah diharapkan menyatu dengan pemerintah, padahal seharusnya sebagai alat kontrol bagi pemerintah.

Kepemimpinan pada masa Orde Baru bertumpu pada Soeharto sebagai presiden, ABRI, Golkar, dan birokrasi. Pengambilan kebijakan bidang ekonomi lebih ditonjolkan tetapi ruang kebebasan lebih dipersempit, sehingga pada pemerintahan orde baru nyaris tanpa kontrol masyarakat. Hal ini mengakibatkan kemajuan ekonomi digerogoti oleh korupsi, nepotisme, dan kolusi.

d. Periode Berlakunya Demokrasi dalam Era Reformasi (1998 – Sekarang)

 Runtuhnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis kepercayaan yang direspon oleh kelompok penekan (pressure group) dengan mengadakan berbagai macam demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, LSM, politisi, maupun masyarakat. Runtuhnya kekuasaan rezim orde baru telah memberikan harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masa peralihan demokrasi ini merupakan masa yang sangat rumit dan kritis karena pada masa ini akan ditentukan kearah mana demokrasi akan dibangun. Keberhasilan dan kegagalan suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor, yaitu:

1) komposisi elite politik

2) desain institusi politik

3) kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik dikalangan elite dan non elite politik

4) peran masyarakat madani.

Keempat faktor tersebut harus berjalan sinergis sebagai modal untuk mengkonsolidasikan demokrasi. Sedangkan Azyumardi Azra menyatakan langkah yang harus dilakukan dalam transisi Indonesia menuju demokrasi sekurang-kurangnya mencakup reformasi dalam tiga bidang besar, yaitu:

1)       reformasi konstitusional (constitutional reform) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal sistem politik.

2)       reformasi kelembagaan (institutional reform and empowerment), yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik;

3)       pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.

Sedangkan dinamika demokrasi pada masa reformasi dapat dilihat berdasarkan aktifitas kenegaraan sebagai berikut :

1)       Dikeluarkanya Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, memberikan ruang dan gerak lebih luas untuk mendirikan partai politik yang memungkinkan berkembangnya multipartai. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tabun 2002 Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan “partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris”.

2)       Undang-Undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota maupun DPD. Bahkan pemilihan presiden dan wakilnya juga dilaksanakan secara langsung.

3)       Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa dan bertanggung jawab dibuktikan dengan keluarnya ketetapan MPR No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

4)       Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap ekskutif, sehingga terjadi check and balance.

5)       Lembaga tertinngi negara MPR berani mengambil langkah-langkah politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada pemerintah dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan kemajuan (progress report).

6)       Adanya kebebasan media massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut surat ijin penerbitannya.

7)       Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden paling lama adalah 2 periode masa kepemimpinan.

Nilai-Nilai Demokrasi

Demokrasi bukan hanya merupakan sistem pemerintahan saja, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu. Oleh karena itu, demokrasi mengandung unsur-unsur nilai (value). Henry B Mayo telah mencoba untuk merinci nilai-nilai ini, namun dengan catatan tidak semua masyarakat yang demokrasi menganut nilai-nilai yang dirinci ini.

 Beberapa nilai demokrasi yang disampaikan oleh Henry B Mayo, yaitu:

  1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan dianggap wajar untuk diperjuangkan dalam alam demokrasi. Perselisihan-persilihan itu harus dapat diselesaikan melalui perundingan serta dialog yang terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat.
  2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dalam setiap masyarakat yang modern akan terjadi perubahan sosial, yang disebabkan oleh faktorfaktor perkembangan teknologi, perubahan-perubahan pola kepadatan penduduk, pola-pola perdagangan dan sebagainya. Pemerintah harus dapat mengambil suatu kebijakan kepada perubahan-perubahan ini.
  3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Pergantian atas dasar keturunan atau dengan mengangkat dirinya sendiri ataupun melalu coup d’etat, dianggap tidak wajar dalam demokrasi.
  4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Golongangolongan minoritas, yang sedikit banyak akan terkena paksaan, akan lebih menerima bila diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif. Mereka dapat lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat.
  5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
  6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena itu golongan-golongan terbesar diwakili dalam lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan tidak adil.

Lembaga-lembaga yang dibutuhkan oleh demokrasi untuk mewujudkan nilai-nilai operasional di atas adalah :

  1. Pemerintahan yang bertanggungjawab.
  2. Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan adil.
  3. Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
  4. Pers yang bebas.
  5. Sistem peradilan yang bebas dan mandiri.

Unsur-unsur pokok demokrasi sebagai pandangan hidup, yaitu :

  1. Empiris rasional. Empiris rasional memandang kebenara sebagai proses tanpa akhir dalam mempelajari ilmu alam maupun ilmu tentang manusia, dan semua pengetahuan timbul dari pengalaman empirik. Ilmu pengetahuan dan demokrasi sama-sama memberi tekanan pada masalah prosedur, bukan soal apa tapi bagaimana jawaban-jawaban akan terbentuk sebagai hasil usaha menemukan pengetahuan yang benar.
  2. Pementingan individu. Dalam pandangan demokrasi liberal, tidak ada lembaga sosial atau politik atau negara yang mempunyai tujuan selain melayani kepentingan individu. Inilah yang membedakan demokrasi dengan sistem totaliter.
  3. Teori instrumental tentang negara. Teori ini memandang negara sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luhur dari mekanisme itu sendiri. Baik Plato maupun Aristoteles, perintis utama teori politik barat, memahami negara sebagai ‘kebijakan moral yang tertinggi’ yang merupakan sumber nilai-nilai moral dan kekayaan rohani bagi individu.
  4. Prinsip kesukarelaan. Semua hak warga negara dijalankan secara sukarela tanpa ada paksaan dari negara. Prinsip ini memihak pada masyarakat kecil dan menentang pemerintahan yang terpusat.
  5. Hukum di balik hukum. Liberalisme selalu menganut pemikiran bahwa hubungan antara negara dan masyarakat atau antara pemerintah dan individu akhirnya ditentukan oleh hukum yang kedudukannya lebih tinggi daripada hukum negara. Dalam hal ini, pemerintah/DPR tidak bisa membuat hukum tanpa melewati prosedur yang semestinya.
  6. Pementingan cara tau prosedur dalam kehidupan yang demokratis didasarkan pada kesadaran bahwa tujuan tidak dapat dipisahkan dari cara atau alat, tetapi merupakan perpanjangan tau persambungan dari alat tersebut.
  7. Musyawarah dan mufakat, merupakan cara yang ditempuh oleh masyarakat demokrasi untuk mempertahankan berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda.
  8. Persamaan asasi semua manusia merupakan inti doktrin dan kebijakan yang sering disalah artikan. Demokrasi tidak pernah mengatakan bahwa semua orang sama, tetapi bahwa dalam hal-hal mendasar semua manusia sama. Justru faktor keunikan pada setiap individu menciptakan semacam kesamaan atau kesederajatan di antara manusia. Menurut teori demokrasi, kesamaan asasi yang dibawa sejak lahir sifatnya bukan hadiah atau pemberian, tetapi merupakan suatu peluang atau tantangan.

 Ada tiga asumsi yang membuat demokrasi diterima secara luas di dunia, yaitu :

  1. Demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara.
  2. Demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai kepada jaman Yunani kuno, sehingga ia tahan bantingan jaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil.
  3. Demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya.

 Macam-macam pola transisi menuju demokrasi :

  1. Pola transformasi, dimana elit penguasa mengambil prakarsa memimpin upaya demokratisasi. Pola ini terjadi di Spanyol dan Brazil.
  2. Pola ‘replacement’, dimana kelompok oposisi memimpin perjuangan menuju demokrasi, seperti di Argentina, Jerman Timur dan Portugal.
  3. Pola ‘transplacement’, di mana demokratisasi berlangsung sebagai akibat negosiasi dan ‘bargaining’ antara pemerintah dengan kelompok oposisi. Ini terjadi di Nikaragua, Polandia, dan Bolivia.
  4. Pola intervensi, yaitu lembaga-lembaga demokratis dibentuk dan dipaksakan berlakunya oleh aktor dari luar, seperti di Granada dan Panama. Pola ini jarang terjadi

Demokrasi modern selalu hadir dalam wadah negara hukum, sehingga sering disebut sebagai demokrasi konstitusional. Ciri dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, sehingga sering disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi” (contitutional government), yang juga sama dengan limited government atau restrained government.

SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN

Konsep demokrasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang sebagai konsep yang berasal dari barat (Eropa), namun demikian kebiasaan berdemokrasi (budaya demokrasi) sudah lama dipraktekkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam tradisi masyarakat Indonesia banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebiasaan bermusyawarah dengan semangat kekeluargaan dan bergotong-royong. Bahkan kebiasaan itu sudah merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang paling menonjol. Asas musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi masyarakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia sejak jaman nenek moyang kita sudah mengedepankan kehidupan yang demokratis.

Dalam musyawarah, warga masyarakat selalu membicarakan segala persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, baik masalah kesejahteraan warga, lingkungan, irigasi, keamanan kampung, pembangunan kampung, kegiatan keagaman dan lain-lain. Pada masyarakat Jawa musyawarah warga (rembug desa) dilakukan di Balai Desa, masyarakat Minangkabau mempunyai tempat Balai Gadang, demikian pula dengan masyarkat lain juga mempunyai tempat khusus untuk kegiatan bermusyawarah. Tradisi demokrasi seperti itu sampai sekarang masih banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat seharihari, baik dalam lingkungan keluarga, RT maupun dalam lingkungan desa. Hal ini menunjukkan adanya sikap positif dari masyarakat dalam mengembangkan budaya demokrasi di lingkungannya masing-masing.

Pengembangan asas kekeluargaan dalam kehidupan modern baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi sangatlah penting untuk demi terwujudnya masyarakat yang lebih maju dan lebih demokratis. Dalam asas kekeluargaan terdapat jarninan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab itu kepentingan pribadi/golongan haruslah diletakkan dalam kerangka untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam menerapkan asas kekeluargaan, yaitu:

1. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;

2. dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan atas dasar musyawarah mufakat;

3. dalam melaksanakan musyawarah mufakat hendaknya dilandasi semangat kekeluargaan;

4. alam kehidupan sehari-hari setiap orang hendaknya melandasi diri dengan semangat kekeluargaan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dibahas sikap positif masyarakat dalam melaksanakan demokrasi dalam berbagai lingkungan, Keluarga, sekolah, dan masyarakat :

 1. Dalam Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak-anak untuk mengenal nilai-nilai, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai demokrasi. Seorang anak mempunyai hak-hak demokrasi yang harus ihormati oleh orang tua dan anggota keluarga yang lain. Demikian pula anak juga menghormati hak-hak demokrasi yang dimiliki orang tua clan anggota keluarga yang lain. Kehidupan yang mencerminkan nilainilai demokrasi dapat dilihat dalam lingkungan keluarga sebagai berikut:

  1. Hak untuk berpendapat. Seorang anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya kepada orangtua.
  2. Adanya penghormatan terhadap kebebasan. Seluruh anggota keluarga mempunyai kebebasan, baik dalam menentukan masa depannya, maupun dalam menyalurkan aspirasi politiknya.
  3. Partisipasi dalam mengambil suatu keputusan dalam keluarga. Pengambilan keputusan dalam keluarga harus melibatkan seluruh anggota keluarga, karena keputusan tersebut akan membawa konsekuensi bagi setiap anggota keluarga.
  4. Musyawarah mufakat dalam keluarga. Nilai-nilai ini sangatlah mungkin untuk diterapkan dalam keluarga, karena dengan jumlah anggota keluarga yang kecil dan masalah yang dihadapi belum begitu kompleks menjadikan musyawarah mufakat menjadi alternatif utama dalam mengambil suatu keputusan. Semangat kekeluargaan ada dalam kehidupan keluarga dapat menjadi faktor dalam mengembangkan nilai-nilai demokrasi.

 2. Dalam Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah merupakan tempat untuk berlatih dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi. Kehidupan demokrasi di sekolah bukanlah sesuatu yang baru, karena siswa dan komponen siswa lainnya telah akrab dengan demokrasi itu sendiri. Mengenai pelaksanaan demokrasi di sekolah Japat diungkapkan sebagai berikut.

  1. Adanya OSIS yang merupakan DPRnya siswa. Aspirasi siswa dapat disampaikan melalui OSIS. Disamping itu OSIS juga sebagai miniatur kehidupan demokrasi, karena dalam pemilihan pengurus OSIS dilakukan seperti layaknya pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, yaitu melalui tahapan penyaringan calon ketua OSIS, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan penentuan kepengurusan OSIS yang baru.
  2. Dalam proses pembelajaran selalu mengedepankan proses belajar yang demokratis dan menghargai pendapat siswa dimana siswa mempunyai kesetaraan dan hak-hak yang sama.
  3. Seorang wali kelas menggunakan cara-cara yang demokratis dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan aspirasi siswa di kelas yang diampunya. Siswa diberi kebebasan untuk mengelola kelasnya masing-masing balk dalam proses pembelajaran, kebersihan dan keindahan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.
  4. Adanya wadah kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, PMR, KIR dan lain-lain yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan budaya demokrasi.
  5. Sekolah dalam mengambil kebijakan melalui rapat Komite Sekolah yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat, ahli-ahli di bidang pendidikan, kepala sekolah dan guru serta unsur-unsur lain. Hal ini merupakan wujud mekanisme demokrasi yang selalu menjunjung aspirasi masyarakat untuk kepentingan bersama.

 3. Dalam Lingkungan Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat telah menjadi bagian dari budaya daerah. Untuk membahas masalahmasalah yang terjadi dalam masyarakat ada beberapa istilah yang berkaitan dengan musyawarah, misalnya rembug desa, musyawarah adat, rapat nagari dan lain-lain. Dalam lembaga permusyawaratan itulah warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pelaksanaan demokrasi dapat tercermin dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembagalembaga perwakilan rakyat dan lembaga yang berwenang lainnya.

Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan dalam suatu negara dapat dilihat dengan menggunakan parameter-parameter, sebagai berikut :

a. Masalah pembentukan

negara Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan pola hubungan antar lembaga yang memegang kekuasaan dan kualitas dari lembaga itu. Pemilihan umum merupakan cara yang sementara ini dianggap paling balk dan dipercaya sebagai instrumen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara serta dapat membentuk suatu pemerintahan yang baik.

b. Dasar kekuasaan negara

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabang secara langsung kepada rakyat.

c. Susunan kekuasaan negara

Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Penyelenggaraan kekuasaan negara diatur dalam suatu tata aturan yang dapat membatasi dan memberikan pedoman dalam pelaksanaanya. Aturan tersebut harus memperhatikan dua hal di bawah ini, yaitu:

1) memungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk menghindari sentralisasi,

2) memungkinkan terjadinya pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas.

d. Masalah kontrol rakyat

Adanya aturan-aturan harus tetap memungkinkan masyarakat untuk memberikan kritik dan saran kepada pemegang kekuasaan, sehingga ada suatu mekanisme check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh ekskutif maupun legislatif.

MEMAHAMI POLITIK

 

Pengantar

 

Politik merupakan wilayah konsep dan praktis yang sangat luas. Sebagai sebuah konsep, politik bisa berwujud suatu yang abstrak, namun terkadang bisa diukur dengan kriteria-kriteria tertentu. Sebagai praktis, politik bisa terjadi di wilayah yang kecil, misalnya di suatu desa, tetapi juga bisa terjadi di wilayah yang besar, misalnya dalam suatu negara atau bahkan antar negara. Kesadaran politik warga negara baru bisa dikategorisasikan sebagai memadai jika kesadaran itu tumbuh dari pengetahuan dan pemahamannya yang cukup tentang konsep-konsep dasar politik.  Nalar politik, dengan demikian, sangat terkait dengan pemahaman yang memadai tentang bekerjanya suatu teori politik sekaligus memahami pengaruh-pengaruh langsung dari bekerjanya sistem tersebut terhadap diri dan masyarakat pada umumnya.

(Harold D. Lasswell) politik adalah soal “siapa mendapatkan apa, kapan dan dengan cara yang bagaimana”. Esensi politik adalah konflik. Karena politik adalah hal mencari, mempertahankan dan memanfaatkan kekuasaan. Yang dimaksud dengan hak-hak politik warga negara adalah mencakup :

  1. Hak memilih dalam pemilihan umum.
  2. Hak menyatakan pendapat dan berasosiasi.
  3. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan lembaga-lembaga negara yang menyimpang dari kewenangannya.

Kekuasaan adalah konsep yang berhubungan erat dengan masalah pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan dan kewenangan. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku orang atau kelompok lain itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Hubungan Politik dan Kekuasaan

Secara umum dapat dirumuskan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem atau negara yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan bersama (negara) dan melaksanakan tujuan itu. Untuk menentukan dan melaksanakan keputusan itu diperluakan pengambilan keputusan (decision making) yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan umum (public policy) yang di dalamnya diatur pembagian (distribusion) dari sumber-sumber (kekuasaan) yang ada.

Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu diperlukan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan dipakai baik untuk membangun kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara yang dipakai bisa

dalam bentuk persuasi (meyakinkan), dan kalau perlu paksaan (coersion). Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan-tujuan pribadi seseorang (privat goals).

Pengaruh (influence) adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap atau perilakunya denga suka rela. Persuasi adalah kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk melakukan sesuatu. Manipulasi adalah penggunaan pengaruh di mana yang dipengaruhi tidak mengetahui bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan.

Dalam banyak kasus yang terjadi, politik atau kekuasaan sering dipraktekkan sebagai arena atau alat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Sehingga tidak mengherankan kalau politik atau kekuasaan sering bermakna “kotor” atau “menghalalkan segala cara”. Dalam suatu sistem demokratis, politik atau kekuasaan mempunyai makna dan dipraktekkan secara positif dan rasional. Dalam sistem ini politik/kekuasaan adalah alat untuk menciptakan kesejahteraan umum dan mendukung proses-proses sosial yang adil dan manusiawi. Seperti dikatakan M. Amien Rais, kekuasaan hendaknya tidak menjadi tujuan dari partai politik, melainkan alat untuk memulihkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Koersi adalah ancaman paksaan yang dilakukan seseorang/kelompok terhadap pihak lain agar sikap dan berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang memiliki kekuasaan. Kekuatan (force) adalah penggunaan tekanan fisik kepada orang lain agar melakukan sesuatu. Kewenangan (authority) adalah kekuasaan yang memiliki kebasahan (legitimate power). Sedang kekuasaan tidak selalu memiliki kewenangan. Sumber kewengan ada lima, yaitu :

  1. Tradisi atau kepercayaan
  2. Tuhan atau wahyu
  3. Kualitas pribadi sang pemimpin.
  4. Peraturan perundang-undangan
  5. Dan keahlian/kekayaan.

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan. Ada tiga cara mendapatkan legitimasi, yaitu :

  1. Simbolis. Yaitu dengan memanipulasi kecendrungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dan nilai-nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol.
  2. Prosedural. Yaitu dengan menjanjikan dan memberikan kesejahteraan material pada masyarakat seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (basic needs), fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana produksi pertanian, dan lain-lain.
  3. Materiil. Yaitu dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat, presiden dan para anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum.

Konflik adalah perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Sebab terjadinya konflik ialah adanya benturan kepentingan, baik yang bersifat horisontal (antara masyarakat dengan masyarakat) maupun vertikal (masyarakat vs pemerintah). Dilihat dari strukturnya, ada beberapa jenis konflik, yaitu :

  1. Konflik menang kalah (zero-sum conflict). Adalah dimana situasi konflik yang bersifat antagonistik (berlawanan), sehingga tidak memungkinkan tercapainya kompromi di antara pihak-pihak yang berkonflik.
  2. Konflik menang-menang (non zero-sum conflik). Adalah situasi konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik masih mungkin mengadakan suatu kompromi dan kerja sama sehingga semua pihak aka mendapatkan bagian dari konflik itu.

Bentuk-bentuk pengaturan konflik antara lain : konsiliasi, mediasi, arbitrasi, dan lain-lain. Konflik antar partai politik diatur dengan cara :

  1. Dilakukan koalisi pemerintahan yang stabil di antara partai-partai politik.
  2. Diterapkan prinsip proporsionalitas, yaitu posisi-posisi pemerintahan yang penting didistribusikan kepada partai-partai politik sesuai dengan proporsi jumlahnya dalam keseluruhan penduduk.
  3. Diterapkan sistem saling-veto, yaitu suatu keputusan politik tidak akan diputuskan tanpa disetujui oleh semua partai politik yang berkonflik.

 

PARTAI DAN PARTISIPASI POLITIK

 

(Carl Friedrich) Partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partai dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil pada para anggotanya.

Macama-macam fungsi partai politik, antara lain :

1. Sosialisasi Politik

Yaitu proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.

2. Rekrutmen Politik.

yaitu seleksi dan pemilihan serta pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

3. Partisipasi Politik

Kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

4. Pemandu Kepentingan.

Yaitu kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi beberapa alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komkunikasi Politik

Yaitu proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada rakyat atau sebaliknya.

6. Pengendalian Konflik

Partai politik berfungsi mengendalikan konflik melalui dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi (cita-cita) dan kepentingan dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat (DPR) untuk mendapat penyelesaian berupa keputusan politik.

Platform partai politik adalah kebijakan atau program yang ditawarkan partai politik untuk melaksanakan fungsinya sebagai tempat aspirasi anggotanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik adalah :

  1. Lingkungan sosial politik tidak langsung, seperti sistem politik, media massa, sistem budaya, dan lain-lain.
  2. Lingkungan politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, teman, agama, kelas, dan sebagainya.
  3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
  4. Faktor sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan sesuatu kegiata politik, seperti suasana kelompok, ancaman, dan lain-lain.

Faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya kepada partai politik tertentu dapat dibedakan menjadi empat sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yaitu :

1. Pendekatan Struktural

Kegiatan memilih merupakan produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem kepartaian, sistem pemilu, program yang ditonjolkan partai dan lain-lain.

2. Pendekatan Sosiologis

Kegiata memilih sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, yaitu latar belakang demografis dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (desa-kota), pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya.

3. Pendekatan Psikologi Sosial

Kegiatan memilih dipengaruhi oleh identifikasi partai. Partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengan pemilih merupakan partai yang akan selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

4. Pendekatan Pilihan Rasional

Kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi.

Di dunia ini ada beberapa negara yang tidak memiliki partai politik, diantaranya Arab Saudi, Berunai Darussalam, dan lain-lain. Tipologi partai politik dapat dibedakan dari faktor-faktor, yaitu :

  1. Faktor sumber-sumber dukungan partai.
  2. Faktor organisasi internal partai
  3. Faktor cara bertindak dan fungsi.

Dari faktor sumber dukungan partai, tipologi partai politik dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

  1. Partai Komperhensif. Yaitu partai yang berorientasi pada pengikut (clientele-orientied), yaitu partai yang berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga negara.
  2. Partai Sektarian. Yaitu partai yang memakai kelas, daerah (region), agama, atau ideologi sebagai daya tariknya.

Dilihat dari organisasi internal, partai politik dibedakan menjadi :

  1. Partai Tertutup. Yaitu partai dengan keanggotaan terbatas atau partai yang mengenakan kualifikasi (persyaratan) yang ketat untuk anggotanya.
  2. Partai Terbuka. Yaitu partai yang membolehkan setiap orang menjadi anggota dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan atau tidak ada sama sekali bagi keanggotaannya.

Dari cara bertindak dan fungsinya, partai politik dapat dibedakan menjadi :

  1. Partai Khusus (Specialized). Yaitu partai yang menekankan keterwakilan (representatif), agregasi (pengumpulan), pertimbangan dan perumusan kebijakan, partisipasi serta kontrol pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan untuk suatu periode waktu tertentu.
  2. Partai Menyebar (Difussed). Yaitu partai yang menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi.

 Sistem kepartaian bersifat integratif bilamana partai yang ada bersifat sektarian dalam menekankan penolakan simbol-simbol aksi politik, tertutup dan menyebar. Sistem kepartaian bersifat kompetitif bilamana partai tersebut komperhensif, dimana organisasi partai bersifat terbuka dan fungsi-fungsinya terspesialisasikan. Sistem partai integratif cendrung menjadi sistem partai tunggal, sedang sistem kepartaian kompetitif cendrung untuk mempunyai sedikitnya dua partai atau lebih.

Dari segi jumlah partai yang ada, partai politik dapat dibekan menjadi :

  1. Sistem partai tunggal
  2. Sistem dwi partai
  3. Dan sistem multi partai

 

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Asumsi yang mendasari partisipasi politik adalah orang yang paling tahu tentan kebutuhan dan apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Ada beberapa macam bentuk partisipasi politik, yaitu :

  1. Partisipasi aktif. Yaitu kegiatan mengajukan usul mengenai suatu kebijakan, mengajukan kritik terhadap suatu kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin atau pemerintahan.
  2. Partisipasi pasif. Yaitu kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan apa saja yang diputuskan pemerintah.
  3. 3.       Golongan Putih (GOLPUT).
  4. Partisipasi politik otonom. Yaitu suatu model pertisipasi politik yang dicirikan berkembangnya inisiatif mandiri dari rakyat untuk berpartisipasi dalam politk dan pemerintahan.
  5. Partisipasi politik yang dimobilisasi.

Hambatan bagi partisipasi politik otonom, yaitu :

  1. Hambatan struktural, yaitu kecendrungan pada negara untuk melakukan regulasi politk secara ketat agar kepentingan negara teramankan.
  2. Hambatan kultural, yaitu tingkat pengetahuan, kesadaran dan kecerdasan politik rakyat yang belum memadai.

Contoh atau model partisipasi politik masyarakat antara lain :

  1. Kegiatan warga negara untuk mengikuti pemilihan umum.
  2. Lobi, yaitu usaha perorangan atau kelompok untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
  3. Kegiatan berorganisasi yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
  4. Tindakan kekerasan juga bisa merupakan suatu bentuk partisipasi.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik).

 

PEMILIHAN UMUM

 

Pemilihan Umum (PEMILU) adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat atau anggota DPR. Makna hak pilih adalah hak setiap warga negara untuk mengikuti pemilu atau mencoblos tanda gambar dalam pemungutan suara. Setiap warga negara yang pada waktu pemilu sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Fungsi pemilihan umum adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat (DPR) atau kepala pemerintahan.

Ada beberapa tujuan pemilihan umum, yaitu :

  1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
  2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
  3. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Ada dua macam pelaksanaan sistem pemilu, yaitu :

  1. Pemilu Sistem Distrik.

Sistem pemilihan di mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan pemilu menentukan distrik-distrik pemilihan yang jumlanya sama dengan jumlah kursi yang diperebutkan atau tersedia di parlemen (DPR). Tiap distrik hanya memilih seorang wakil untuk mewakili distrik bersangkutan di DPR. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak di distrik itu. Dalam sistem ini yang dipilih bukan partai, tetapi si calon. Sistem distrik umumnya lebih sesuai dengan sistem dua partai agara suara yang hilang tidak terlalu banyak.

2.       Pemilu Sistem Proporsional

Sistem pemilihan di mana wilayah suatu negara dibagi atas daerah-daerah pemilihan dan kepada daerah-daerah ini dibagikan sejumlah kursi yang diambil dari kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam pemilihan umum di daerah tersebut. Pembagian kursi didasarkan pada faktor imbangan jumlah penduduk. Kursi-kursi tersebut dibagikan kepada partai politik peserta pemilu sesuai dengan imbangan yang diperoleh masing-masing partai dalam pemilu. Misalnya 400.000 suara satu kursi, maka setiap partai akan mendapat satu kursi jiak bisa mencapai jumlah tersebut, sehingga wakil dari satu daerah pemilihan untuk anggota DPR lebih dari satu orang. Dalam sistem ini yang dipilih adalahh tanda gambar, bukan calon.

Dalam sistem pemilu proporsional yang ditonjolkan atau yang diutamakan adalah partai-partai politik (orsospol) peserta pemilu yang dikampanyekan adalah program atau ideologi orsospol tersebut. Pimpinan orsospol berkuasa penuh menentukan calon-calonnya dalam suatu pemilu, demikian juga urutannya. Karen itu dapat dipastikan bahwa loyalitas para calon sangat tinggi terhadap orsospolnya.

Sistem proporsional dapat dilaksanakan dalam beberapa model, yaitu;

  1. single tranferrable vote, di mana calon terpilih didasarkan “urutan keutamaan”. Bila suara untuk satu calon sudah terpenuhi, maka kelebihannya akan ditransfer pada urutan berikutnya dan seterusnya.
  2. stelsel daftar (lis stelsel). Dalam daftar (lis) dicantumkan para calon dari masing-masing peserta pemilu. Cara ini dikembangkan dengan dua pilihan. Pertama, kepada para pemilih diberikan kesempatan untuk memilih tanda gambar kedua, para pemilih diberi kesempatan untuk memilih gambar atau nama calon yang terdaftar.

Keunggulan sistem distrik, yaitu :

  1. karena kecilnya distrik, maka wakil terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik. Sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Lagipula kedudukannya terhadap partainya akan lebih bebas, oleh karen dalam pemilihan semacam ini faktor personalitas dan kepribadian seseorang merupakan faktor terpenting untuk dapat terpilih.
  2. Sistem distrik mendorong ke arah integrasi atau aliansi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hannya satu. Hal ini mendorong partai-partai kecil mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama. Sistem distrik akan mendorong penyederhanaan partai-partai tanpa pelaksana.
  3. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerja sama antar partai-partai, mempermudah terbentuknya sistem politik yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.
  4. Sistem ini sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

Kelemahan sistem distrik, yaitu :

  1. Sistem ini kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi bila golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.
  2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali.

Keunggulan sistem proporsional, yaitu :

  1. Sistem ini dianggap representatif oleh karena jumlah wakil orsospol terpilih dalam suatu pemilu sesuai dengan imbangan jumlah suara yang diperolehnya.
  2. Sistem ini dianggap lebih adil, karena semua golongan dalam masyarakat mempunyai peluang untuk memperoleh wakil di parlemen.

Kelemahan sistem proporsional, yaitu :

  1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Mereka lebih cendrung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Karen itu, sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk bekerja sama apalagi berintegrasi. Partai yang bersaing menyulitkan munculnya mayoritas sederhana apalagi absolut dalam suatu pemilu.
  2. Sistem ini memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan orsospol dalam penentuan calon-calonnya.
  3. Organisasi dan biaya sistem ini agak besar.

Dalam sistem distrik dikenal hak recall. Tetapi bila hak recall digunakan, maka pada distrik pemilihan yang wakilnya di – recall, diadakan pemilihan ulang. Jadi kalau digunakan hak recall, maka ada kemungkinan wakil dari distrik tersebut dapat terganti dengan calon dari partai lain.

Kampanye pemilu adalah kegiatan partai politik yang menghadirkan massa di mana juru kampanye menyampaikan program partai politik dan massa mendengarkan atau menanyakan tentang program-program itu. Juru kampanye adalah orang yang bertugas menyampaiakan program partai politik baik melalui ceramah, diskusi atau forum yang lain.

Syarat-syarat pemilu yang demokratis, yaitu :

  1. ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifar  politis dan ideologis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
  2. Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa. Pembatasan jumlah kontestan atau organisasi peserta pemilu (OPP) – yang hanya mempertimbangkan alasan yuridis – formal dengan menafikan perkembangan real aspirasi masyarakat – adalah sebuah penyelewengan dari prinsip ini.
  3. Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis. Harus ada sebuah mekanisme pemilihan calon wakil rakyat yang tidak top down (diturunkan oleh elite partai dan penguasa, dari atas), melainkan bottom up (berdasarkan inisiatif mandiri dan aspirasi dari bawah). Praktek dropping calon wakil rakyat yang berjalan di Indonesia selama ini adalah sebuah kekeliruan. Seusai pemilihan di tingkat internal partai, seyogiyanya tidak ada mekanisme eksternal – partai yang dapat membatalkan – keputusan demokratis yang telah dibuat di dalam partai. Pemerintah, misalnya, selayaknya tidak diberik kekuasaan birokratis untuk melakukan seleksi akhir atas nama calon wakil rakyat yang diajukan partai.
  4. Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Masyarakat pemilih – pada semua lapisan – kurang diberi keleluasaan untuk tahu figur-figur yang harus mereka piliih, seberapa dekat aspirasi politik sang calon legislator itu dengan aspirasi politk mereka, dan mendiskusikan semua itu secara demokratis. Tentu saja, keleluasaan-keleluasaan itu harus dilengkapi dengan keleluasaan lain : kekuasaan menentukan pilihan. Tanpa keleluasaan-keleluasaan tersebut sebuah prosesi pemilu dapat menjebak masyarakat pemilih untuk “membeli kucing dalam karung”. Bahkan, potensial mengubah pemilu sebagai sebuah “pesta demokrasi” menjadi “pesta mobilisasi”.
  5. Ada komite atau panitia pemilihan yang independen. Sebuah pemilu yang sehat membutuhkan sebuah komite yang tidak memihak : komite yang tidak berpretensi untuk merekayasa akhir pemilu.
  6. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat. Peluang kompetisi ini tentu saja mesti diberikan mulai dari prolog sebuah pemilu (penggalangan massa serta pemassalan ideologi dan program partai), dalam tahap rekrutmen dan penyeleksian calon anggota legislatif, hingga ke tahap kampanye dan tahap-tahap berikutnya.
  7. Penghitungan suara yang jujur. Adalah percuma memenuhi semua persyaratan di atas, manakala pada akhirnya tidak ada penghitungan suara yang jujur – dalam arti faktual dan transparan.
  8. Netralitas birokrasi. Dalam praktek sistem politik manapun, prosesi pemilu tidak bisa melepaskan diri dari peran birokrasi. Bagaimanapun, manajemen pemilu adalah sebuah kerja birokrasi. Dalam konteks ini, pemilu demokratis – kompetitif membutuhkan birokrasi yang netral, tidak memihak, dan tidak menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut bertarung dalam pemilu.

 

Selesai

 

CopyRight © 2010

By Muhammad Hendri, S.Sos, S.Pd

HP : 081264070041 – (061)77813539

Email : muhammadhendri37@yahoo.com

Website : www.muhammadhendri.blogspot.com

www.belajargeodenganhendri.wordpress.com

 

 

 

 

 

PEMBELAAN TERHADAP NEGARA

 

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian pembelaan Negara, bentuk-bentuk pembelaan Negara, serta partisipasi masyarakat dalam rangka pembelaan Negara.

ISTILAH-ISTILAH PENTING :

  • Keamanan ekstern : keamanan wilayah atau kedaulatan Negara dari ancaman asing.
  • Ketertiban intern : ketertiban warga Negara dan jalannya pemerintahan.
  • Defensif  : sifat bertahan
  • Agresif : bersifat atau bernafsu menyerang.
  • Ekspansif : keinginan menduduki atau merebut wilayah orang lain.
  • Memobilisasikan : mengerahkan orang untuk ikut wajib militer; pengerahan secara massal.
  • Spionase : penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi Negara lain.
  • Infiltrasi : penyusupan.
  • Strategis : baik letaknya.
  • Politik bebas aktif : sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak terikat oleh suatu ideology atau blok Negara asing tertentu dan dengan aktif ikut mengambil prakarsa dalam mengembangkan persahabatan dan kerja sama internasional.
  • Sabotase : perusakan atas milik pemerintah, dan sebagainya oleh pengacau atau pemberontak.
  • Subversi : gerakan dalam usaha atau rencana menjatuhkan kekuasaan yang sah dengan menggunakan cara-cara yang melanggar undang-undang.
  • Agresi : penyerangan suatu Negara terhadap Negara lain.
  • Komersial : berhubungan dengan niaga atau perdagangan.
  • Materialisme : lebih mementingkan uang atau benda ketimbang hal-hal lain.
  • Individualistis : bersifat mementingkan diri sendiri.
  • Pragmatis : sikap atau perilaku suka mencari jalan pintas.
  • Nasionalisme : semangat kebangsaan.
  • Invasi : perbuatan memasuki Negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai Negara tersebut.
  • Bombardemen : pengeboman
  • Blokade : pengepungan suatu daerah.

 Pengertian Negara

                Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat dua pengertian mengenai Negara :

  • Pertama, Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya.
  • Kedua, Negara adalah kelompok social yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Pelengkap Referensi

  • Roger H. Soltau : Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat.
  • Harold J. Laski : Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.
  • Max Weber : Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
  • Robert M. MacIver :  Negara adalah asosiasi (perkumpulan) yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
  • Miriam Budiarjo : Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui kontrol monopolistik dari kekuasaan yang sah.

 Tugas-tugas negara adalah :

  1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang a-sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonism (permusuhan, pertentangan) yang membahayakan.
  2. Mengorganisir dan mengintegrasikan (menyatukan) kegitan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.

 Sifat-sifat negara adalah :

  1. Sifat Memaksa, agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki bias dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal (sah). Alat negara untuk memaksa adalah Polisi, Tentara, dan sebagainya.
  2. Sifat Monopoli, Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Sebagai contoh negara terkadang melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu untuk hidup atau disebarluaskan karena dianggap bertentangan dengan masyarakat.
  3. Mencakup Semua (all-encompassing). Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

 Unsur-unsur Negara adalah:

  1. Wilayah. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup semua wilayah yang tertentu itu.
  2. Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.
  3. Pemerintah. Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.
  4. Kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia.
  5. Pengakuan dari negara lain (dunia internasional). Merupakan unsur tambahan yang harus dimiliki oleh suatu negara baik secara de facto maupun de Jure.

 Fungsi yang dijalankan Negara adalah :

  1. Melaksanakan penertiban (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat.
  2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
  3. Pertahanan, untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar.
  4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. 
M

ontesquieu menyatakan bahwa fungsi negara mencakup 3 hal pokok yang dikenal dengan istilah “Trias Politica”. Ketiga fungsi pokok tersebut adalah :

  1. Fungsi Legislatif, yaitu fungsi membuat undang-undang.
  2. Fungsi Eksekutif, yaitu fungsi melaksanakan undang-undang.
  3. Fungsi Yudikatif, yaitu fungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang (fungsi mengadili).

 Tujuan Negara Republik Indonesia adalah :

Tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia ke-4

  1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  2. Memajukan kesejahteraan umum.
  3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
  4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Soal Dominasi Negara

Kecendrungan negara untuk mendominasi atau menghegemoni masyarakat dilakukan melalui mobilisasi ideology. Ini merupakan usaha dari atas (penguasa) dalam usaha untuk meraih posisi dominan atas pembenaran dari kebijaksanaan yang sedang dijalankan. Ada dua institusi yang biasa digunakan negara untuk melakukan mobilisasi ideology ini. Pertama, aparatur negara represif (Repressive State Apparatus/RSA). Institusi ini berperan menjaga dominasi negara melalui kekuatan fisik. Misalnya militer dan polisi. Kedua, aparatur negara ideologis (Ideological State Apparatus/ISA). Institusi ini berperan membenarkan keabsahan rezim melalui penyebaran ideology negara. Yang termasuk ke dalam institusi kedua ini adalah agama, pendidikan, media massa dan sebagainya.

 

  • Teori Negara Bonapartis

Teori ini juga berbicara tentang kemandirian relatif negara. Negara bonapartis melakukan tindakan-tindakan yang melawan kepentingan kaum burjuasi. Negara bukan lagi sekedar manajer kaum burjuasi. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan-tuntutan dari kaum buruh, dan kaum burjuasi atau pemilik modal masih terlalu lemah untuk mengabaikannya begitu saja. Kaum burjuasi biassanya berpandangan sempit, cendrung untuk tidak melayani tuntutan kaum buruh. Mereka lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Negara yang menyadari kekuatan kaum buruh, terpaksa bertindak mandiri, menolak tekanan kaum burjuasi dan melayani tuntutan kaum buruh.

 

 Ada 3 kelompok teori tentang negara :

  1. Teori Instrumental (Teori negara sebagai alat). Sebuah teori yang melihat negara sebagai sekedar alat dari kekuatan yang menguasai negara. Teori ini dianut oleh kaum pluralis yang melihat negara sebagai arena tempat kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat saling bertarung. Kebijakan negara hanya merupakan resultante (akibat) dari kekuatan-kekuatan yang ada. Teori ini juga dianut oleh kaum Marxis klasik, dimana negara merupakan alat kelas yang dominan.
  2. Teori Struktural. Sebuah teori yang menganggap negara memiliki kemandirian, tetapi kemandirian ini bersifat relatif. Kemandirian ini lahir karena terjadinya konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada. Kemandiriannya yang relatif ini adalah hasil dari perubahan struktur, bukan negara itu sendiri yang membentuknya. Teori negara bonapartis bisa dimasukkan dalam kubu ini. Teori O’Donnell tentang negara birokratis dan teori Evans tentang persekutuan segi tiga juga dapat digolongkan ke dalam teori struktural ini.

 

««««««««««

·         Teori Persekutuan Segitiga (triple alliance).

 teori ini berbicara tentang 3 unsur : negara, burjuasi nasional dan modal asing. Untuk pengembagan industry, modal asing dibutuhkan. Tapi, supaya modal asing tidak terlalalu mendominasi negara, maka negara memperkuat peran burjuasi nasional untuk mengimbangi pengaruh modal asing. Penguatan burjuasi nasional oleh negara juga dipakai untuk mendapatkan kekuatan politik dari dalam negeri. Tanpa ini, negara akan dituduh sebagai boneka atau antek modal asing. Dengan demikian, terjadi semacam “persekutuan” antara ketiga komponen ini. Setiap komponen mengambil keuntungan dari kerja sama ini.

««««««««««

 

  • Teori Negara sebagai kekuatan mandiri. teori yang melihat negara sebagai subjek yang mempunyai kepentingan sendiri, yang berbeda dengan kepentingan kekuatan-kekuatan sosial yang ada. Kesuksesan negara untuk memperjuangkan kepentingannya tergantung pada komposisi dan konfigurasi kekuatan-kekuatan yang ada, baik ditingkat nasional maupun internasional. Teori negara otoriter birokratis pembangunan dan negara otoriter birokratis rente termasuk dalam kubu teori ketiga ini. Negara otoriter birokratis disini aktif memperjuangkan kepentingannya, dan bersaing dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Misalnya, dengan mendepolitisasikan dan mendeideologikan massa, menjadikan dirinya kelas atau membentuk kelas yang melakukan akumulasi modal.

 Asal mula terjadinya negara.

 Ada dua sudut pandang mengenai asal mula terjadinya negara, yaitu berdasarkan kenyataan dan berdasarkan teori.

  1. Berdasarkan Kenyataan.

Berdasarkan kenyataan yang ada, negara terjadi akibat adanya hal-hal berikut :

1)      Pendudukan.

Suatu daerah belum ada yang menguasai dan kemudian diduduki sekelompok manusia (bangsa). Contoh : Liberia yang diduduki oleh budak-budak negro yang dimerdekakan tahun 1847.

2)      Pelepasan.

Suatu daerah yang semula menjadi wilayah atau termasuk daerah negara tertentu, kemudian melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh : Belgia melepaskan diri dari Belanda dan merdeka tahun 1839.

3)   Peleburan.

Beberapa negara melakukan peleburan menjadi suatu negara baru. Contoh : pembentukan kerajaan Jerman tahun 1871.

4)      Pemecahan.

Suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara itu timbul negara-negara baru. Contoh : Kolombia pecah tahun 1832 menjadi Venezuela dan Kolombia itu sendiri.

2. Berdasarkan Teori.

Berdasarkan teori yang ada, negara terjadi akibat adanya hal-hal berikut :

1)      Teori Ketuhanan.

Menurut teori ini negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada, terjadi atas kehendak Tuhan, termasuk negara.

2)    Teori Perjanjian Masyarakat.

Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya perjanjian antara individu-individu yang disebut perjanjian masyarakat (contract social). Perjanjian diantara manusia itu melahirkan negara. Bersamaan dengan perjanjian masyarakat tersebut, diadakan pula perjanjian antara masyarakat dengan penguasa, yang isinya pernyataan manusia untuk menyerahkan hak-hak yang diberikan alam kepada penguasa serta mereka berjanji akan taat kepadanya.

 3)   Teori Kekuasaan.

Menurut teori ini, negara ada atau terbentuk karena faktor kekuasaan ataupun kekuatan. Jadi, negara terbentuk karena adanya orang kuat yang mendirikan negara. Dengan kekuatannya, orang tersebut akan dapat memaksakan kehendaknya terhadap orang lain.

4)     Teori Hukum Alam.

Menurut teori ini, negara ada karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Secara sendiri-sendiri manusia tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia memerlukan kerja sama dengan manusia lain. Dalam kerja sama itu muncul kelompok masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi besar, dan akhirnya terbentuklah negara.

Bentuk Negara

Di dunia ini dikenal beberapa bentuk negara, baik yang masih ada maupun yang pernah ada (tapi sekarang sudah tidak ada lagi). Beberapa bentuk negara itu adalah :

  1. Negara Kesatuan.

Dalam negara kesatuan dikenal dua macam system, yaitu system sentralisasi dan system desentralisasi. Dalam system sentralisasi, semua kekuasaan pemerintahan diselenggarakan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya melaksanakan semua ketentuan dan kebijakan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, berdasarkan system sentralisasi, pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Sebaliknya, dalam system desentralisasi, pemerintah pusat tidak lagi memiliki seluruh kekuasaan pemerintahan, tetapi sebagian saja dan sebagian yang lain menjadi urusan daerah. Inilah yang disebut dengan kekuasaan otonomi atau kekuasaan swantara. Contoh, negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Adanya satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah.
  2. Adanya satu konstitusi yang berlaku di seluruh wilayah negara.
  3. Adanya seorang kepala negara ataupun kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat.
  4. Adanya satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat

2. Negara Serikat.

Negara serikat atau federasi adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan satu pemerintah federal yang mengendalikan kedaulatan negara. Negara bagian dalam negara serikat tidak memegang kedaulatan negara sebab yang memegangnya adalah pemerintah federal. Meskipun demikian, negara bagian masih memiliki kedaulatan ke dalam untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri.

Kekuasaan negara bagian tersebut meliputi hal berikut :

  • Kekuasaan menentukan konstitusi negara bagian sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara serikat.
  •  Kekuasaan untuk menentukan kepala negara (bagian) sendiri.
  • Kekuasaan untuk menentukan badan perwakilan rakyatnya sendiri.

Hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, keuangan, dan peradilan pada umumnya menjadi urusan pemerintah pusat (federal), sedangkan urusan yang  lain diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat, yaitu Amerika Serikat.

3. Perserikatan Negara (Konfederasi).

Pada hakikatnya perserikatan negara bukanlah negara itu sendiri, melainkan gabungan dari negara-negara merdeka. Masing-masing negara memiliki kedaulatan penuh. Keanggotaan negara-negara dalam perserikatan negara tidak menghilangkan atau mengurangi kedaulatan masing-masing negara. Masing-masing negara tetap berdaulata penuh. Pada umumnya konfederasi dibentuk untuk maksud-maksud tertentu, misalnya pertahanan bersama dan politik luar negeri.

Perbedaan Negara Serikat dengan Perserikatan Negara

 

NO

NEGARA SERIKAT

PERSERIKATAN NEGARA (KONFEDERASI)

1

 

 

 

 

 

2

Keputusan yang diambil oleh Pemerintah Federal dapat langsung mengikat warga negara dari negara bagian.

Negara bagian tidak dapat menarik diri (memisahkan diri) dari Negara Serikat tersebut.

Keputusan yang diambil tidak mengikat warga negara dari negara-negara anggota, kecuali keputusan tersebut telah mendapat persetujuan dari parlemen negara-negara anggota.

Negara anggota dapat menarik diri (memisahkan diri) dari Perserikatan Negara.

4. Uni

Uni adalah gabungan dari berbagai negara yang dikepalai seorang kepala negara. Uni ada dua macam, yaitu :

a)      Uni Riil.

Gabungan  negara disebut uni riil apabila gabungan-gabungan negara tersebut memiliki badan khusus sebagai badan bersama yang mengurusi hubungan negara-negara anggota uni dengan negara-negara lain. Contoh, Uni Austria dan Hongaria pada 1867-1918.

b)      Uni Personil.

Gabungan negara disebut uni personil apabila negara-negara yang bergabung tersebut hanya kebetulan mempunyai kepala negara yang sama. Segala urusan dalam dan luar negeri tetap dilaksanakan sendiri-sendiri oleh masing-masing negara anggota. Contoh, Uni Belanda-Luxemburg tahun 1839-1890.

5.Dominion.

Dominion adalah bentuk negara yang khusus terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Inggris. Dominion merupakan gabungan dari negara-negara merdeka bekas jajahan Inggris, tetapi tetap mengikatkan diri dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Meskipun demikian, mereka tetap sebagai negara merdeka yang berhak mengurus kehidupan politik dalam dan luar negerinya sendiri.

6. Koloni.

Koloni atau negara jajahan adalah negara yang berada dalam kekuasaan atau jajahan negara lain. Negara jajahan tidak memiliki kekuasaan apa-apa sebab segala urusan dan persolan telah diatur oleh pemerintah negara penjajah. Koloni bukan merupakan negara merdeka.

 7.  Protektorat.

Protektorat adalah negara yang berada di bawah perlindungan negara lain yang dianggap lebih kuat. Dengan demikian, protektorat juga bukan negara merdeka. Namun, negara protektorat berbeda dengan negara koloni. Dalam negara protektorat, hubungan antara negara pelindung dan negara yang dilindungi lebih banyak didasarkan atas suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut disepakati mengenai kekuasaan-kekuasaan mana yang akan ditangani oleh negara proktetorat dan kekuasaan-kekuasaan mana yang akan diserahkan kepada negara pelindungnya.

 8. Mandat.

Negara mandat adalah negara-negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam perang Dunia II yang kemudian diatur oleh pemerintahan perwalian dengan pengawasan Komisi Mandat Liga Bangsa-Bangsa.

 9. Trust.

Negara trust adalah negara-negara yang pemerintahannya diawasi Dewan Perwalian (Trustteeship Council) Perserikatan Bangsa-Bangsa.

 BENTUK PEMERINTAHAN

Untuk menentukan bentuk pemerintahan suatu negara, pada umumnya ditentukan menurut jumlah orang yang memegang kekuasaan dan cara penunjukan kepala negara.

1. Berdasarkan Jumlah Orang yang Memegang Kekuasaan.

a. Monarkhi.

Monarkhi berasal dari akar kata mono yang berarti satu dan archien yang berarti memerintah. Jadi, monarkhi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang.

b. Oligarkhi.

Oligarkhi berasal dari akar kata oligoi yang berarti beberapa dan archien yang berarti memerintah. Oligarkhi adalalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang banyak orang.

c. Demokrasi.

Demokrasi berasal dari akar kata demos yang berarti rakyat dan cratein/kratos yang berarti memerintah. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipegang oleh semua orang (banyak orang).

2. Berdasarkan Cara Penunjukan Kepala Negara.

a. Monarkhi.

Dalam monarkhi, raja selaku kepala negara memperoleh kedudukannya berdasarkan hak waris turun temurun dan biasanya menduduki jabatan seumur hidup.

b. Republik.

Dalam bentuk republik, seorang kepala negara memperoleh kedudukannya berdasarkan pilihan rakyat dan menduduki jabatan untuk jangka waktu tertentu (terbatas).

KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM MEMBELA NEGARA

 Secara umum, warga negara dapat di defenisikan sebagai mereka yang berdasarkan hukum atau perjanjian yang berlaku merupakan anggota dari suatu negara. Undang-undang atau peraturan yang berlaku di suatu negara menentukan apakah seseorang adalah warga atau anggota dari negara yang dimaksud.

                Pasal 26 dalam UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dengan demikian, orang asing yang pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia dan disahkan menurut undang-undang juga sebagai warga negara.

 Penduduk dan Warga Negara

Orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah negara tertentu, belum tentu merupakan penduduk negara tersebut. Artinya, orang-orang yang berada dalam suatu wilayah negara tertentu, ada yang sebagai penduduk negara tersebut, tapi ada pula yang bukan penduduk negara itu.

Penduduk negara adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dan telah memenuhi sayarat sebagai penduduk sesuai peraturan yang berlaku. Bukan penduduk negara adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Contoh dari bukan penduduk negara adalah wisatawan asing. Jadi jelas, bahwa tidak semua orang yang berada dalam wilayah negara tertentu adalah penduduk negara itu.

Penduduk negara dibagi menjadi dua :

 a.   Penduduk Negara (Warga Negara)

Penduduk negara (warga Negara) adalah mereka yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatu negara.

b. Penduduk Bukan Warga Negara (Orang Asing).

Penduduk bukan warga negara (orang asing) ialah mereka yang belum menjadi warga negara. Dengan demikian, tidak semua penduduk telah menjadi warga negara dari suatu negara. Mereka yang belum menjadi warga negara disebut orang asing. Jika orang asing itu menjadi warga negara, maka mereka harus melalui proses yang disebut Naturalisasi.

ASas kewarganegaraan

Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal dua asas, yakni :

 1.     ASAS IUS SANGUINIS (KETURUNAN

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang nenurut keturunan atau pertalian darah. Artinya, yang menentukan kewarganegaraan seseorang tersebut adalah kewarganegaraan orang tuanya. Contoh, seseorang yang lahir di negara X yang orang tuanya warga negara Y, maka ia adalah warga negara Y.

 2.     ASAS IUS SOLI (TEMPAT KELAHIRAN)

Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut negara tempat ia dilahirkan. Contoh, seseorang yang lahir di negara X adalah warganegara X, meskipun orang tuanya warga negara Y.

                Sehubungan dengan asas-asas kewarganegaraan ini, kenyataannya seseorang bisa tidak mempunyai kewarganegaraan (apatride) atau mungkin memiliki kewarganegaraan rangkap (bipatride). Hal ini dimungkinkan karena ada negara yang mempergunakan asas ius sanguinis (keturunan), tetapi ada pula negara yang menggunakan asas ius soli (tempat kelahiran).

                Kasus apatride terjadi jika seseorang anak lahir dari orang tuanya yang warga negara X dan menggunakan asas ius soli (tempat kelahiran), tetapi ia dilahirkan di negara Y yang menggunakan asas ius sanguinis (keturunan). Akibatnya, anak tersebut tidak diakui sebagai warganegara X karena tidak lahir di negara X yang menggunakan asas ius soli. Namun, anak itu juga tidak diakui di negara Y karena orang tuanya bukan warga negara Y. keadaan ini menjadikan anak tersebut apatride (tidak mempunyai kewarganegaraan).

                Kasus bipatride terjadi jika seseorang anak lahir di negara X yang menggunakan asas ius soli (tempat kelahiran), padahal orang tuanya warganegara Y yang menggunakan asas ius sanguinis (keturunan). Akibatnya, anak tersebut diakui sebagai warganegara Y karena orang tuanya warganegara Y yang menggunakan asas ius sanguinis. Namun, dia juga diakui sebagai warga negara X karena ini lahir di negara X yang menggunakan asas ius soli. Keadaan ini menjadikan anak tersebut bipatride (mempunyai kewarganegaraan rangkap).

 Stelsel Kewarganegaraan

Selain asas kewarganegaraan tersebut, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan juga system stelsel, yakni stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan, seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif, misalnya denganmengajukan permohonan dan mengurus segala persyaratannya. Stelsel pasif ialah seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

                Sehubungan dengan kedua stelsel tersebut, terdapat dua hak, yaitu hak opsi dan hak repodiasi.

1. Hak Opsi

Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (stelsel aktif)

2. Hak Repodiasi

Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif).

 

WARGA NEGARA INDONESIA

UUD 1945 Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berdasarkan ketentuan itu, maka yang disebut sebagai warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

  1. Orang-orang bangsa Indonesia asli.
  2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.

Orang-orang bangsa lain yang dimaksudkan disini, misalnya orang-orang peranakan Belanda, Tionghoa, dan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia terhadap Negara Republik Indonesia. Mereka ini dapat menjadi warga negara melalui Naturalisasi (pewarganegaraan), yaitu proses pewarganegaraan seseorang menjadi warganegara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan (naturalisasi), pemohon harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :

  1. Sudah berumur 21 tahun.
  2. Lahir dalam wilayah Republik Indonesia atau bertempat tinggal paling akhir sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah Republik Indonesia.
  3. Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan dari istrinya.
  4. Dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia, serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan Republik Indonesia.
  5. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  6. Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah antara Rp.500,- sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan jawatan pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya tiap bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan nyata sebulan.
  7. Mempunyai mata pencaharian tetap.
  8. Tidak mempunyai kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraannya apabila ia memperoleh kewarganegaraan RI atau menyertakan pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain.

Hilangnya status kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu karena disebabkan hal-hal berikut :

  1. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri.
  2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain.
  3. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya.
  4. Anak yang diangkat  dengan sah oleh orang tua asing sebagai anaknya.
  5. Dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman.
  6. Masuk dinas tentara asing tanpa izin Menteri Kehakiman.
  7. Tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman masuk dalam dinas negara asing atau dinas suatu organisasi antar negara yang tidak dimasuki oleh RI sebagai anggota.
  8. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.

 

KAMUS MINI

 

  • Absolut : mutlak
  • Imigran : orang yang datang ke negara lain dan menetap di negara tersebut.
  • Otonomi : pemerintahan sendiri/mengatur sendiri
  • Terorisme : menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai suatu tujuan.
  • Kudeta : pengambil alihan kekuasaan pemerintahan secara paksa.
  • Revolusi : perubahan secara cepat dalam sebuah system pemerintahan.

 

Berbeda dengan orang asing, seorang warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Misalnya :

a)       Warga negara memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu sedangkan orang asing tidak.

b)       Warga negara dapat menduduki jabatan public dalam pemilu sedang orang asing tidak.

c)       Orang asing dibatasi dalam bekerja dan berusaha.

d)       Orang asing dapat diusir dari sebuah negara.

Beberapa contoh hak dan kewajiban warga negara seperti tercantum dalam pasal 27 hingga pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, adalah :

a)       Hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama,

b)       Hak warga negara mendapatkan pekerjaan,

c)       Hak mendapatkan pendidikan,

d)       Kewajiban warga negara untuk taat pada peraturan perundang-undangan, dan

e)       Kewajiban warga negara untuk membela negara.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia :

1. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Politik :

a. Hak sama dalam Hukum.

Hak warga negara dalam hukum diatur dalam pasal 27 ayat (1) berbunyi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

b. Hak sama dalam Pemerintahan.

Pasal 28 UUD 1945 berbunyi : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang”. Kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dijamin dengan undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang tata cara mengemukakan pendapat dimuka umum.

2. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Ekonomi.

Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dijamin dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) berbunyi : “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ayat (2) berbunyi : “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat (3) berbunyi : “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Amandemen keempat Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 berbunyi: “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjuta, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

3. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Sosial-Budaya.

Hasil amandemen keempat Pasal 31 Ayat (1) berbunyi : “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Ayat (2) berbunyi : “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ayat (3) berbunyi : “pemerintah mengusahakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

        Untuk menyelenggarakan satu system pengajaran yang bersifat nasional, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak dan kewajiban warga negara secara umum yang tercantum dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1)       Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

2)       Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

3)       Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

4)       Warga negara yang memiliki potensial kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

5)       Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

6)       Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

7)       Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 32 UUD 1945 Ayat (1) berbunyi : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Ayat (2) berbunyi : “Negara menghoramati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

4. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan.

Hak dan kewajiban di bidang pertahanan dan keamanan diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, yaitu Pasal 27 Ayat (3) berbunyi : “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Pasal 30 Ayat (1) berbunyi : “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal 30 Ayat (2) berbunyi : “usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.

Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Bela Negara

~~~~~~~============OOOO===========~~~~~~~

 

                Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. Undang-undang tentang pertahanan negara ini merupakan pelaksanaan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 UUD 1945.

                Mengenai peran warga negara dalam bela negara disebutkan dalam Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002 sebagai berikut :

  1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
  2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalalui :
    1. Pendidikan kewarganegaraan.
    2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
    3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib;
    4. Pengabdian sesuai dengan profesi.
  3. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Menurut pasal 30 UUD 1945, usaha pertahanan diwujudkan melalui sebuah system pertahanan rakyat semesta (Permesta). Pasal 4 UU RI No.2 Tahun 1982 menyatakan bahwa hakikat pertahanan keamanan negara adalah perlawanan rakyat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta berdasarkan keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan, dan tidak mengenal menyerah baik penyerahan diri maupun penyerahan wilayah.

Di dalam doktrin pertahanan keamanan rakyat semesta, secara operasi pertahanan keamanan nasional ditujukan untuk :

  1. Mencegah dan menghancurkan serangan terbuka terhadap kedaulatan nasional negara Republik Indonesia.
  2. Menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional negara Republik Indonesia.
  3. Ikut serta dalam pemeliharaan kemampuan Hankam di Asia tenggara oleh negara-negara Asia Tenggara agar bebas dari campur tangan asing.

 Sedangkan pola operasi pertahanan keamanan rakyat semesta meliputi beberapa tahap sebagai berikut :

1. Pola Operasi Pertahanan.

Pola ini bertujuan untuk mencegah dan menghancurkan serangan terbuka terhadap kedaulatan nasional negara Republik Indonesia.

2. Pola Operasi Keamanan Dalam Negeri.

Pola ini bertujuan untuk menjamin penguasaan dan pembinaan wilayah nasional Indonesia serta kewibawaan pemerintah baik pusat maupun daerah, yang terutama dilakukan dengan meniadakan atau menghancurkan usaha spionase, subversi, sabotase, dan pemberontakan.

3. Pola Operasi Intelijen Strategis.

Pola ini bertujuan untuk melakukan kegiatan intelijen, dan perang urat saraf (spywar) yang diperlukan guna pelaksanaan operasi pertahanan dan operasi keamanan dalam negeri.

4. Pola Operasi Kerja Sama Pertahanan.

Pola ini meliputi seluruh wilayah Asia tenggara, bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan hankam negara Asia Tenggara lainnya atas keinginan dan persetujuan bersama.

                Komponen-komponen dalam pertahanan negara ada tiga, yaitu :

1. Komponen Utama.

Komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

2. Komponen Cadangan.

Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

3. Komponen Pendukung.

Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Hakikat Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dapat berupa ancaman militer maupun ancaman nonmiliter.

A. Ancaman Militer.

Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

        Berikut adalah beberapa contoh ancaman yang bersifat militer menurut Undang-undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara :

  1. Agresiberupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam bentuk dan cara-cara antara lain sebagai berikut :
    1. Invasi, berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Bombardemen, berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain.
    3. Blokade, terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata lain.
    4. Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
    5. Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
    6. Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    7. Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk malakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.
    8. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat nonkomersial.
    9. Spionase, yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
    10. Sabotase, untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
    11. Aksi terror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri, atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
    12. Rebillion, yaitu pemberontakan bersenjata. Seperti sparatisme dan kudeta.
    13. Perang saudara yang terjadi di antara kelompok masyarakat bersenjata dan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.
  2. Ancaman Non Militer.

Secara umum ancaman yang bersifat non-militer dapat diuraikan sebagai berikut :

  1. Gaya hidup materialistis, individualistis, dan pragmatis yang dapat mengancam moralitas dan nasionalisme generasi muda.
  2. Konflik atau pertikaian dalam masyarakat akibat permasalahan sosial ekonomi, yang berkembang menjadi konflik antar-suku, agama, maupun ras/keturunan dalam skala yang lebih luas.
  3. Kejahatan lintas negara, seperti penyeludupan barang, senjata, amunisi, dan bahan peledak, penyeludupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.
  4. Perusakan lingkungan, seperti pembakaran hutan, penebangan hutan secara illegal, dan pembuangan limbah beracun yang tidak sesuai aturan.
  5. Aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi berbau sparatisme, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
  6. Penyakit menular atau wabah yang menyerang secara cepat dan meluas.

 Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud bela negara, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

  1. Membantu aparat hukum dalam mencari dan menangkap pelaku kejahatan.
  2. Mengawasi keamanan wilayahnya masing-masing, misalnya dengan melakukan kegiatan siskamling.
  3. John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35 (1961-1963) :

    “jangan Tanya apa yang sudah negara berikan kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang sudah kamu berikan untuk bangsa dan negara”.

    Melaporkan segala kegitan atau hal-hal yang dianggap mencurigakan, meresahkan dan mengancam keamanan warga kepada pihak-pihak terkait.

  1. Melestarikan sumber daya alam dengan cara banyak menanam pohon, reboisasi, dan tidak merusak lingkungan.
  2. Membantu dan meringankan beban para korban bencana alam, misalnya dengan memberi bantuan kemanusiaan, evakuasi para korban, dukugan moral, member tempat tinggal sementara, memberi bantuan sumbangan.
  3. Memerangai segala bentuk kejahatan narkotika dan sejenisnya dengan tidak memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsinya.
  4. Mencegah berjangkitnya wabah penyakit di lingkungan sekitar.
  5. Menolak segala bentuk ajakan, hasutan, dan provokasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah dan menciptakan permusuhan antar masyarakat.

 

SELESAI

 

= = oOo ==

 

CopyRight © 2010

By Muhammad Hendri, S.Sos, S.Pd

HP : 081264070041 – (061)77813539

Email : muhammadhendri37@yahoo.com

Wibesite : www.muhammadhendri.blogspot.com

www.belajargeodenganhendri.wordpress.com

 

 

 

GLOBALISASI

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.

Globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara

Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

 

Pengertian Globalisasi

Menurut asal katanya, kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.

Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985.

 

Ciri globalisasi

 

Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia.

  • Perubahan dalam Konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda.
  • Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO).
  • Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olah raga internasional). saat ini, kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan.
  • Meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional dan lain-lain.

Kennedy dan Cohen menyimpulkan bahwa transformasi ini telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial.

 

Teori globalisasi

Cochrane dan Pain menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi, terdapat tiga posisi teoritis yang dapat dilihat, yaitu:

  • Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Mereka percaya bahwa negara-negara dan kebudayaan lokal akan hilang diterpa kebudayaan dan ekonomi global yang homogen. meskipun demikian, para globalis tidak memiliki pendapat sama mengenai konsekuensi terhadap proses tersebut.
  • ·         Para globalis positif dan optimistis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab.
  • ·         Para globalis pesimis berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah fenomena negatif karena hal tersebut sebenarnya adalah bentuk penjajahan barat (terutama Amerika Serikat) yang memaksa sejumlah bentuk budaya dan konsumsi yang homogen dan terlihat sebagai sesuatu yang benar dipermukaan. Beberapa dari mereka kemudian membentuk kelompok untuk menentang globalisasi (antiglobalisasi).
  • Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi tengah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau, jika memang ada, terlalu dibesar-besarkan. Mereka merujuk bahwa kapitalisme telah menjadi sebuah fenomena internasional selama ratusan tahun. Apa yang tengah kita alami saat ini hanyalah merupakan tahap lanjutan, atau evolusi, dari produksi dan perdagangan kapital.
  • Para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Posisi teoritis ini berpendapat bahwa globalisasi seharusnya dipahami sebagai “seperangkat hubungan yang saling berkaitan dengan murni melalui sebuah kekuatan, yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung”. Mereka menyatakan bahwa proses ini bisa dibalik, terutama ketika hal tersebut negatif atau, setidaknya, dapat dikendalikan.

Sejarah globalisasi

Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal interaksi dan globalisasi dalam hubungan antarbangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antarnegeri sekitar tahun 1000 dan 1500 M. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain baik melalui jalan darat (seperti misalnya jalur sutera) maupun jalan laut untuk berdagang. Berkas:Mcdonalds oslo 2.jpg Fenomena berkembangnya perusahaan McDonald di seluroh pelosok dunia menunjukkan telah terjadinya globalisasi.

Fase selanjutnya ditandai dengan dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang antara lain meliputi Jepang, Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaka, India, Persia, pantai Afrika Timur, Laut Tengah, Venesia, dan Genoa. Di samping membentuk jaringan dagang, kaum pedagang muslim juga menyebarkan nilai-nilai agamanya, nama-nama, abjad, arsitek, nilai sosial dan budaya Arab ke warga dunia.

Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh bangsa Eropa. Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda adalah pelopor-pelopor eksplorasi ini. Hal ini didukung pula dengan terjadinya revolusi industri yang meningkatkan keterkaitan antarbangsa dunia. berbagai teknologi mulai ditemukan dan menjadi dasar perkembangan teknologi saat ini, seperti komputer dan internet. Pada saat itu, berkembang pula kolonialisasi di dunia yang membawa pengaruh besar terhadap difusi kebudayaan di dunia.

 Semakin berkembangnya industri dan kebutuhan akan bahan baku serta pasar juga memunculkan berbagai perusahaan multinasional di dunia. Di Indinesia misalnya, sejak politik pintu terbuka, perusahaan-perusahaan Eropa membuka berbagai cabangnya di Indonesia. Freeport dan Exxon dari Amerika Serikat, Unilever dari Belanda, British Petroleum dari Inggris adalah beberapa contohnya. Perusahaan multinasional seperti ini tetap menjadi ikon globalisasi hingga saat ini.

Fase selanjutnya terus berjalan dan mendapat momentumnya ketika perang dingin berakhir dan komunisme di dunia runtuh. Runtuhnya komunisme seakan memberi pembenaran bahwa kapitalisme adalah jalan terbaik dalam mewujudkan kesejahteraan dunia. Implikasinya, negara negara di dunia mulai menyediakan diri sebagai pasar yang bebas. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Alhasil, sekat-sekat antarnegara pun mulai kabur.

 

Reaksi masyarakat

 

Gerakan pro-globalisasi

Pendukung globalisasi (sering juga disebut dengan pro-globalisasi) menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi masyarakat dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara dengan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lainnya, dan salah satu bentuknya adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Kedua negara dapat melakukan transaksi pertukaran sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya. Misalnya, Jepang memiliki keunggulan komparatif pada produk kamera digital (mampu mencetak lebih efesien dan bermutu tinggi) sementara Indonesia memiliki keunggulan komparatif pada produk kainnya. Dengan teori ini, Jepang dianjurkan untuk menghentikan produksi kainnya dan mengalihkan faktor-faktor produksinya untuk memaksimalkan produksi kamera digital, lalu menutupi kekurangan penawaran kain dengan membelinya dari Indonesia, begitu juga sebaliknya.

Salah satu penghambat utama terjadinya kerjasama diatas adalah adanya larangan-larangan dan kebijakan proteksi dari pemerintah suatu negara. Di satu sisi, kebijakan ini dapat melindungi produksi dalam negeri, namun di sisi lain, hal ini akan meningkatkan biaya produksi barang impor sehingga sulit menembus pasar negara yang dituju. Para pro-globalisme tidak setuju akan adanya proteksi dan larangan tersebut, mereka menginginkan dilakukannya kebijakan perdagangan bebas sehingga harga barang-barang dapat ditekan, akibatnya permintaan akan meningkat. Karena permintaan meningkat, kemakmuran akan meningkat dan begitu seterusnya.

Beberapa kelompok pro-globalisme juga mengkritik Bank Dunia dan IMF, mereka berpendapat bahwa kedua badan tersebut hanya mengontrol dan mengalirkan dana kepada suatu negara, bukan kepada suatu koperasi atau perusahaan. Sebagai hasilnya, banyak pinjaman yang mereka berikan jatuh ke tangan para diktator yang kemudian menyelewengkan dan tidak menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya, meninggalkan rakyatnya dalam lilitan hutang negara, dan sebagai akibatnya, tingkat kemakmuran akan menurun. Karena tingkat kemakmuran menurun, akibatnya masyarakat negara itu terpaksa mengurangi tingkat konsumsinya; termasuk konsumsi barang impor, sehingga laju globalisasi akan terhambat dan — menurut mereka — mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk dunia.

Gerakan antiglobalisasi

Antiglobalisasi adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk memaparkan sikap politis orang-orang dan kelompok yang menentang perjanjian dagang global dan lembaga-lembaga yang mengatur perdagangan antar negara seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Antiglobalisasi” dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sementara yang lainnya menganggapnya sebagai istilah umum yang mencakup sejumlah gerakan sosial yang berbeda-beda. Apapun juga maksudnya, para peserta dipersatukan dalam perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global saat ini, yang menurut mereka mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional, dunia ketiga, dan banyak lagi penyebab-penyebab lainnya.

Namun, orang-orang yang dicap “antiglobalisasi” sering menolak istilah itu, dan mereka lebih suka menyebut diri mereka sebagai Gerakan Keadilan Global, Gerakan dari Semua Gerakan atau sejumlah istilah lainnya. [sunting] Globalisasi Perekonomian

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

   * Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.

Kehadiran tenaga kerja asing merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja

   * Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara.
   * Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
   * Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi's, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
   * Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

Thompson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Misalnya, secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia. [sunting] Kebaikan globalisasi ekonomi

   * Produksi global dapat ditingkatkan

Pandangan ini sesuai dengan teori ‘Keuntungan Komparatif’ dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efesien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan.

   * Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara

Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

   * Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri

Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri.

   * Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik

Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang.

   * Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi

Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut. [sunting] Keburukan globalisasi ekonomi

   * Menghambat pertumbuhan sektor industri

Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tingi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang (infant industry). Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat.

   * Memperburuk neraca pembayaran

Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globaliassi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran. http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Globalisasi&action=edit

   * Sektor keuangan semakin tidak stabil

Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah bak dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

   * memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dlam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk. [sunting] Globalisasi kebudayaan Sub-kebudayaan Punk, adalah contoh sebuah kebudayaan yang berkembang secara global

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini ( Lucian W. Pye, 1966 ).

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan. [sunting] Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan

   * Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
   * Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
   * Berkembangnya turisme dan pariwisata.
   * Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
   * Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
   * Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.
 

Globalisasi Perekonomian

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa.

Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik.

Menurut Tanri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

  • Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menajdi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global.
  • Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (build-operate-transfer) bersama mitrausaha dari manca negara.
  • Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka human movement akan semakin mudah dan bebas.
  • Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV,radio,media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi’s, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
  • Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan nontarif. Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair.

Thompson mencatat bahwa kaum globalis mengklaim saat ini telah terjadi sebuah intensifikasi secara cepat dalam investasi dan perdagangan internasional. Misalnya, secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia.

Kebaikan globalisasi ekonomi

  • Produksi global dapat ditingkatkan

Pandangan ini sesuai dengan teori ‘Keuntungan Komparatif’ dari David Ricardo. Melalui spesialisasi dan perdagangan faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efesien, output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan.

  • Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara

Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah.

  • Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri

Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri.

  • Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik

Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang.

  • Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi

Pembangunan sektor industri dan berbagai sektor lainnya bukan saja dikembangkan oleh perusahaan asing, tetapi terutamanya melalui investasi yang dilakukan oleh perusahaan swasta domestik. Perusahaan domestik ini seringkali memerlukan modal dari bank atau pasar saham. dana dari luar negeri terutama dari negara-negara maju yang memasuki pasar uang dan pasar modal di dalam negeri dapat membantu menyediakan modal yang dibutuhkan tersebut.

Keburukan globalisasi ekonomi

  • Menghambat pertumbuhan sektor industri

Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tingi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang (infant industry). Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Selain itu, ketergantungan kepada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat.

  • Memperburuk neraca pembayaran

Globalisasi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak berkembang. Keadaan ini dapat memperburuk kondisi neraca pembayaran. Efek buruk lain dari globaliassi terhadap neraca pembayaran adalah pembayaran neto pendapatan faktor produksi dari luar negeri cenderung mengalami defisit. Investasi asing yang bertambah banyak menyebabkan aliran pembayaran keuntungan (pendapatan) investasi ke luar negeri semakin meningkat. Tidak berkembangnya ekspor dapat berakibat buruk terhadap neraca pembayaran.

  • Sektor keuangan semakin tidak stabil

Salah satu efek penting dari globalisasi adalah pengaliran investasi (modal) portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar saham. Ketika pasar saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah bak dan nilai uang akan bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

  • memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dlam jangka pendek pertumbuhan ekonominya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk. Pada akhirnya, apabila globalisasi menimbulkan efek buruk kepada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial-ekonomi masyarakat semakin bertambah buruk.

Globalisasi kebudayaan

Globalisasi mempengaruhi hampir semua aspek yang ada di masyarakat, termasuk diantaranya aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai (values) yang dianut oleh masyarakat ataupun persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Baik nilai-nilai maupun persepsi berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan/psikologis, yaitu apa yang terdapat dalam alam pikiran. Aspek-aspek kejiwaan ini menjadi penting artinya apabila disadari, bahwa tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam alam pikiran orang yang bersangkutan. Sebagai salah satu hasil pemikiran dan penemuan seseorang adalah kesenian, yang merupakan subsistem dari kebudayaan.

Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu keseluruh dunia (sehingga menjadi budaya dunia atau world culture) telah terlihat semenjak lama. Cikal bakal dari persebaran budaya dunia ini dapat ditelusuri dari perjalanan para penjelajah Eropa Barat ke berbagai tempat di dunia ini (Lucian W. Pye, 1966 ).

Namun, perkembangan globalisasi kebudayaan secara intensif terjadi pada awal ke-20 dengan berkembangnya teknologi komunikasi. Kontak melalui media menggantikan kontak fisik sebagai sarana utama komunikasi antarbangsa. Perubahan tersebut menjadikan komunikasi antarbangsa lebih mudah dilakukan, hal ini menyebabkan semakin cepatnya perkembangan globalisasi kebudayaan.

Ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan

  • Berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional.
  • Penyebaran prinsip multikebudayaan (multiculturalism), dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya.
  • Berkembangnya turisme dan pariwisata.
  • Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain.
  • Berkembangnya mode yang berskala global, seperti pakaian, film dan lain lain.
  • Bertambah banyaknya event-event berskala global, seperti Piala Dunia FIFA.

SELESAI

= = oOo ==

 

CopyRight © 2010

By Muhammad Hendri, S.Sos, S.Pd

HP : 081264070041 – (061)77813539

Email : muhammadhendri37@yahoo.com

Wibesite : www.muhammadhendri.blogspot.com

www.belajargeodenganhendri.wordpress.com

 

 

 

 

PENGERTIAN DAN PENGGOLONGAN HUKUM

Pengertian Hukum

Hukum tidak hanya bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengubah atau mempengaruhi masyarakat.

  1. Hans Kelsen, hukum itu bersifat hierarkis, artinya hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya.
  2. Aristoteles, hukum tertentu pada hukum yang dianut oleh masyarakat yang digunakan atau berlaku untuk anggota masyarakat itu.
  3. Grotius, hukum adalah aturan tingkah laku moral yang mewajibkan untuk berbuat benar.
  4. Hobbes, adanya hukum adalah untuk memberikan keadilan dan memberikan perintah untuk berbuat adil.
  5. Philip S. James, hukum adalah pokok aturan untuk tuntunan tingkah laku manusia yang dikenakan dan dipaksakan bagi setiap warga Negara.
  6. E. M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.
  7. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari suatu kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.
  8. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.
  9. La Rousse, hukum adalah keseluruhan prinsip yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat dan menetapkan apa yang oleh tiap-tiap orang boleh dan dapat dilakukan tanpa memperkosa rasa keadilan.
  10. Capitant, hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat.
  11. Land, hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang dalam kehidupan masyarakat wajib menaatinya.
  12. Suyling, hukum adalah kompleks daripada norma-norma tentang segala tindak-tanduk yang mengikat dan dibuat atau disahkan oleh Negara.
  13. Lemaire, Hukum positif adalah suatu peraturan tata-tertib yang mengikat serta didasarkan atas rasa keadilan, dan ditinjau dari sudut tertentu. Hukum suatu rangkaian norma yang mengatur bagaimana suat masyarakat tertentu harus disusun dan dibentuk.
  14. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib masyarakat, karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
  15. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban dan keadilan yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan.
  16. J. C. T. Simorangkir & Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

 UNSUR-UNSUR HUKUM

Berdasarkan beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

a. unsur hukum secara umum, yaitu :

  1. adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
  2. peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
  3. peraturan itu bersifat memaksa.
  4. sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.
  5. mengandung perlindungan yang efektif bagi mereka yang terkena hukum.

b. dalam arti sempit di Negara hukum liberal, orang hanya mengenal dua unsur yang penting yaitu :

  1. perlindungan terhadap hak asasi manusia.
  2. pemisahan kekuasaan.

 c. pada Negara hukum formal menurut F.J. Stahlunsur-unsur itu bertambah menjadi empat, antara lain :

  1. perlindungan terhadap hak asasi manusia.
  2. adanya pemisahan kekuasaan untuk melindungi terhadap hak asasi manusia.
  3. setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
  4. adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri untuk menyelesaikan perselisihan

d. pendapat A.V. Dicey (Rule of Law) Negara yang berdasarkan rule of law harus memenuhi tiga unsur, yaitu :

  1. Supremasi hukum.dalam Negara hukum yang berdaulat atau yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah hukum. Hal ini berarti baik pemerintah maupun masyarakat harus tunduk pada hukum.
  2. Kedudukan yang sama di depan hukum. Semua orang tanpa terkecuali, mempunyai derajat yang sama dalam hukum. Bila melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat ditindak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.
  3. terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang.

 e. Perkembangan rule of lawdalam pemerintahan yang demokratis, yang harus memenuhi syarat-syarat :

  1. adanya perlindungan konstitusional.
  2. adanya pemilu yang bebas.
  3. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
  4. adanya kebebasan untuk mengemukakan pendapat.
  5. adanya kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
  6. adanya pendidikan kewarganegaraan.

 CIRI-CIRI HUKUM

 Hukum memiliki ciri yaitu :

  1. adanya perintah dan atau larangan.
  2. Perintah dan atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

 Melalui ciri yang ada pada hukum, maka setiap orang wajib bertindak sesuai dengan tata tertib dalam masyarakat. Barang siapa dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaidah hukum) yang berupa hukuman.

 Hukuman atau pidana menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bermacam-macam jenisnya, yaitu :

  1. Pidana Pokok,yang terdiri atas :
    1. Pidana Mati.
    2. Pidana Penjara :

a)       Seumur hidup

b)       Sementara (setinggi-tingginya 20 tahun, sekurang-kurangnya 1 tahun) atau pidana penjara dalam waktu tertentu.

  1. Pidana kurungan, sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya 1 tahun.
  2. Pidana denda (sebagai pengganti hukuman kurungan).
  3. Pidana tutupan.
  4. Pidana Tambahan :

1)       Pencabutan hak-hak tertentu.

2)       Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.

3)       Pengumuman keputusan hakim.

 SIFAT HUKUM

Agar peraturan hidup kemasyarakatan agar benar-benar dipatuhi dan di taati sehingga menjadi kaidah hukum, peraturan hidup kemasyarakata itu harus memiliki sifat mengatur dan memaksa. Bersifat memaksa agar orang menaati tata tertib dalam masyarakaty serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.

 TUJUAN HUKUM

 Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sementara itu, para ahli hukum memberikan tujuan hukum menurut sudut pandangnya masing-masing.

  1. Prof. Subekti, S.H. hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
  2. Prof. MR. dr. L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
  3. Geny, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.
  4. Jeremy Betham (teori utilitas), hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.
  5. Prof. Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

 Berdasarkan pada beberapa tujuan hukum yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum itu memiliki dua hal, yaitu :

  1. untuk mewujudkan keadilan
  2. semata-mata untuk mencari faedah atau manfaat.

 Selain tujuan hukum, ada juga tugas hukum, yaitu :

  1. menjamin adanya kepastian hukum.
  2. Menjamin keadilan, kebenaran, ketentraman dan perdamaian.
  3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.

 SUMBER HUKUM

 Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan-kekutatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi :

  1. Sumber hukum material, sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Demikian sudut pandang yang lainnya pun seterusnya akan bergantung pada pandangannya masing-masing bila kita telusuri lebih jauh.
  2. Sumber hukum formal, membagi sumber hukum menjadi :
  1. Undang-undang (statue), yaitu suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.

a)       Dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya mengikat secara umum seperti yang diatur dalam TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.

b)       Dalam arti formal adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang karena bentuknya dan dilibatkan dalam pembuatannya disebut sebagai undang-undang. Misanya :

1)       UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Jalan Raya.

2)       UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

3)       UU. No. 31 Tahun 2002 Tentang Parpol.

4)       UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu.

5)       UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6)       UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR-DPR-DPRD-DPD.

7)       UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

  1. Kebiasaan (custom/adat), perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila ada tindakan atau perbuatan yang berlawanan dengan kebiasaan tersebut, hal ini dirasakan sebagai pelanggaran.
  2. Keputusan Hakim (Jurisprudensi); adalah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar keputusan oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama.
  3. Traktat (treaty); atau perjanjian yang mengikat warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Traktat juga merupakan perjanjian formal antara dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus menyangkut bidang ekonomi dan politik.
  4. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin); merupakan pendapat para ilmuwan atau para sarjana hukum terkemuka yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

 Sumber dari segala sumber hukum RI adalah Pancasila.

 SUMBER HUKUM PERUNDANGAN RI

  1. Proklamasi
  2. Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959
  3. UUD 1945
  4. Supersemar

Tata Urutan Peraturan Perundangan RI :

  1. Menurut TAP MPRS No. XX Tahun 1966

a)       UUD 1945

b)       TAP MPR RI

c)       Undang-Undang

d)       PERPU (Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang).

e)       Peraturan Pemerintah (PP)

f)         Peraturan Menteri

g)       Keputusan Menteri

h)       Instruksi Menteri

  1. Menurut TAP MPR No. III Tahun 2000

a)       UUD 1945

b)       TAP MPR RI

c)       Undang-undang.

d)       PERPU

e)       Peraturan Pemerintah (PP)

f)         Keputusan Presiden

g)       Peraturan Daerah (PERDA)

 MACAM-MACAM PERADILAN

 Sekarang ini di Indonesia terdapat bermacam-macam peradilan, yang dibedakan sebagai berikut :

  1. Pengadilan Sipil, yang terdiri dari :

1)       Pengadilan Umum, terdiri atas :

a)       Peradilan Negeri

b)       Pengadilan Tinggi

c)       Mahkamah Agung

2)       Pengadilan Khusus, terdiri atas :

a)       Pengadilan Agama

b)       Pengadilan Adat

c)       Pengadilan Administrasi Negara (Pengadilan Tata Usaha Negara)

3)       Pengadilan Militer, yang terdiri atas :

a)       Pengadilan Tentara

b)       Pengadilan Tentara Tinggi

c)       Mahkamah Tentara Agung.

 PENGGOLONGAN HUKUM

Para ahli hukum mengalami kesulitan pada saat membuat pengertian hukum yang singkat dan meliputi berbagai hal. Ini dikarenakan kompleksnya hukum yang berlaku dalam suatu Negara.

Untuk memudahkan dalam membedakan hukum yang satu dengan yang lainnya, C.S.T. Kansil, membuat penggolongan hukum seperti berikut :

A.      Menurut Sumbernya :

1)       Hukum undang-undang; yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2)       Hukum kebiasaan (adat); yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat)

3)       Hukum traktat (perjanjian), yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara dalam suatu perjanjian antar Negara.

4)       Hukum Yurisprudensi; yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

B.      Menurut Bentuknya :

1)       Hukum Tertulis; hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan.

2)       Hukum Tidak Tertulis; hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai suatu kebiasaan.

C.      Menurut Tempat Berlakunya (ruang) :

1)       Hukum Nasional; hukum yang berlaku dalam suatu Negara.

2)       Hukum Internasional; hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.

3)       Hukum Gereja; kumpulan norma-norma yang ditetapkan.

4)       Hukum Asing; hukum yang berlaku dalam Negara lain.

D.      Menurut Waktu Berlakunya :

1)       Ius Constitutium (Hukum positif/berlaku sekarang); hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu (hukum yang berlaku dalam masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu).

2)       Ius Constituendum (berlaku masa lalu); hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

3)       Antar Waktu (hukum asasi/hukum alam); hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat.

E.       Menurut Cara Mempertahankannya (Tugas & Fungsi) :

1)       Hukum Materil (KUH Perdata, KUH Pidana, KUH Dagang).

2)       Hukum Formal (Pidana Formal, Perdata Formal).

F.       Menurut Sifatnya :

1)       Hukum Memakasa (imperative); hukum yang dalam keadaan bagaimana pun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.

2)       Hukum Mengatur (fakultatif/pelengkap); hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

G.      Menurut Isinya :

1)       Hukum Privat/Perdata (hukum pribadi, hukum kekayaan, hukum waris)

2)       Hukum Publik (Hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum pidana, hukum acara, hukum internasional)

H.      Menurut Pribadi :

1)       Hukum Satu Golongan

2)       Hukum Semua Golongan

3)       Hukum Antar Golongan.

I.         Menurut Wujudnya :

1)       Hukum Objektif; hukum dalam suatu Negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.

2)       Hukum Subjektif; Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak.

PERBUATAN YANG SESUAI DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM

 Perbuatan Yang Sesuai Dengan Hukum.

 Dalam Negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, kedudukan kita semua sama di muka hukum. Artinya hukum memberi perlindungan yang sama terhadap hak dan kewajiban yang kita miliki.

 Hak dan kewajiban yang dilindungi dan diatur oleh hukum itu antara lain mengenai :

  1. Diri dan keluarga kita
  2. Harta benda kita
  3. Nama baik Kita
  4. Kesempatan kita mencari nafkah secara halal.
  5. Kesempatan kita beribadah
  6. Kesempatan kita mendapatkan pendidikan.
  7. kesempatan kita memperoleh keadilan.

 Karena kita hidup dalam Negara hukum, maka dalam memperoleh hak dan kewajiban tersebut haruslah pula berdasarkan hukum.

 Apabila kita semua dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat bersedia denga suka rela mematuhi hukum, maka kehidupan bernegara dan bermasyarakat menjadi aman dan tentram.

 Perbuatan yang selalu mematuhi dari berbagai ketentuan hukum, baik hukum tertulis atau tidak tertulis sehingga masyarakat menjadi tertib.

 Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hukum

 Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang ada sehingga mengakibatkan kerugian pada seseorang atau membuat keresahan masyarakat yang lainnya.

 Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan. Untuk itu, Negara telah memberi wewenang khusus kepada petugas tertentu, yang disebut penegak hukum, yaitu : Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat hukum (pengacara).

 Jadi, apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, kita tidak boleh bertindak sendiri untuk menegakkan hukum, dengan cara “main hakim sendiri”.

 PENERAPAN NILAI DAN NORMA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

 Setiap warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan Negara berkewajiban untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Penerapan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dengan nilai kepribadian dan keadilan.

 Kebenaran dan keadilan harus dibina ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara layak dan benar dengan berdasarkan pada norma agama, kesusilaan, masyarakat, adat dan norma hukum.

 Tugas kita dalam penegakan hukum adalah membantu para penegak hukum dalam melindungi hak dan kewajiban kita.

 Cara kita membantu para penegak hukum, umpamanya segera melaporkan kepada polisi apabila kita mengetahui terjadinya suatu kejahatan. Selain itu, umpamanya kita diminta keterangan sebagai saksi, maka berikanlah keterangan yang benar apa yang kita lihat, dengar, dan ketahi saja, janganlah menambahkan atau mengurangi keterangan tersebut.

 Menurut  A.V. Dicey dalam Negara hukum yang berintikan pada rule of law terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu :

  1. Supremacy of the law, sehingga hukum diberi kedaulatan tertinggi, Negara tidak dapat dipermasalahkan atau dituntut, yang bisa dituntut adalah manusianya.
  2. Egality of the Law, artinya semua orang memiliki status yang sama di mata hukum. Dalam Negara berdasarkan hukum (rechtstaat) hukumlah yang berdaulat, sehingga Negara dapat dituntut di depan pengadilan jika melanggar hukum.
  3. Human Right, yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia dalam UUD.

 

KONSEKUENSI PERILAKU KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN)

 Demi keadilan dan majunya bangsa kita, maka segala perilaku KKN harus dihapus dan diberantas dari para penyelenggara Negara. Hal ini penting, karena penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mencapai cita-cita perjuangan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN, yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar dapat memahami dengan jelas konsekuensi penerapan korupsi, kolusi, dan nepotisem (KKN), berkut akan dijelaskan terlebih dahulu makna dari KKN :

  1. Korupsi, adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
  2. Kolusi, adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara (UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 1).
  3. Nepotisme, adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 1).

 Pengertian Korupsi dan Unsur-Unsur Korupsi

 Korupsi merupakan masalah dunia, jadi tidak hanya masalah bangsa Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa masalah korupsi sudah ada sejak jaman dahulu dan berkembang hingga sekarang. Pengertian korupsi pun mengalami perkembangan. Apabila dilihat dari asal-usul istilahnya, korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti kerusakan, pembusukan, kemerosotan, dan penyuapan. Ada beberapa istilah yang mempunyai arti yang sama dengan korupsi, yaitu corrupt (Kitab Negarakrtagama) artinya rusak, gin moung (Muangthai) artinya makan bangsa, tanwu (China) berarti keserakahan bernoda, oshoku (Jepang) yang berarti kerja kotor. Berdasarkan makna harfiah, korupsi adalah keburukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan. Dalam bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Ada beberapa unsur korupsi, yaitu:

a)       adanya pelaku Korupsi terjadi karena adanya pelaku atau pelaku-pelaku yang memenuhi unsur-unsur tindakan korupsi.

  1. adanya tindakan yang melanggar norma-norma Tindakan yang melanggar norma-norma itu dapat berupa norma agama, etika, maupun hukum.
  2. adanya tindakan yang merugikan negara atau masyarakat secara langsung maupun tidak langsung Tindakan yang merugikan negara atau masyarakat dapat berupa penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang maupun penggunaan kesempatan yang ada, sehingga merugikan keuangan negara, fasilitas maupun pengaruh dari negara.
  3. adanya tujuan untuk keuntungan pribadi atau golongan Hal ini berarti mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam bermasyarakat demi kepentingan pribadi atau golongan. Keuntungan pribadi atau golongan dapat berupa uang, harta kekayaan, fasilitas-fasilitas negara atau masyarakat dan dapat pula mendapatkan pengaruh.

 Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi sudah mewabah di Indonesia, bahkan bangsa Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai kebiasaan korupsi yang paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Kondisi semacam itu membuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi banyak hambatan. Meskipun demikian, pemerintah sudah mengaturnya dalam UU sejak tahun 1957 hingga sekarang secara terusmenerus.

  1. Pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang “Pemberantasan Korupsi”. Dalam peraturan ini disebutkan korupsi diartikan perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian. Kemudian dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/001/1957, yang memberikan dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk menyita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan merugikan.
  2. Pada tahun 1967 korupsi sudah tidak dapat dikendalikan dan berkembang dengan cepat, oleh sebab itu Presiden mengeluarkan Keputusan No.228 Tabun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang bertugas membantu pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Di samping itu Presiden juga mengeluarkan Keppres No.12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi 4, yang terdiri dari Wilopo SH, I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johanes dan Anwar Tjokroaminoto. Adapun tugasnya adalah mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan yang telah dicapai dalam memberantas korupsi dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.
  3. Pemerintah pada tahun 1971 berhasil membuat Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Namun dengan lahirnya UU tersebut tidak serta merta membuat pemberantasan korupsi berjalan baik. Namun sebaliknya upaya-upaya pemberantasan korupsi terkesan tidak dilaksanakan dengan sungguhsungguh. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya koruptor yang diajukan ke sidang pengadilan karena kesulitan masalah pembuktian. Sehingga pada masa inilah (orde bare) korupsi berkembang dengan subur, dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.
  4. Setelah digulirkannya Reformasi, dan bergantinya kekuasaan Orde Baru mulailah bermunculan perangkat hukum yang mengatur masalah korupsi, yaitu:

1)       Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

2)       UU No.28 Tahun 1999 sebagai pelaksanaan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN

3)       UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

4)       UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Pada masa Reformasi inilah pemberantasan korupsi mulai digiatkan kembali dengan intensif, dan sudah banyak kasus korupsi yang diajukan ke pengadilan, walaupun masih belum memuaskan sebagaian besar masyarakat.

PENGERTIAN ANTI KORUPSI DAN INSTRUMEN ANTI KORUPSI DI INDONESIA

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelasakan mengenai pengertian korupsi yaitu tingkah laku atau tindakan seseorang yang melanggar normanorma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak iangsung. Dengan demikian anti korupsi adalah suatu tindakan atau gerakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk memberantas tindakan korupsi. Gerakan anti korupsi di Indonesia harus dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan serta melibatkan semua komponen negara termasuk didalamnya adalah masyarakat.

Dalam skala nasional tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai profesi dapat dikatagorikan korupsi, seperti:

  1. Menyuap hakim adalah korupsi. Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di atas, maka suatu perbuatan dikatagorikan korupsi apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU no. 20 tahun 2001. Maka untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsur-unsur :
    1. Setiap orang,
    2. Memberi atau menjanjikan sesuatu,
    3. Kepada hakim,
    4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan  perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
  2. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan adalah korupsi. Pasal 11 UU no. 20 tahun 2001 menyatakan, bahwa Untuk menyimpulkan apakah seorang Pegawai Negeri melakukan suatu perbuatan korupsi memenuhi unsurunsur :
    1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara,
    2. Menerima hadiah atau janji,
    3. Diketahuinya,
    4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
  3. Menyuap advokat adalah korupsi. Mengacu kepada kedua pengertian korupsi di atas, maka suatu perbuatan dikatagorikan korupsi apabila terdapat beberapa syarat, misalnya dalam pasal 6 ayat (1) huruf a UU no. 20 tahun 2001 yang berasal dari pasal 210 ayat (1) KUHP yang dirujuk dalam pasal 1  ayat (1) huruf e UU no. 3 tahun 1971, dan pasal 6 UU no.31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan ulang pada UU no. 20 tahun 2001, maka untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi harus memenuhi unsurunsur :
    1. Setiap orang,
    2. Memberi atau menjanjikan sesuatu,
    3. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan,
    4. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

 Ada beberapa langkah untuk memberantas korupsi (anti korupsi), yaitu:

  1. Mengadakan diagnosis jenis korupsi dan penyebarluasannya. Pada langkah ini dilakukan kajian yang mendalam melalui penelitian khusus dan diskusi-diskusi mengenai daerah-daerah atau unit-unit yang rawan korupsi.
  2. Menyusun sebuah strategi dengan fokus pada sistem, yaitu menganalisa pilihan-pilihan langkah, dampak dari langkah tersebut dan biaya yang dibutuhkan dalam setiap langkah.
  3. Menyusun strategi pelaksanaan, langkah ini meliputi :
    1. menyelaraskan langkah-langkah pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan adanya koordinasi dan pembagian tanggung jawab.
    2. “petik buah ranum yang terjangkau”, artinya pilihlah terlebih dahulu masalah-maslah yang mudah diatasi.
    3. kerjasama dengan kekuatan-kekuatan yang mendukung baik kekuatan nasional, internasional, LSM maupun swasta.
    4. membasmi budaya kebal hukum dengan cara membawa koruptor kelas kakap ke pengadilan.
  4. Menyebarluaskan upaya pemberantasan korupsi melalui media. Menjalin kerja sama dengan birokrasi, bukan memusuhinya.
  5. Memperkuat kemampuan lembaga-lembaga melalui pelatihanpelatihan.
  6. Mencari jalan agar kampanye anti korupsi dapat mendorong perubahan yang lebih luas dan dalam.

Langkah-langkah tersebut di atas tidak akan bisa mengurangi tindakan korupsi masyarakat bila tidak dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, di bawah ini akan dibahas mengenai instrumen antikorupsi yang meliputi hukum yang mempunyai daya cegah terhadap tindakan korupsi, dan lembagalembaga yang menegakkan hukum tersebut dan menuntut orang-orang yang melakukan tindakan korupsi.

 Peraturan Hukum yang Mengatur Masalah Korupsi

Perangkat hukum dibuat untuk mengadili orang-orang yang telah melakukan tindakan korupsi dan sekaligus mempunyai daya cegah yang tinggi karena mempunyai sanksi yang sangat berat. Semakin berat sanksi hukum yang diberikan terhadap koruptor, semakin kuat daya cegah melawan korupsi, karena orang yang akan melakukan korupsi akan berfikir lebih panjang.

Ada beberapa perangkat hukum yang mengatur masalah korupsi, yaitu:

  1. Tap MPR No. VII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
  3. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. UU No.5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  6. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2001 tentang pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 200 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  8. Peraturan Pemerintah No.67 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.

 Lembaga yang Mengurusi Masalah Korupsi di Indonesia

 a. Kejaksaan dan Kepolisian

Kepolisian mempunyai tugas untuk memeriksa dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan buktibukti agar koruptor dapat diajukan ke pengadilan melalui kejaksaan. Dengan demikian, tugas kejaksaan adalah untuk menuntut koruptor dengan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana) disebutkan Penyidik dalam tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk:

1)       meminta keterangan kepada tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi;

2)       meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka;

3)       membuka, memeriksa, dan menyita surat kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

b. Komisi Pemeriksa

UU No. 28 Tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, mengamanatkan kepada presiden selaku kepala negara untuk membentuk Komisi Pemeriksa. Komisi Pemeriksa merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden selaku kepala negara, yang berfungsi untuk mencegah praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa adalah:

  1. melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara;
  2. meneliti laporan dan pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya KKN dari para penyelanggara negara;
  3. melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan penyelenggara negara berdasarkan petunjuk adanya KKN terhadap penyelenggara negara yang bersangkutan;
  4. meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan KKN sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

 c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, yang anggota-anggotanya terdiri dari nsur pemerintah dan masyarakat. Dari unsur pemerintah meliputi keasaan, kepolisian dan lembaga lain yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Sedangkan dari unsur masyarakat dapat berupa LSM aembaga Swadaya Masyarakat) dan organisasi sosial politik. Tugas dan wewenang KPK hampir sama dengan kewenangan Komisi Pemeriksa.

Peran Serta Masyarakat

Untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, masyarakat diharapkan tetap bergairah dalam melaksanakan kontrol sosial secara maksimal. Peran serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk:

a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara;

b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat serta tanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara;

d. hak memperoleh perlindungan hukum.

Selesai

 

 

CopyRight © 2010

By Muhammad Hendri, S.Sos, S.Pd

Written for Students of Class VIII SMP Sinar Husni

HP : 081264070041 – (061)77813539

Email : muhammadhendri37@yahoo.com

Wibesite : www.muhammadhendri.blogspot.com

www.belajargeodenganhendri.wordpress.com

 

 

 

 

 

Hasil Ujian Siswa SMP Sinar Husni Kelas VIII-1 Semester Ganjil T.P.2010/2011

DAFTAR NILAI SMP SWASTA YP. SINAR HUSNI T.P.2010/2011

Wali Kelas : Qomariah, S.Pd           MATA PELAJARAN: PKn  
Kelas : VIII-1           SEMESTER : III (TIGA)    

NOMOR

NAMA SISWA

NILAI KELAS (NK)

Rata-rata

Ulang-an

Nilai

Rata-rata

N.Kognitif

DESKRIPSI

Urut

Induk

TUGAS

KUIS

U.H.

I

BLOK

U.Smtr

II

0,25.Rat I+ 0,75.Rat II

Penguasaan Konsep dan Nilai-nilai

Penerapan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

 

ANGGI TRI REJEKI

100

60

65

75,00

60,00

90,00

75,00

75,00

75

75

2

  ANGGIH SALI NUANSA

100

60

65

75,00

60,00

90,00

75,00

75,00

75

75

3

 

ANIS KHAIRINA NASUTION

80

60

75

71,67

90,00

90,00

90,00

85,42

85

85

4

 

ANITA KURNIATI

100

60

70

76,67

90,00

90,00

90,00

86,67

87

87

5

 

ATIKA SARI

0

60

60

40,00

60,00

50,00

55,00

51,25

51

51

6

 

BAGUS SETIAYADI

50

60

80

63,33

60,00

70,00

65,00

64,58

65

65

7

 

DAMAYANTI

80

60

60

66,67

99,00

70,00

84,50

80,04

80

80

8

 

DEWANI JUNIARTI

80

60

60

66,67

99,00

95,00

97,00

89,42

89

89

9

 

DIAH SARTIKA NASUTION

100

60

70

76,67

60,00

95,00

77,50

77,29

77

77

10

 

DIANA LESTARI

80

60

65

68,33

60,00

75,00

67,50

67,71

68

68

11

 

DINDA EFFITA POHAN

100

60

60

73,33

60,00

85,00

72,50

72,71

73

73

12

 

DWY SETIA NINGRUM

0

60

50

36,67

60,00

60,00

60,00

54,17

54

54

13

 

ELVIRA MAULANI NST

80

80

80

80,00

60,00

80,00

70,00

72,50

73

73

14

 

FADDILA UMAMI

100

60

75

78,33

60,00

90,00

75,00

75,83

76

76

15

 

FADDLAH

100

60

70

76,67

95,00

90,00

92,50

88,54

89

89

16

 

FADLUR RAHMAN RAMADHAN

80

60

60

66,67

60,00

80,00

70,00

69,17

69

69

17

 

FAUZIAH

80

60

75

71,67

60,00

80,00

70,00

70,42

70

70

18

 

FIKA YUSNITA

60

100

70

76,67

60,00

85,00

72,50

73,54

74

74

19

 

INDRI YANTI

60

60

65

61,67

75,00

0,00

37,50

43,54

44

44

20

 

IRMA FITRIANI

100

60

80

80,00

75,00

90,00

82,50

81,88

82

82

21

 

IRMA SHEPIA

100

60

65

75,00

90,00

90,00

90,00

86,25

86

86

22

 

ISMA SARI

100

60

70

76,67

85,00

90,00

87,50

84,79

85

85

23

 

KERIN STEVANI

100

60

60

73,33

60,00

80,00

70,00

70,83

71

71

24

 

KHAIRUNNISA AL-MUTHOHAROH SAHLANI NST

100

60

65

75,00

60,00

60,00

60,00

63,75

64

64

25

 

LAILA FEBRIYANTI

0

60

85

48,33

60,00

50,00

55,00

53,33

53

53

26

 

LINDA FITRI YANTI

80

60

65

68,33

80,00

85,00

82,50

78,96

79

79

27

 

LISIA INDRI ANI

80

60

70

70,00

60,00

90,00

75,00

73,75

74

74

28

 

MARDIANA

100

60

85

81,67

99,00

99,00

99,00

94,67

95

95

29

 

NUR AINI

80

60

50

63,33

75,00

65,00

70,00

68,33

68

68

30

 

PRIA NANDINI

0

60

70

43,33

99,00

50,00

74,50

66,71

67

67

31

 

RADHA AULIA RAHMI

0

60

0

20,00

90,00

50,00

70,00

57,50

58

58

32

 

RITNO AJI GARNASI

60

60

75

65,00

99,00

75,00

87,00

81,50

82

82

33

 

RIZA FITRIANDA

100

60

50

70,00

99,00

80,00

89,50

84,63

85

85

34

 

RIZKA ADE PURNAMA

0

60

0

20,00

60,00

50,00

55,00

46,25

46

46

35

 

SITI FATIMAH

100

60

95

85,00

90,00

75,00

82,50

83,13

83

83

36

 

SITI KHADIJAH

100

60

60

73,33

95,00

90,00

92,50

87,71

88

88

37

 

SITI MAYMUNA

80

60

50

63,33

99,00

70,00

84,50

79,21

79

79

38

 

SRI WARDANI

100

60

70

76,67

99,00

90,00

94,50

90,04

90

90

39

 

SUVI ANA

100

60

60

73,33

80,00

65,00

72,50

72,71

73

73

40

 

TARI AULIA

100

60

60

73,33

60,00

85,00

72,50

72,71

73

73

41

 

THARUL LISANI

60

60

60

60,00

60,00

70,00

65,00

63,75

64

64

42

 

TRECIA RAHAYU AGUSTIN

0

60

50

36,67

60,00

50,00

55,00

50,42

50

50

43

 

TRISNA LEVIA

80

60

70

70,00

75,00

90,00

82,50

79,38

79

79

44

 

ULIL AMRI

80

60

50

63,33

60,00

70,00

65,00

64,58

65

65

45

 

WAHYU KUSUMA INDRA PRAYOGI

100

60

70

76,67

80,00

70,00

75,00

75,42

75

75

46

 

WILDA

100

60

65

75,00

99,00

90,00

94,50

89,63

90

90

47

 

YAYUK KURNIA DEWI

60

60

60

60,00

70,00

80,00

75,00

71,25

71

71

48

 

YOLANDA SARI SARAGIH

100

60

100

86,67

99,00

99,00

99,00

95,92

96

96

49

 

YUANDA WINATA

0

60

0

20,00

99,00

50,00

74,50

60,88

61

61

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

NRK

73,52

73,52

     

KKM = 60

         

Mengetahui,

 

Labuhan Deli, 22 Desember 2010

Kepala Sekolah

           

Guru Bidang Studi

                         
                         

H. MUHAMMAD YUSUF, BA

           

MUHAMMAD HENDRI, S.Sos

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.